Headlines
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
Pratinjau
Pratinjau
Pratinjau

3 Kementerian Bersama Gubernur Olly 'Sepakati' Bunaken Dikembalikan ke Daerah

Jakarta, detiKawanua.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan menanggapi serius permintaan Gubernur Sulut, Olly Dondokambey agar supaya pengelolaan di pulau Bunaken Manado bersama taman lautnya bisa dikelola pemerintah daerah. Hal itu terungkap dalam pertemuan bersama Gubernur dan dua kementerian diantaranya Kementerian Pariwisata dan Kementerian Lingkungan Hidup yang di Ruang Rapat Kemenko Maritim, Jakarta, Kamis (14/9).

Tanggapan positif dari Menko Luhut tersebut diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 yang memungkinkan pemerintah daerah diperbolehkan mengelola sumber daya alam (Bunaken) yang dalam aturannya menjelaskan bahwa sebagian kewenangan menteri pada konservasi sumber daya alam dan ekosistem bahwa sebagian dapat diserahkan ke Gubernur.

Disamping itu, pihak Kementerian LHK juga akan merevisi peruntukan model pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang selama ini diserahkan ke pemerintah pusat, nantinya sebagian dari pendapatan itu akan diterima daerah.

Dari informasi yang diterima dalam penjelasannya Gubernur menilai bahwa, masyarakat Bunaken akan lebih leluasa melakukan pengembangan perekonomian berbasis kerakyatan lewat kunjungan turis ke objek wisata ini. Diketahui, selama ini Bunaken yang terkenal dengan panorama taman lautnya dikendalikan dewan pengelola yang menjadi perpanjangan tangan beberapa kementerian.

Diketahui Bunaken bukan objek wisata pertama di Indonesia yang ditangani pemerintah daerah. Pulau Rempang-Galang di Batam juga memiliki otoritas mandiri. Pulau yang terhubung dengan jembatan itu juga menjadi kawasan ekonomi khusus yang dikelola pemerintah Batam. Sebelum ditangani pemerintah pusat, Bunaken pernah dikelola daerah lewat Dewan Pengelola Taman Nasional Bunaken (DPTNB). Namun di bawah lembaga ini, Bunaken penuh dinamika dan sering berpolemik karena pembagian pendapatan yang dinilai tidak merata antara DPTNB dan beberapa daerah yang masuk pada kawasan taman lautnya. Belum lagi sebagian masyarakat lokal menganggap dana dari hasil tarif masuk kunjungan wisatawan tidak pernah mereka nikmati. (tim)

(IsJo)

Di Postkan Oleh Info detiKawanua | Kamis, 14 September 2017 , , , ,

0 komentar for "3 Kementerian Bersama Gubernur Olly 'Sepakati' Bunaken Dikembalikan ke Daerah"

BERITA TERBARU

KESEHATAN

SOSIALBUDAYA

Lingkungan

Internasional