Headlines
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
Pratinjau
Pratinjau
Pratinjau

Soal Dana Pemeliharaan Kendis SKPD, Sofyan: Usulannya Dinilai Tak Wajar


Ketua komisi 1 DPRD Boltim, Sofyan Alhabsy.

Boltim, detiKawanua.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), menemukan ketidakwajaran dalam menganggarkan dana pemeliharaan Kendaraan dinas (Kendis) oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) saat melakukan pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2017 melalui lintas komisi.

Sebagaimana dijelaskan oleh ketua Komisi I DPRD Boltim, Sofyan Alhabsyi bahwa, pihaknya banyak menemukan kejanggalan pada usulan biaya pemeliharaan Kendis dengan angka yang tak masuk akal.

"Usulan biaya pemeliharaan Kendis, sudah seharusnya dirasionalisasi kembali. agar nantinya, tidak membuat satu hal yang dinilai mubazir yang tidak masuk di akal," ungkap, Alhabsyi kemarin kepada sejumlah awak media

Lanjutnya, dan ketika saya lakukan kroscek kembali, kata Alhabsy bahwa, dengan tidak adanya pengajuan perawatan Kendis yang tak memiliki standarisasi. Maka, dapat disimpulkan hal ini, diduka dapat memicu adanya hal yang sifatnya mengarah pada penyimpangan.

Tak hanya itu, lanjut Alhabsyi mengatakan, normalisasi pengajuan anggaran pengadaan Kendis juga harus dinormalisasi. Pasalnya, ada sebagian instansi yang kembali menggarkan Kendis baik roda dua maupun roda empat namun, kendaraan yang dimiliki satuan kerja tersebut masih wajar digunakan dalam memaksimalkan operasional kerja.

"Baiknya, yang diprioritaskan adalah kebutuhan SKPD. yang paling utama atau dianggap sangat urgen. gunakan saja dulu Kendis yang dinilai masih layak pakai. sebab, masih ada biaya pemeliharaan Kendis. nanti saja pengadaan kendaraan dinas ini diusulkan pada APBD tahun 2018 mendatang," tutupnya. (Fidh)

Di Postkan Oleh Info detiKawanua | Selasa, 29 Agustus 2017 ,

0 komentar for "Soal Dana Pemeliharaan Kendis SKPD, Sofyan: Usulannya Dinilai Tak Wajar"

BERITA TERBARU

KESEHATAN

SOSIALBUDAYA

Lingkungan

Internasional