Headlines
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
Pratinjau
Pratinjau

Bupati Landjar Menghadiri Rakor Supervisi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi


Bupati Landjar, tengah hadiri Rakor KPK.

Boltim, detiKawanua.com - Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Sehan Salim Landjar SH menghadiri rapat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait Rapat Koordinasi dan Supervisi pemberantasan korupsi terintegrasi di Manado pada Rabu (21/02) diruang C.j Rantung kantor Gubernur Sulawesi Utara (Sulut). 

Rapat koordinasi ini dihadiri langsung oleh wakil ketua KPK Basaria Panjaitan, Gubernur Sulut, dan wakil Gubernur Sulut, ketua DPRD Sulut dan seluruh kepala daerah se-Sulut, ketua DPRD kab/kota se Sulut, Sekretaris daerah serta Inspektur daerah. selain itu, hadir pula Irjen Kemendagri Sri Wahyuni, kepala BPKP Drs. Gatot Darmasto Deputi kepala BPKP bidang pengawasan penyelengaran keuangan daerah.

Acara di buka oleh Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey SE mengatakan dalam sambutannya, menyampaikan terima kasih kepada KPK RI yang pada kesempatan tersebut diwakili oleh Wakil Ketua KPK RI, Basaria Panjaitan karena menaruh perhatian terhadap Sulut sebab, sudah dipilih menjadi salah-satu daerah tujuan dan tuan rumah dalam acara KPK.



"Kesempatan ini juga jadi momentum dalam penjelasan masalah korupsi. agar, pemerintahan dari provinsi sampai ke kabupaten kota supay bisa lebih baik kedepannya," ujar Gubernur.

Juga dalam sambutannya, Pimpinan KPK Basaria Panjaitan  mengatakan bahwa, KPK perlunya komitmen dengan pimpinan daerah dalam rangka pemberantasan korupsi, Ia juga menyinggung soal tidak tranparannya keuangan berpeluang koruptif.

Basaria Panjaitan mengemukakan area modus terbesar korupsi pemerintah daerah. hal ini dikarenakan ialah pengadaan barang dan jasa, "modus pertamanya ialah tidak transparan, karena ada mark up dan tidak sesuai spesifikasi. masalah lain yakni tidak independen terhadap pemenang tender sudah ditentukan sebelumnya," kata Basaria.

Dalam acara ini KPK mengapresiasikan kepada Pemkab Boltim, yang merupakan salah-satu kabupaten yang terbanyak melaporkan Laporan Harta Kekayaaan Penyelengara Negara (e-LHKPN), bukan hanya pelaporan pejabat saja melainkan sudah kurang lebih 400 pegawai telah melaporkan. dalam hal ini KPK menghimbau agar dapat mencontohi kabupaten Boltim.

Acara dilanjutkan dengan penanda tanganan kesepatan MoU dalam rangka, mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, berkomitmen untuk program pemberantasan korupsi terintegrasi oleh seluruh kepala daerah se Sulut, Kajati, dan Kapolda serta wakil ketua KPK. (Fidh)

Di Postkan Oleh Info detiKawanua | Rabu, 21 Februari 2018 , ,

BERITA TERBARU

SANGIHE

KESEHATAN

Lingkungan

Internasional