Headlines
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
Pratinjau
Pratinjau

Wagub Kandouw Kunjungi Talaud, Terjawab Sudah 'Kontroversi' Penonaktifan SWM

Talaud, detiKawanua.com - Kunjungan kerja (Kunker) Wakil Gubernur Sulut, Steven Kandouw ke Kabupaten Kepulauan Talaud, Sabtu (20/01) selain menghadiri kegiatan kerohanian Pemberkatan Gedung Gereja Katolik Paroki Santa Maria Ratu Damai Melonguane, juga selaku pemerintah provinsi (Pemprov) mewakili Gubernur Sulut (Olly Dondokambey) telah melangsungkan memimpin rapat kerja daerah (Rakerda) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Talaud yang bertempat di Pendopo Kantor Bupati di Melonguane.

Dalam Rakerda tersebutpun sejumlah hal terungkap, mulai dari persoalan kinerja ASN maupun kontroversi penonaktifan mantan Bupati Talaud (Sri Wahyumi Manalip-SWM) dari Mendagri yang hingga pemberitaan ini turun, masih menjadi konsumsi hangat pada masyarakat dan ASN Pemkab Talaud.

Sebagaimana informasi yang diterima wartawan, oleh Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Talaud, Petrus Tuange mengungkapkan hingga saat ini (Sabtu,red) masih terdapat sekitar 10 persen ASN di jajaran lingkup Pemkab Talaud yang belum mengakui perihal Surat Keputusan (SK) penonaktifan selama 3 bulan kepada mantan Bupati SWM yang diterbitkan oleh Mendagri (Tjahjo Kumolo)

"Saya boleh katakan pak Wakil Gubernur bahwa sekitar 90 persen seluruh pegawai sudah memahami dan mengakui keputusan Mendagri yang sudah kami terima itu adalah sah. Tetapi kami melihat masih ada sekitar 10 persen pak Wagub yang agaknya belum terlalu mengerti dan memahami keputusan tersebut," ungkap Tuange dihadapan Wagub Kandouw.

Lanjutnya bahwa untuk melanjutkan tonggak kepemimpinan pemerintahan yang kosong selama 3 bulan kedepan, oleh karena itu dirinya telah diberi mandat oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut sebagai Plt Bupati Talaud.

"Walaupun baru 6 hari dipercayakan OD-SK (Gubernur Olly Dondokambey dan Wagub Steven Kandouw) memimpin daerah Kepulauan Talaud namun saya sudah melakukan rapat koordinasi (Rakor) dengan Forkopimda, pejabat eselon II, III, IV untuk menjalin komunikasi dengan baik agar roda pemerintahan daerah ini bisa berjalan sesuai harapan dari pak Gubernur dan pak Wagub dalam upaya mensejahterakan rakyat Talaud," pungkas Tuange.

Sementara itu melalui penyampaian Wagub Kandouw bahwa dirinya yang juga mewakili Gubernur menegaskan kembali soal penonaktifan mantan Bupati Talaud (Sri Wahyumi Manalip) oleh Mendagri itu sudah sesuai aturan.

"Sekali lagi saya tegaskan kembali, ini murni urusan administrasi yang didengung-dengungkan cuma satu, justru bahwa ada keberangkatan beliau (mantan Bupati, SWM) ke luar negeri yang tidak dilaporkan. Padahal sebenarnya ini juga akumulasi dari macam-macam ketidakpatuhan yang ada selama ini, contoh kunjungan dari teman-teman DPR RI, kunjungan pak Gubernur, bahkan kunjungan pak Menteri, ibu (mantan Bupati) tersebut tidak berada di tempat (lokasi kunjungan), padahal itu tidak keluar negeri tapi tidak berada tempat. Tambah lagi ternyata banyak sekali hasil konsultasi anggaran yang dilaksanakan di Pemprov, bahwa APBD Kabupaten Talaud tidak dilaksanakan rekomendasi-rekomendasinya, bahkan banyak kegiatan lingkup Pemprov Sulut yang memang analog dengan kegiatan nasional, Pemkab Talaud seakaan-akan tidak menggubris. Contohnya lain juga seperti Paskibraka (Pasukan Pengibar Bendera Pusaka) saja Pemkab Talaud tidak mengirim utusan, dan masih banyak agenda lain seperti rakor-rakor yang menurut hemat saya, kalau saya sebagai pejabat di Talaud mutlak saya ikuti, karena saya anggaran fiskalnya rendah jadi saya perlu dengan bantuan pemprov dan nasional," ungkap Wagub sembari menambahkan, tapi ironisnya tidak pernah muncul (mantan Bupati Talaud-SWM).

"Jadi, satu akumulasi itu (penjelasan diatas) ditambah lagi keluar negara tanpa ijin mengakibatkan saya lihat pak Mendagri mengambil sikap penonaktifan dirinya," jelas Kandouw, yang menambahkan sebagai informasi sebelumnya itu (SK penonaktifan terbit) juga didahului dengan surat peringatan oleh Gubernur Sulut.

"Ini pun (surat peringatan) ternyata melalui catatan Biro Pemerintahan kita (Pemprov Sulut), diperiode Gubernur yang lalu (Gubernur Sinyo H Sarundajang) pun sudah pernah dua kali dilayangkan surat peringatan, jadi bukan cuma disaat periode Gubernur pak Olly saja namun dari jaman pak Gubernur sebelumnya ternyata sudah ada surat peringatan," ujar Wagub.

Selanjutnya Wagub juga mengajak Pemkab Talaud harus terus menomorsatukan pelayanan terhadap masyarakatnya.

"Rakyat Talaud perlu pelayanan pemerintah. Ada 109 ribu penduduk yang memerlukan pelayanan dari pemerintah, oleh karennya saya mengimbau jajaran Pemkab Talaud untuk selalu mengutamakan dedikasi, loyalitas, prestasi dan pengorbanan demi mewujudkan pelayanan prima," imbuhnya seraya mengajak marilah untuk kita bekerja bersama-sama, dengan dedikasi, loyalitas, prestasi dan pengorbanan, keempat hal itu harus dilakukan.

Disamping itu juga Wagub berpesan kepada semua ASN Pemkab Talaud untuk menghindari penyimpangan dalam menjalankan tugas.

"Hindari masalah hukum dalam pekerjaan. Lakukan pekerjaan berdasarkan aturan, jangan sampai ada lagi ASN di Talaud yang mengalami masalah hukum," ingatnya sembari mengatakan terkait dengan pelaksanaan Pilkada yang bakal digelar pada 27 Juni 2018 di 6 kabupaten/kota termasuk Talaud, saya meminta seluruh jajaran Pemkab Talaud dan masyarakat untuk terus menjaga suasana kondusif demi lancarnya pelaksanaan Pilkada.

"Jagalah suasana yang kondusif ini agar agenda Pilkada didaerah kita dapat berjalan lancar," tandas Wagub.

Dalam kegiatan tersebut juga dihadiri Sekertaris Daerah (Sekda),Talaud Adolf Binilang, bersama perwakilan Forkopimda dan pejabat Eselon II Pemprov Sulut dan Pemkab Talaud. (IsJo/tim).

Di Postkan Oleh Info detiKawanua | Minggu, 21 Januari 2018 , ,

BERITA TERBARU

SANGIHE

KESEHATAN

Lingkungan

Internasional