Headlines
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
Pratinjau
Pratinjau
PratinjauPratinjauPratinjau PratinjauPratinjau
Pratinjau

RKP Bersama Presiden Soal Investasi Ekspor, Gubernur Olly: Sulut Ada 13 Strategi Pendukung


Jakarta, detiKawanua.com - Menghadiri undangan Presiden RI, Joko Widodo dan Wakil Presiden, Jusuf Kalla di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (23/01) siang tadi, oleh Gubernur Sulut, Olly Dondokambey dan Ketua DPRD Sulut, Andrei Angouw bersama para Gubernur dan Ketua DPRD provinsi se-Indonesia pun mendengarkan langsung penyampaian Presiden Jokowi terkait Rapat Kerja Pemerintah (RKP) Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha di Daerah.

Presiden mengajak para Gubernur dan Ketua DPRD Provinsi se-Indonesia untuk memanfaatkan momentum ekonomi nasional yang saat ini sangat baik dan memiliki kepercayaan internasional yang tinggi, sebagaimana tercermin dengan melonjaknya peringkat ease of doing business (EoDB) Indonesia yang saat ini berada di posisi ke-72. Dimana Presiden dengan posisi cadangan devisa Indonesia yang saat ini merupakan tertinggi sepanjang negara ini berdiri, yakni sekitar 130 miliar dolar AS. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) yang diprediksi tidak mungkin menembus angka 6.000, pada hari ini berada di kisaran 6.500.

Dibeberapa daerah, lanjut Presiden, sudah kembali merasakan kenaikan harga batubara dan kelapa sawit CPO.

“Saya lihat provinsi-provinsi yang memiliki kekuatan komoditas ini juga ekonominya yang dulu ada yang pertumbuhan ekonomi 2 persen atau 3 persen sekarang sudah di atas 5 semuanya. Sementara lembaga-lembaga rating internasional juga memberikan investment grade kepada Indonesia, seperti Moody’s, Standard and Poor, dan Fitch Rating yang terakhir menaikkan peringkat Indonesia dari BBB- menjadi BBB. Kepercayaan-kepercayaan seperti ini adalah momentum,” ujar Jokowi.

Terkait pertumbuhan ekonomi, Presiden menegaskan bahwa kunci pertumbuhan ekonomi hanya ada dua, yaitu investasi dan ekspor.

“Hanya itu saja, enggak ada yang lain. Jangan bicara yang lain, hanya itu saja yang bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi kita,” tegasnya.

Untuk itu pada kesempatan kali ini, Presiden mengaku sengaja mengumpulkan seluruh Gubernur serta Ketua DPRD Provinsi agar memiliki sebuah panduan yang sama serta visi bersama dalam menyelesaikan persoalan kemudahan berusaha ini.

"Pemerintah ingin membangun sebuah single submission didahului dengan membentuk satuan tugas (satgas), terutama di pemerintahan pusat agar nanti menyambung dengan daerah-daerah tujuan investasi sehingga semuanya satu bahasa dalam menyelesaikan masalah. Kita duduk bersama nanti untuk berkoordinasi, untuk membuat harmonisasi, sehingga menyatukan pasar besar kita dalam satu kesatuan, dalam sebuah destinasi investasi nasional, dengan aturan main dengan perizinan, dengan undang-undang, dengan perda yang inline satu garis,” ujar Presiden.

Sementara itu, diketahui khususnya Provinsi Sulut sejak dinahkodai oleh Gubernur (Olly Dondokambey) dan Wakil Gubernur (Steven Kandouw) pun terus menunjukkan progresif dalam iklim berusaha dan investasi di daerah. Hal ini dibuktikan dengan kucuran dana dari pusat lewat berbagai proyek pembangunan infrastruktur dan sektor pariwisata, juga berbagai kemudahan dan faktor penunjang seperti bebas visa serta kebijakan terobosan lainnya yang dilakukan oleh Gubernur.

"Iya kami Pemprov Sulut selalu mendukung program pemerintah pusat dan membuka kesempatan berusaha didaerah tentunya selama itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan," singkat Gubernur Olly.

Berikut 13 Strategi Dukungan Percepatan Pelaksanaan Berusaha di Pemprov Sulut :
1. PEMBENTUKAN SATGAS PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA
2. INVENTARISASI PERIZINAN USAHA DI DAERAH
3. REFORMASI PERDA/PERKADA TERKAIT PERIZINAN BERUSAHA
4. PENDELEGASIAN/PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN PERIZINAN DI DAERAH
5. PENGUATAN KELEMBAGAAN PTSP (PELAYANAN TERPADU SATU PINTU) YANG TEPAT UKURAN/TEPAT FUNGSI
6. PENATAAN SARANA DAN PRASARAN PTSP
7. MANAJEMEN STRATEGI PERIZINAN YANG BERDAYA SAING DAN BERKELANJUTAN
8. PENGEMBANGAN ASN PTSP YANG PROFESIONAL, MODERN, AKUNTABEL, RAMAH, INTEGRITAS DAN MELAYANI
9. SISTEM INFORMASI PERIZINAN INVESTASI BERBASIS WEB, REALTIME DAN TERINTEGRASI
10. INOVASI DAN KOMPETISI MELALUI SERVICE QUALITY MODEL
11. PENGENDALIAN PERIZINAN YANG BERORIENTASI INVESTASI
12. PENGEMBANGAN DIKLAT DAN LITBANG PERIZINAN
13. PENGEMBANGAN RAKORPIM OPTIMALISASI PTSP.

Hadir dalam Rapat Koordinasi Pemerintah itu antara lain Menko Perekonomian Darmin Nasution, Mensesneg Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Kepala BKPM Thomas Lembong, para Gubernur dan Ketua DPRD Provinsi seluruh Indonesia.

(IsJo/tim)

Di Postkan Oleh Info detiKawanua | Selasa, 23 Januari 2018 , , , ,

BERITA TERBARU

SANGIHE

KESEHATAN

Lingkungan

Internasional