Headlines
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
Pratinjau

Camat dan Kades Mitra Keluhkan Perda Miras dan Ruas Jalan Provinsi

Foto bersama seusai pertemuan.

Manado, detiKawanua.com
- Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw menerima kunjungan dari para Camat dan Kepala Desa (Kades) wilayah Touluaan, Toulaan Selatan, Tombatu, dan Siliaan Raya, Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra), Rabu (12/07) hari ini, di ruang rapat Ketua DPRD.

Rombongan ini dipimpin anggota DPRD Mitra dari Fraksi PDI Perjuangan  Niko Royke F Pelleng, yang menyampaikan maksud kedatangan mereka mengenai masalah minuman keras yang sudah memiliki perda tapi di lapangan belum dimaksimalkan.

"Masalah yang dihadapi Petani Captikus, adalah di sisi lain harus menunjang ekenomi masyarakat tapi aturan dan keputusan Kemendag termasuk Perda, justru melarang penampungan, serta pengiriman ke pabrik soal minuman yang tidak berlebel seperti Captikus," jelas Pelleng.

Di samping itu juga, pelleng menyampaikan aspirasi terkait ruas jalan provinsi yang perlu juga mendapat perhatian dari Pemprov Sulut.

"Ruas jalan provinsi perlu mendapat perhatian, seperti jalan Tombatu-Silian Raya-Touluaan, jalan Lobu-Kalait, dan jalan Lobu-Amurang," ujarnya.

Menyikapi persoalan tersebut, Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw menjelaskan tentang hal-hal yang berhubungan dengan kebijakan dan kewenangan Provinsi Sulut, sehubungan dengan permasalahan yang dibicarakan.

"Soal Perda, harus dilihat dulu apakah Perda di Mitra tentang Captikus ini bisa diterapkan atau tidak. Jika tidak efektif diterapkan justru merugikan Daerah Mitra sendiri, dan ini perlu dipelajari oleh pemkab secara hukum dan aturan, terutama jangan sampai bertentangan dengan aturan yang di atas," kata Angouw.

Sedangkan pesoalan infrastruktur Jalan Provinsi dan drainase yang dikeluhkan, Angouw menjelaskan soal hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan antar kabupaten dan provinsi. Bagi Angouw, tentunya akan melihat skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah Provinsi Sulut, karena terdapat beberapa kewenangan kota/kabupaten yang sudah di-handle provinsi seperti Guru-guru SMA/SMK, dan lain-lain.

"Konsekuensinya, secara ekonomi anggaran Sulut mengecil. Sebab program dan kegiatan membesar soal coverage anggaran," tandas Angouw. (*/Enda)

Di Postkan Oleh Info detiKawanua | Rabu, 12 Juli 2017 , ,

0 komentar for "Camat dan Kades Mitra Keluhkan Perda Miras dan Ruas Jalan Provinsi"

BERITA TERBARU

MITRA

TALAUD

KOTAMOBAGU

SOSIALBUDAYA

Lingkungan

Internasional