Headlines
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
Pratinjau
Pratinjau

Skak Mat! Pejabat Negara Mau ke Luar Negeri Harus ke Pemprov Dulu

Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Sulut,  Jemmy Kumendong. 

Manado,detiKawanua.com - Gubernur Sulut, Olly Dondokambey melalui Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Sulut, Jemmy Kumendong mengingatkan kepada Bupati/Walikota dan pejabat negara (Anggota DPRD) lainnya di Provinsi Sulut yang mempunyai agenda ke luar negeri harus mengacu pada aturan yang ada.

“Karena itu semua sudah diatur dalam Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) tahun 2016 tentang Izin Luar Negeri. Disamping itu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 76 ayat 2, itu menyampaikan bahwa Gubernur, Bupati/Walikota yang akan melakukan perjalanan keluar negeri harus minta izin," kata Kumendong, kepada sejumlah wartawan, Rabu (06/12) usai kegiatan Sosialisasi Peraturan Kebijakan Hak-Hak Anggota DPRD dan Kepala Daerah/Wakil.

Lanjutnya bahwa tercantum dalam undang-undang itu pula disebutkan jikalau tidak membuat surat permintaan izin ke luar negeri bagi Gubernur, Bupati/Walikota, itu jelas aturannya untuk dinonaktifkan selama 3 bulan.

“Izin Bupati/Walikota dan pejabat negara lainnya yang keluar negeri diajukan 1 bulan sebelum berangkat. Permohonannya masuk ke Biro Pemerintahan dan OTDA untuk selanjutnya ke Gubernur, dan Gubernur merekomendasi ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri),” jelasnya.

Adapun dijelaskan Kumendong untuk regulasi tahapan guna mengantongi izin resmi keluar negeri itu dari Mendagri harus melalui atau disampaikan ke Sekretariat Negara (Setneg) yang setelah itu ke Kemlu (Kementerian Luar Negeri) untuk mendapatkan Exit Permit.

"Alurnya panjang. Makanya kalau harus keluar negeri, direncanakan dengan baik dan minimal sebulan sebelum agenda," terangnya sembari mengingatkan bagi pejabat yang nanti mempunyai agenda keluar negeri dan mengunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), harus dipertanggungjawabkan dengan baik.

“Itupun harus diteliti oleh Kemendagri, untuk apa dia harus keluar negeri. Dia (Bupati/Walikota) sebagai pejabat negara harus punya alasan yang jelas meninggalkan daerah yang dia pimpin," tambahnya.

Disinggung kasus Bupati Talaud, yang ke luar negeri tanpa izin, Menurut sepengetahuan Kumendong, yang bersangkutan keluar negeri karena merupakan undangan dan menggunakan dana perjalanan dinas dari APBD. Kumendong juga menegaskan Bupati Talaud hingga saat ini tidak ada ijin disampaikan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut.

"Tidak ada ijin dari Bupati Talaud. Informasi yang didapat dia (Bupati Talaud) keluar negeri tidak menggunakan APBD. Tetapi, mengunakan dana APBD atau tidak, tetap dia harus melapor karena dia pejabat negara, namanya pejabat negara hal itu (jabatan) melekat dan harus mengikuti peraturan dan perundangan yang berlaku," tandasnya. (tim/dkc)

Di Postkan Oleh Info detiKawanua | Kamis, 07 Desember 2017

0 komentar for "Skak Mat! Pejabat Negara Mau ke Luar Negeri Harus ke Pemprov Dulu"

BERITA TERBARU

KESEHATAN

SOSIALBUDAYA

Lingkungan

Internasional