Headlines
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
Pratinjau
Pratinjau

Diakhir Tahun 2017, Panwaslu Talaud Gelar Rakor Stakeholder Dalam Rangka Pemilu di Aula Cendrawasih Melonguane

Talaud, detiKawanua.com - Menjelang tahapan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 mendatang, Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Kepulauan Talaud laksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Stakeholder dalam rangka Pengawasan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Aula Cendrawasih Melonguane, Rabu (27/12).

Pemateri dalam Rakor tersebut adalah Ketua Panwaslu Talaud Jekman Wauda SS dan Pimpinan Panwaslu Talaud Mardyanto Bungangu SH dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)Kabupaten Kepulauan Talaud Djanus Amiman SIP serts moderator dalam kegiatan ini adalah Kepala Sekretariat Panwaslu Talaud Karel Polen Ngala SH.
Selain itu juga, Kegiatan Rakor dihadiri oleh Para Wartawan Biro Talaud, ASN, Tokoh Pemuda, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat. 

Kepala BKPSDM Djanus Amiman SIP mengatakan Berkaitan dengan Pemilukada Tahun 2018, Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden adalah mengenai status dan kedudukan PNS adalah menjaga netralitas. Yang tidak ada keberpihakan kepada calon tertentu.

"Kita ASN harus netral dalam tahapan kepemiluan karena menjaga berkotak - kotaknya masyarakat yang mengarah kepada politik praktis. Beberapa yang tidak boleh dilakukan ASN diantaranya adalah penggunaan simbol atau atribut partai mengikuti deklarasi dan menghimbau untuk memilih calon tersebut. Itu melanggar kode etik dan perilaku ASN. Berharap teman - teman ASN menjaga netralitas karena tidak ada sanksi ringan mengenai keikutsertaan ASN aktif dalam agenda kepemiluan dalam kerangka polotik praktis", imbau Amiman dalam materi pertama pada  kegiatan tersebut.
Pemateri kedua, Ketua Panwaslu Talaud Jekman Wauda SS mengatakan sejarah berdirinya Bawaslu ini sesuai dengan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu dan Tahun ini Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum telah menjadikan Panwaslu Kab/Kota dipatenkan (Periodik) dengan nomenklatur Bawaslu Kabupaten Kota. Terkait dengan pengawasan wewenang dari Panwaslu Kabupaten Talaud adalah mengawasi seluruh proses tahapan pemilu yang dimulai dari pemutakhiran data Pemilih, pengawasan laporan dana kampanye, Kampanye, pergeseran kotak suara, pendaftaran calon, pungut hitung dan penghitungan rekapitulasi suara, serta penetapan calon terpilih.
"Kami jajaran pengawas Pemilu sampai pada tingkat Pengawas TPS akan mengawal proses pemilu ini dengan menegakkan keadilan pemilu untuk pemilu berkualitas dan berdemokrasi. Sehingga, melalui kegiatan ini kami Panwaslu Talaud mengajak kepada seluruh stakeholder masyarakat untuk bersama - sama pemantau proses ini berjalan sebagaimana yang audah dimanatkan oleh Undang - Undang. Kewajiban stakeholder adalah mengawasi semua proses ini jika ada kesalahan laporkan kepada pengawas Pemilu", ujar Wauda.

Dikesempatan lainnya, Pemateri ketiga Pimpinan Panwaslu Talaud Mardyanto Bungangu SH menyampaikan dalam materinya tentang penanganan pelanggaran pada Pemilukada dan Pemilu bahwa proses tahapan kepemiluan yang sudah ditetapkan oleh PKPU harus diawasi baik oleh pengawas Pemilu.
"Jika ada indikasi terjadinya masalah dalam tahapan tersebut, segera melaporkan kepada pengawas pemilu dengan melihat memiliki saksi dan barang bukti yang nantinya akan dibuktikan dalam persidangan. Nanti akan berproses selama 7 hari setelah ditemukannya kasus tersebut. Jika terjadi administrasi kami akan rekomendasikan kepada KPu Talaud, jika terjadi Pidana Pemilu kami akan teruskan ke Gakkumdu yang sampai pada pengadilan untuk diputuskan dan jika terkait etik akan kami teruskan kepada DKPP RI", urai Bungangu.

"Kegiatan yang dilaksanakan oleh Panwaslu Talaud sangat memberikan dampak yang positif bagi kesadaran masyarakat dalam menyingkapi proses demokrasi yang dilaksanakan setiap tahapan kepemiluan. Materi yang didapat akan disampaikan kepada teman lainnya", tambah Luter salah satu Peserta Rakor mewakili Tokoh Masyarakat Melonguane. (Rhojak)

Di Postkan Oleh Info detiKawanua | Rabu, 27 Desember 2017 , , ,

BERITA TERBARU

SANGIHE

KESEHATAN

Lingkungan

Internasional