Headlines
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
Pratinjau
Pratinjau

Jaminan UHC Sudah Didepan Mata Tapi Juga Bisa Nonaktifkan Bupati Walikota?

Manado, detiKawanua.com - Dalam pertemuan Press Confrens awal tahun 2018 antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan wilayah SuluttenggoMalut bersama Jurnalis Independen Pemprov Sulut (JIPS) pada Selasa (02/01) siang tadi Aula Kantor BPJS Kesehatan wilayah di Manado, telah menerangkan program awal tahun 2018 yang kini genap 4 tahun implementasl Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kartu Indonesia Sehat (KIS) atau tepat pada 31 Desember 2017 dengan jumlah peserta JKN-KIS di Indonesia sudah mencapai 187.982.949, artinya jumlah masyarakat yang telah mengikuti program JKN-KIS hampir mencapai 72,996 persen dari jumlah penduduk Indonesia, dengan kata lain masih terdapat sekitar 27,1 persen lagi masyarakat yang belum menjadi peserta JKN-KIS yang kedepan diharapkan (27,1) akan terpenuhi sesuai dengan target.

Dimana hal itu selaras dengan arah kebijakan dan strategi nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2019 sebagaimana disebutkan terdapat sasaran kuantitatif terkait program Jaminan Kesehatan Nasional -Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yaitu meningkatnya persentase penduduk yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan, minimal mencakup 95% pada tahun 2019.

Berbagai strategi dan upaya akan dilakukan salah satunya melalui dukungan dan peran Pemerintah Daerah. Saar ini dukungan tersebut sudah terasa di sejumlah daerah khususnya dalam upaya memperluas cakupan kepesertaan dengan memastikan bahwa seluruh penduduk di wilayah daerah tersebut telah menjadi peserta JKN-KiS atau dengan kata lain tercapainya Universal Health Coverage (UHC). Di tahun 2017, 95% atau 489 Ka bupaten/Kota dari 514 Kabupaten/Kata sudah terintegrasi dalam Program JKN-KIS melalui program JKN-KIS. Tercatat 3 Provinsi (Aceh, DKI Jakarta, Gorontalo). 67 Kabupaten, dan 24 Kota sudah lebih dulu UHC di Tahun 2018, dan yang berkomitmen akan menyusul UHC lebih awal yaitu 3 Provinsi (Jambi,1awa Barat dan Jawa Tengah) serta 59 Kabupaten dan 15 Kota.

Sebagaimana dijelaskan Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah SuluttenggoMalut, Lisa Nurena bahwa maksud dari UHC adalah 95 persen penduduk disalah satu wilayah (Provinsi/Kab/Kota) yang telah tergabung dalam JKN-KIS yang artinya kalau belum mencapai 95 persen itu belum UHC.

"Untuk total peserta secara nasional di tahun 2014 ada 121,6 juta peserta, di tahun 2017 pesertanya 187,9 juta, dan nantinya diharapkan (target) kondisi akhir di tahun 2019 itu bisa 257,5 juta peserta," terang Lisa.

Lanjutnya mengungkapkan bahwa khusus di Provinsi Sulut dari 15 kabupaten kota baru 3 daerah (kabupaten kota) yakni Sangihe, Minahasa Tenggara (Mitra) dan Tomohon yang diawal tahun 2018 sudah UHC lebih awal.

"Kemudian akan menyusul sudah berkomitmen, 4 daerah yakni Kabupaten Minahasa Utara (Minut), Kota Bitung, Kabupaten Sitaro dan Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel)," katanya.

Disisi lain Lisa mengatakan kepada wartawan, sesuai aturan atau Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2011 kepada Menko PMK, Menteri Kesehatan, Mendagri, Mensos, Menteri BUMN, Menteri Ketenagakerjaan, MenKminfo, Jaksa Agung dan Direksi BPJS Kesehatan, untuk para Gubernur dan Bupati Walikota.

"Secara khusus pak gubernur (Olly Dondokambey) sudah memberikan arahan kepada BPJS untuk lebih intens pedekatan kepada Bupati Walikota. Namun untuk kendala dilapangan mungkin anggaran belum disusun. Memang belum disampaikan secara khusus, karena data kami lihat masih belum dipecahkan, kalau data masyarakat sudah akan lebih cepat karena perlunya NIK atau KTP dari masyarakat," ujarnya, sembari menambahkan bahwa arahan khusus dari gubernur untuk maksimalkan dulu di kabupaten kota. Dimana BPJS Kesehatan juga tidak berdiam diri atau menunggu tapi bekerja bersama-sama untuk memaksimalkan.

Hal lainnya ketika ditanyakan wartawan soal sanksi Inpres bagi kabupaten kota yang tidak capai target UHC, menurut Lisa sesuai aturan itu jelas Nomor 8 Tahun 2017 dan juga diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014.

"Itu sanksinya akan ada pemberhentian sementara kepada kepala daerah (bupati/walikota) selama 3 bulan," pungkasnya.

Hadir dalam kegiatan tersebut diantaranya, Asisten Deputi Bidang SDM, Umum dan Komunikasi Publik BPJS Kesehatan, Wahyu Kris Budianto, Asisten Deputi Bidang PKMR, Livendri Irvarizal, Asisten Deputi Bidang Monitoring dan Evaluasi, Iriany Sandinganeng, Kepala BPJS Kesehatan Manado, Greisty Borotoding, segenap staf BPJS Kesehatan wilayah SulutenggoMalut dan rekan-rekan JIPS. (IsJo) 

Di Postkan Oleh Info detiKawanua | Selasa, 02 Januari 2018 ,

0 komentar for "Jaminan UHC Sudah Didepan Mata Tapi Juga Bisa Nonaktifkan Bupati Walikota?"

BERITA TERBARU

KESEHATAN

SOSIALBUDAYA

Lingkungan

Internasional