Headlines
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
Pratinjau
Pratinjau
Pratinjau

Masalah Tanah Kalasey, Kawatu Optimis Menang Di MA

Rapat Ranperda APBD 2018 Komisi I DPRD Sulut bersama Biro Hukum Pemprov Sulut. 

Manado,  detiKawanua.com - Legislator Sulut, James Tuuk mempertanyakan kepada Kepala Biro Hukum Provinsi Sulut, Glady Kawatu terkait masalah sengketa tanah yang  melibatkan Pemprov Sulut  dengan masyarakat setempat.

"Saya ingin menanyakan pada Ibu Karo Hukum, Gejala apa yang menyebabkan sehingga pemda ini mendapat tuntutan yang luar biasa dengan berbagai gugatan sengketa tanah?," tanya Tuuk pada Rapat pembahasan Ranperda APBD 2018 antara Komisi I DPRD Sulut dan Biro Hukum Pemprov Sulut,  Rabu (08/11).

Menurut Politisi PDI-Perjuangan ini,  dengan berbagai gugatan yang dialami oleh pemerintah Provinsi, bisa jadi ada aktor intelektual yang bermain dibelakang layar.

"Dengan berbagai gugatan yang ada, jangan sampai ada cukong yang bermain dibelakang," ujar Tuuk,  sembari mengatakan tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api.

Menanggapi pertanyaan Legislator Vokal dapil Bolmongraya tersebut,  Kepala Biro Hukum, Glady Kawatu mengaku pemprov Sulut sementara menghadapi berbagai masalah aset milik pemerintah yang di klaim masyarakat, dan memang ada indikasi aktor intelektual yang memanfaatkan kondisi untuk mendapatkan keuntungan.

Kepala Biro Hukum Pemprov Sulut, Glady Kawatu saat di wawancarai.

"Kita mengakui kelemahan kita, sebagian tanah aset daerah belum memiliki sertifikat sehingga ada indikasi aktor intelektual mencoba mengambil keuntungan dibalik itu.Kami mohon kepada DPRD melalui Komisi I bersama kami untuk memerangi mafia tanah dan berkoordinasi dengan pemprov Sulut," jelas Kawatu.

Kawatu mencontohkan, tanah seluas 225 ha di Kalasey memiliki sertifikat atas nama pemprov Sulut yang diduduki masyarakat. Mereka meminta ganti rugi relokasi berdasarkan hearing bersama DPRD waktu lalu dan putusan pengadilan di jadikan acuan.

“Karena pemerintah provinsi belum mengalokasikan membayar maka pengadilan menilai kita wanprestasi dan harus mengganti rugi  50 miliar, padahal keputusan DPRD ketika itu tidak ada dokumen resmi kepada pemprov,” terang Kawatu.

Meski demikian, lanjut Kawatu,  Pemprov Sulut  menghormati keputusan pengadilan namun tetap akan menempuh jalur hukum Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung (MA)


“Kami optimis bisa menang PK yang sudah kami ajukan Juli 2017. Kalaupun diperintahkan pengadilan membayar, itu lucu, mau bayar ke siapa?  Semua kan ada mekanismenya. tanah pemprov sudah diduduki begitu lama kemudian kita harus membayar. Ketua Pengadilan mengizinkan menunggu PK, harus  membayar seandainya Pemprov kalah, " tandas Kawatu. (Enda) 

Di Postkan Oleh Info detiKawanua | Kamis, 09 November 2017

0 komentar for "Masalah Tanah Kalasey, Kawatu Optimis Menang Di MA"

BERITA TERBARU

KESEHATAN

SOSIALBUDAYA

Lingkungan

Internasional