Headlines
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
Pratinjau
Pratinjau

'Hukumnya Wajib' di Indonesia, Warga Sulut Harus Terdata dan Miliki e-KTP

Manado, detiKawaua.com - Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan identitas resmi bagi penduduk asli Indonesia sebagai bukti diri yang dikeluarkan pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan berlaku di seluruh wilayah NKRI. Hal tersebut disampaikan Gubernur Sulut, Olly Dondokambey dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Asisten I Pemerintahan dan Kesra, Jhon Palandung saat pembukaan kegiatan 'Sosialisasi Penerapan KTP Elektronik Kepada Instansi Provinsi dan Kabupaten Kota serta Masyarakat', disalah satu hotel di Manado, Jumat (17/11).

"Hal itu (KTP)  merupakan persyaratan administrasi WNI yang sudah ditetapkan, dan bertujuan peningkatan keamanan dan keabsahan data penduduk, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang (UU) No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Dimana dalam e-KTP ini juga telah dilengkapi dengan chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri," kata Palandung, yang saat itu didampingi Kepala Disdukcapil-KB Sulut, Bahagia Mokoagow.
 Disamping
 itu, Palandung berharap dalam kegiatan tersebut bagi instansi provinsi dan kabupaten kota bisa menjadikan sarana sharing permasalahan, perumusan pikiran, evaluasi sehingga tercipta langka solutif untuk mengatasi setiap permasalahan bisa ditemukan,untuk mewujudkan 100 persen perekaman data penduduk.

"Untuk Provinsi Sulut, masih ada kurang lebih 13 persen dari total wajib KTP belum melakukan perekaman e-KTP dan itu diharapkan kepada instansi terkait bisa diselesaikan dengan baik. Berdasarkan data yang ada sampai pada September 2017, dalam rekapitulasi yang sudah melakukan perekaman telah menyentuh angka 87 persen," ungkapnya, sembari mengingatkan kembali kepada seluruh instansi dan stakeholder terkait untuk terus meningkatkan kinerja dalam rangka menyelesaikan sisa capaian tersebut, sehingga dapat mempercepat serta mendukung akurasi terbangunnya database kependudukan di Sulawesi Utara maupun secara nasional.

Sebelumnya, Kepala Dukcapil-KB Sulut, Bahagia Mokoagow pada laporannya mengatakan tujuan pelaksanaan kegiatan ada 2 poin penting diantaranya, meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan bagi ASN dalam melaksanakan dinas, serta demi meningkatkan dan memantapkan sinergitas antara Dukcapil-KB Sulut dan kabupaten kota dalam mencapai tujuan.

"e-KTP adalah kartu identitas yang diproses secara komputerisasi dan berfungsi untuk menyimpan biodata, sidik jari dan tanda tangan. Program e-KTP di Indonesia telah dimulai sejak tahun 2009 dengan ditunjuknya empat kota yakni Padang, Makasar, Yogyakarta dan Denpasar sebagai Proyek Percontohan Nasional," ujar Mokoagow.

Hadir para peserta instansi Dukcapil se-kabupaten kota dan berlangsung selama dua hari (sampai hari Sabtu 18 November).

(IsJo)

Di Postkan Oleh Info detiKawanua | Jumat, 17 November 2017

0 komentar for "'Hukumnya Wajib' di Indonesia, Warga Sulut Harus Terdata dan Miliki e-KTP"

BERITA TERBARU

KESEHATAN

SOSIALBUDAYA

Lingkungan

Internasional