Headlines
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
Pratinjau

SKPD Teken MoU Perjanjian Kinerja, Ini Kata Bupati Landjar

Bupati Landjar saat menandatangani MoU perjanjian kinerja.

Boltim, detiKawanua.com
- Dalam rangka peningkatan kualitas dan produktifitas kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintahan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Selasa (11/07), pejabat satuan kerja dikumpul di ruangan aula lantai III sekretariat daerah, guna memaparkan program kerja tahun 2017 di hadapan Bupati Sehan Salim Landjar SH, sekaligus menandatangani perjanjian kinerja tersebut.

Program kerja yang dipersentasekan oleh masing-masing pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di hadapan Bupati tersebut, mendapat tanggapan dan arahan langsung dari Bupati. Hal ini dilakukan, agar program yang dilaksanakan oleh tiap-tiap SKPD tidak keluar dari koridor yang terkandung dalam visi dan misi Pemerintah Daerah.

Saat memberikan sambutan, Bupati Landjar menerangkan, bahwa perjanjian kinerja pada dasarnya merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah, untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Sedangkan indikator kinerja dijabarkan Bupati, adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah juga harus selaras antar tingkatan unit organisasi, serta memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu. "Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas, serta untuk memudahkan pengelolaan kinerja, maka data kinerja harus dikumpulkan dan dirangkum. Tentunya, dengan memperhatikan indikator kinerja yang digunakan, frekuensi pengumpulan data, penanggung jawab, mekanisme perhitungan, dan media yang digunakan," papar Bupati.

Bupati Hadiri Halal bil Halal Modayag Barat. /Red

Dalam mencapai kinerja di masing-masing SKPD, Bupati menambahkan, harus didukung oleh sumber pendanaan yang telah diatur, serta memberikan penjelasan dan pertanggungjawaban mengenai proporsi alokasi dana tersebut.

Di sisi lain, Bupati menuturkan, bahwa tujuan penyusunan perjanjian kinerja ini, antara lain sebagai wujud nyata komitmen bagi penerima dan pemberi amanah, sekaligus meningkatkan integritasi, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur. Selain itu, untuk menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur. "Tujuan lain, yakni sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, guna acuan pemberian penghargaan serta sanksi," tegas Bupati Landjar.

Tak hanya itu, berdasarkan ketentuan dalam pasal 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah. Di mana, teknis penyusunan perjanjian kinerja harus diperhatikan dengan baik. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atau kegiatan tahun berjalan, tapi termasuk kinerja (out come) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. "Sejalan dengan hal itu, maka penandatanganan perjanjian kinerja ini dianggap perlu, karena pedoman yang telah ditetapkan oleh kementrian merupakan arah kebijakan dalam menjalankan pemerintahan di provinsi dan daerah kabupaten," tandas Bupati. (Fidh)

Di Postkan Oleh Info detiKawanua | Rabu, 12 Juli 2017

0 komentar for "SKPD Teken MoU Perjanjian Kinerja, Ini Kata Bupati Landjar"

BERITA TERBARU

MITRA

TALAUD

KOTAMOBAGU

SOSIALBUDAYA

Lingkungan

Internasional