Headlines
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
Pratinjau

Wajib Pajak Keluhkan PBB di Talaud Naik 100%, Udang: Kenaikan Sesuai dengan UU dan KMK

Ilustrasi Kenaikan Pajak. /Ist

Talaud, detiKawanua.com - Sejumlah wajib pajak mengeluhkan dan mempertanyakan perihal kenaikan pajak bumi dan bangunan yang telah dikelola Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud. Pasalnya, menurut salah seorang wajib pajak, yang meminta namanya tidak dipublikasikan, kenaikan tersebut mencapai 100 persen dan bahkan lebih.

"Kita terima surat pemberitahuan pajak terhutang atau SPPT untuk tahun 2017 harus membayar sekitar 780 ribu. Tahun sebelumnya hanya 400 ribuan. Luas bangunan rumah saya 286 meter, sedangkan tanah 910 meter persegi. Banyak juga warga lain yang mengeluh," katanya, Senin (29/05) lalu.

Menanggapi hal tersebut, di hari yang sama, Kepala Bidang Pengelola Pajak Badan Pengelola Pajak Daerah (BP2RD) Mack Udang kepada wartawan mengatakan, kenaikan ini telah sesuai UU Nomor 8 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) tahun 2010. Selain itu, kenaikan juga dapat disebabkan kesalahan pengisian data oleh wajib pajak itu sendiri.

"So banyak wajib pajak yang ka kantor (BP2RD- red) mengkonfirmasi kenaikan ini. Ada juga yang marah-marah. Sesuai undang-undang, penyesuaian PBB setiap 3 tahun, sedangkan Talaud sudah 10 tahun tidak pernah menaikan PBB. Tahun 2016 waktu masih digabung dengan DPPKAD, kami pernah melakukan pendataan dengan melihat, mulai dari harga resource, terdiri dari bahan bangunan dan upah mandor. 10 tahun lalu berapa, tahun sekarang berapa, kan nilai-nilai ini kami sesuaikan semua. Jika ada wajib pajak yang belum paham, silahkan datang ke kantor, nanti kami jelaskan," ujar Kabid Pengelola Pajak.

Di tempat sama, senada dengan Kabid pengelola pajak, Operator Console Kriston Sasauw menjelaskan, suatu hal keliru jika kenaikan PBB dihitung dengan persentase. Kenaikan sebenarnya dihitung berdasarkan up dating data. Menurutnya data nilai objek pajak bumi bangunan sejak tahun 2016 maupun tahun dibawahnya belum pernah di update. Dari 19 kecamatan, pemutakhiran data NJOP berlaku untuk Kecamatan Melonguane, Beo dan Lirung. Sedangkan 16 kecamatan lainnya hanya bangunan.

"Contohnya Melonguane. Waktu di Dinas Pendapatan tahun lalu, kita ada kajian NJOP. Kita lihat tanah disini (Melonguane- red) yang dulunya cuma tanah kebun hanya 20 ribu per meter, sekarang harga tanah berkisar sampai 750 ribu. Kenaikan kita klasifikasikan per kelas, jadi kita naikkan sampai 5 kelas. Sesuai undang-undang, kita harus mengklasifikasikan NJOP sesuai dengan perkembangan wilayah," kata Sasauw.

Di sisi lain, Kabid Pengelola Pajak mengakui, tak adanya sosialisasi karena minimnya anggaran menjadi kekurangan instansinya dan dikeluhkan masyarakat terutama wajib pajak. Ia juga membantas jika kenaikan PBB merupakan bagian dari upaya mengejar target pendapatan asli daerah.

Kembali Sasauw menuturkan, penetapan PBB telah dibahas bersama dengan DPRD pada tahun 2016 lalu, dan terjadi kenaikan dari sekitar 1,5 miliar menjadi 2,5 miliar rupiah. (RhojakFM)

Di Postkan Oleh Info detiKawanua | Jumat, 02 Juni 2017 , ,

0 komentar for "Wajib Pajak Keluhkan PBB di Talaud Naik 100%, Udang: Kenaikan Sesuai dengan UU dan KMK"

BERITA TERBARU

KESEHATAN

SOSIALBUDAYA

Lingkungan

Internasional