Headlines
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
Pratinjau
Pratinjau
PratinjauPratinjauPratinjau PratinjauPratinjau

Tuange Plt Bupati Talaud, SWM Merasa Dizolimi, Karo Tapem: Pembangkangan UU Bisa Sanksi Berat

Manado, detiKawanua.com - Beralihnya tumpuk kepemimpinan Bupati Kepulauan Talaud, Sri Wahyumi Manalip (SWM) kepada Wakil Bupati, Petrus Tuange yang kini Jumat (12/01) siang tadi secara otomatis menjadi Plt Bupati Talaud dikarenakan SWM telah resmi diberhentikan sementara sebagai Bupati melalui Surat Keputusan (SK) Mendagri Nomor 131.71 17 Tahun 2018 yang telah diserahkan Gubernur Sulut (Olly Dondokambey) melalui Wakil Gubernur, Steven Kandouw di ruang kerjanya di kantor Gubernur.

Dalam penyampaiannya Wagub bahwa pesan Gubernur kepada Plt Bupati, Petrus Tuange tentang pentingnya koordinasi dan kekompakan dalam menjaga soliditas pelayanan kepada masyarakat.

"Kejadian ini pertama kali terjadi dan gubernur berharap juga yang terakhir. Kita semua tidak mau kejadian ini terjadi dan ini menjadi pembelajaran bagi kita semua bahwa segala sesuatu aturan dan norma harus dijalankan dan ditetapkan," tandas Kandouw, sembari mengatakan keyakinan dirinya terhadap Plt. Bupati dapat menjalankan tugas dengan baik.

Sementara itu dari keterangan mantan Bupati Talaud, SWM kepada sejumlah wartawan saat dirinya pada Jumat siang tadi mengikuti proses tahapan penilaian kesehatan rohani dan tes wawancara sebagai Bakal Calon (Balon) Bupati Talaud, di RSUP Prof D.R. Kandou Malalayang Manado, tentang perihal tersebut SWM menepis tentang adanya SK pemberhentian yang ditujukan kepada dirinya bahwa hingga kini (Jumat siang tadi,red) belum dikantonginya.

"Sampai saat ini (Jumat siang tadi,red) saya belum menerima SK-nya. Dan tanda tanya juga karena sebelum keluar SK itu dan diterima secara pribadi secara fisik (SK,red) sudah beredar di Medsos, ini agak aneh juga sih dan kedengaran agak rancuh juga," jelas SWM.

Lanjutnya bahwa sepengetahuan dirinya (SWM) hingga saat ini (Jumat tadi,red) pun masih menjalankan tugas seperti bupati definitif.

''Walaupun SK-nya sudah beredar di medsos namun belum saya terima (secara fisik,red). Jadi, saya masih tetap menjalan tugas sebagai bupati definitif," ungkapnya.

Wahyumi pun menyebutkan bahwa persoalan dirinya melakukan perjalanan ke Amerika itu menggunakan paspor hijau atau reguler, dan tidak menggunakan pembiayaan daerah.

"Tidak ada SPJ yang menyangkut APBD. Jadi kesana itu (AS,red) belajar, bukan santai atau bermain, dan saya merasa ini suatu bentuk penzoliman sih karena memang ibu (dirinya SWM,red) merasa hal itu untuk daerah begitu, bukan untuk diri sendiri (tapi sebagai Ibu bupati) dan saya belajar untuk program maritim disana (AS,red). Ya, Ibu merasakan bentuk penzoliman saja," tandas SWM.

Adapun melalui Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Pem-OTDA) Setdaprov Sulut, Jemmy Kumendong ketika mendapatkan informasi tentang stetmen dari mantan Bupati SWM pun angkat bicara denganaksud jika tidak menaati aturan perundang-undangan, tentu ada sanksinya.

"Kalu terjadi pembangkangan sesuai UU akan ada sanksi yang lebih berat," ungkap Kumendong.

Diketahui keluarnya SK tersebut berdasarkan data dan fakta dilapangan bahwa Surat Gubernur Sulawesi Utara Nomor 100/2912/Selcr-R0.Pemotda tanggal 31 Oktober 2017 perihal Teguran; Surat Gubernur Sulawesi Utara Nomor 098/3062/sekr.Ro.Pemotda tanggal 9 November 2017 perihal laporan; Surat pernyataan Kepala Biro Pemerintahan dan Otda pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara tanggal 12 Desember 2017 bahwa bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Kepala Biro Panerintahan dan Otonomi Daerah pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Sdri Sri Wahyumi Maria Manalip, (Bupati Kepulauan Talaud) melakukan perjalanan ke luar negeri (Amerika Serikat) dari tanggal 20 Oktober 13 November 2017 tanpa izin Menteri Dalam Negeri. (tim/IsJo)

Di Postkan Oleh Info detiKawanua | Jumat, 12 Januari 2018 , ,

BERITA TERBARU

SANGIHE

KESEHATAN

Lingkungan

Internasional