Headlines
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
Pratinjau

Koalisi Buruh Sawit Desak Pemerintah Akhiri Eksploitasi Buruh

Jakarta, detiKawanua.com - Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Solidaritas Buruh Perkebunan Sawit (Koalisi Buruh Sawit), mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk segera mengambil langkah konkret guna mengakhiri eksploitasi buruh perkebunan sawit.

Koalisi Buruh Sawit yang terdiri dari  ELSAM, Federasi Buruh Lintas Pabrik, INKRISPENA, Institut Kapal Perempuan, KruHA, LinkAR Borneo, OPPUK, PUSAKA, SBMI Sumatera Utara, SERBUNDO, TUCC, TuK Indonesia, YKR Jambi, TURC, YLBHI ini, menegaskan, dukungan dan perlindungan pemerintah terhadap industri sawit sama sekali tidak dibarengi dengan kebijakan-kebijakan penting terkait perlindungan ketenagakerjaan untuk buruh perkebunan sawit. Akibatnya, buruh sawit yang terisolasi, tanpa perlindungan hukum dari negara maupun pengawasan ketenagakerjaan yang terpercaya, rentan menjadi korban kesewenang-wenangan pengusaha. 



"Setidaknya, ada empat praktik kerja eksploitatif yang ditemui di perkebunan kelapa sawit adalah, yang menyebabkan kemiskinan struktural yang diwariskan buruh secara bergenerasi bahkan sampai generasi ke-4. Adapun praktik kerja eksploitatif yang ditemui di perkebunan kelapa sawit adalah: Pertama, Beban kerja terlampau tinggi, target tidak manusiawi yang mengakibatkan munculnya buruh anak, Kedua, Praktik upah murah, buruh bekerja dengan waktu yang lama tanpa upah lembur. Ketiga, Status hubungan kerja rentan (Precarious Work), dan Keempat, Pemberangusan serikat buruh independen," papar mereka dari rilis yang diterima media ini.

"Karenanya, pemerintah Indonesia sebagai otoritas tertinggi, wajib memberikan perlindungan hukum bagi buruh perkebunan kelapa sawit sesuai dengan Pilar kedua United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP’s). (vkg)

 
Berikut rilis Koalisi Buruh Sawit yang diterima media ini:
 
Buruh Perkebunan Sawit Indonesia :
“KORBAN EKSPLOITASI, RENTAN DALAM KEPASTIAN HUBUNGAN KERJA,
dan MINIM PERLINDUNGAN”

(Jakarta 5 Juni 2017) Gabungan berbagai organisasi pemerhati buruh nasional yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Solidaritas Buruh Perkebunan Sawit (Koalisi Buruh Sawit) mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk segera mengambil langkah konkret guna mengakhiri eksploitasi buruh perkebunan sawit.

Dukungan dan perlindungan pemerintah terhadap industri sawit sama sekali tidak dibarengi dengan kebijakan-kebijakan penting terkait perlindungan ketenagakerjaan untuk buruh perkebunan sawit. Regulasi yang mengatur perkebunan, dan pembahasan seputar RUU Perkelapasawitan, reforma agraria, Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO) serta berbagai perundangan terkait kelapa sawit, tidak menyentuh persoalan-persoalan penting mengenai perlindungan tenaga kerja dan jaminan hak-hak buruh perkebunan.

Buruh yang terisolasi, tanpa perlindungan hukum dari negara maupun pengawasan ketenagakerjaan yang terpercaya, rentan menjadi korban kesewenang-wenangan pengusaha. Praktik eksploitasi fisik dan mental yang terjadi di perkebunan sawit mengakibatkan kemiskinan struktural yang diwariskan buruh secara bergenerasi (bahkan sampai generasi ke-4). Adapun praktik kerja eksploitatif yang ditemui di perkebunan kelapa sawit adalah:
  1. Beban kerja terlampau tinggi, target tidak manusiawi yang mengakibatkan munculnya buruh anak.
  2. Praktik upah murah, buruh bekerja dengan waktu yang lama tanpa upah lembur.
  3. Status hubungan kerja rentan (Precarious Work)
  4. Pemberangusan serikat buruh independen

Herwin Nasution, SH, Direktur Eksekutif organisasi perburuhan OPPUK menyatakan, bahwa sudah waktunya pemerintah bertindak tegas untuk menghentikan sistem kerja eksploitatif yang ada di perkebunan kelapa sawit. Laporan terkait kondisi buruh perkebunan kelapa sawit yang diluncurkan oleh OPPUK -  RAN – ILRF dan Amnesty International merupakan koreksi bagi industri sawit Indonesia yang merupakan produsen minyak sawit dunia.

Muhamad Isnur, Ketua Bidang Advokasi YLBHI, menegaskan bahwa sistem kerja yang eksploitatif di perkebunan kelapa sawit mengakibatkan munculnya “invisible worker” atau yang dikenal dengan istilah Kernet di perkebunan kelapa sawit. Buruh membawa istri, anak dan keluarga mereka untuk mencapai target kerja mereka yang tinggi. Realitas ini mematahkan argumen bahwa buruh anak merupakan budaya Indonesia karena ekploitasi bukanlah karakter bangsa Indonesia.

Andi Muttaqien, Deputi Direktur ELSAM, menyatakan bahwa perusahaan bertanggung jawab menghormati hak asasi manusia, yang berarti tidak melanggar hak asasi manusia yang diakui secara internasional dengan menghindari, mengurangi atau mencegah dampak negatif dari operasional korporasi, termasuk dalam produksi minyak sawit di Indonesia. Pemerintah sebagai otoritas tertinggi, wajib memberikan perlindungan hukum bagi buruh perkebunan kelapa sawit sesuai dengan Pilar kedua United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP’s).

Oleh sebab itu, melalui Kertas Posisi, Koalisi Buruh Sawit mendesak pemerintah Indonesia untuk:
  1. Mengakui keberadaan buruh perkebunan sawit skala besar sebagai buruh;
  2. Menjamin terpenuhinya hak-hak dasar buruh sawit, termasuk hak-hak khusus buruh sawit perempuan;
  3. Menjamin kebebasan berserikat dan berorganisasi buruh sawit;
  4. Mengedepankan kesejahteraan buruh sawit di atas kepentingan pemodal;
  5. Mengadakan perlindungan hukum khusus untuk buruh sawit;
  6. Memberikan perlindungan khusus dan menghapuskan diskriminasi terhadap kelompok rentan yang ada di perkebunan sawit termasuk perempuan dan anak.

Narahubung:
Herwin Nasution (OPPUK): 0812 6800 0474
Muhammad Isnur (YLBHI): 0815 1001 4395
Andi Muttaqien (ELSAM): 0812 1996 984

Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Solidaritas Buruh Perkebunan Sawit:
ELSAM – Federasi Buruh Lintas Pabrik – INKRISPENA – Institut Kapal Perempuan – KruHA – LinkAR Borneo – OPPUK – PUSAKA – SBMI Sumatera Utara – SERBUNDO – TUCC – TuK Indonesia - YKR Jambi – TURC – YLBHI

Di Postkan Oleh Info detiKawanua | Senin, 05 Juni 2017 , , ,

0 komentar for "Koalisi Buruh Sawit Desak Pemerintah Akhiri Eksploitasi Buruh"

BERITA TERBARU

MITRA

TALAUD

KOTAMOBAGU

SOSIALBUDAYA

Lingkungan

Internasional