Headlines
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
Pratinjau

Ini Maksud Gubernur Soal 'Siaga Satu' di Sulut Akan Persoalan Marawi Philipina

Manado, detiKawanua.com - Gubernur Sulut, Olly Dondokambey memastikan kepada wartawan bahwa Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) pada sekarang ini selain harus 'siaga satu' juga selaku pemerintah provinsi (Pemprov) memberikan jaminan dalam menjaga keamanan dari masyarakat Sulut. Adapun pernyataan orang nomor satu Sulut itu, berkaitan dengan persoalan konflik perang di Marawi Philipina antara komplotan jaringan teroris (ISIS) dan aparat keamanan negara Philipina yang hampir satu bulan berjalan ini.  

"Jadi sangat siap-siaga satu untuk nantinya menghadapi hal-hal yang mengkhawatirkan masyarakat Sulawesi Utara. Artinya siaga satu itu bukan menerapkan status siaga satu sampai pada memberlakukan jam malam, tapi siaga satu maksudnya adalah sikap antisipasi bagi seluruh aparat keamanan diseluruh wilayah Sulawesi Utara jika ada muncul masalah-masalah," kata Gubernur kepada wartawan di Lobi Kantor Gubernur, Rabu (14/06).

Namun Olly juga memperkirakan untuk segala kemungkinan potensi terjadi oleh karenanya pemerintah provinsi bersama aparat keamanan harus terus mewaspadai.

"Persoalan informasi masuknya kelompok Maute Philipina (seperti yang dikabarkan,red) di Bitung itu tidak ada. Tapi kita tetap harus waspada," tandasnya.    

Sementara itu sebelumnya dari penyampaian Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Wiranto, mengatakan, bahwa dalam pertemuan rapat koordinasi yang dipusatkan di Manado Sulawesi Utara (Rabu sore tadi,red) yang melibatkan para Guberrnur wilayah perbatasan, Pangdam, Kapolda dan seluruh jajaran terkait baik pemerintah pusat dan daerah itu telah menyepakati beberapa item dan usulan bersama yang harus dilakukan untuk membendung jangan sampai kelololan persoalan di Marawi Philipina ke Indonesia.

"Oleh karena itu pertemuan rapat koordinasi kali ini di Manado untuk bersama-sama lakukan langkah-langkah akan kemungkinan kelolosan tersebut. Kegiatan ini juga merupakan 'cheking' apakah aparat keamanan dan Pemda wilayah perbatasan sudah melakukan langkah-langkah antisipasi, dan ternyata itu sudah," kata Wiranto.

Lanjutnya inti kedua dari pertemuan itu, untuk menyatukan kesepahaman dalam menyikapi terorisme serta mengambil langkah-langkah berikutnya. 

"Yang ketiga, kita menyatukan sikap untuk melakukan langkah koordinasi lebih terintregrasi baik antara Pemda, TNI/Polri, dan melibatkan masyarakat. Keterlibatan masyarakat ini sangat penting karena, masyarakat lah yang akan lebih dulu mengetahui adanya unsur-unsur dari gerakan seperti kelompok Maute di Marawi yang menerobos masuk ke Indonesia," ungkapnya.

Di sisi lain, oleh mantan Jendral itu juga telah memberikan 'satu penekanan-penekanan' untuk Pemda dan aparat keamanan di daerah dalam hal meningkatkan kewaspadaan setinggi-tingginya. 

"Yang termsuk juga pada saat ini (Rakor), saya menampung berbagai saran aspirasi dari masyarakat, Pemda, dan aparat keamanan TNI/Polri, dengan jenis perkara ini perlu diselesaikan juga di tingkat pusat. Apakah itu menyangkut penyediaan bahan bakar patroli harus ditambah, apakah menyangkut masalah keimigrasian harus ada penanganan secara khusus, maupun masalah pidana terhadap orang-orang yang ikut disana (Marawi,red) terus kembali ke Indonesia," tegasnya.

Demikian pula dikatakan Wiranto, rapat koordinasi tersebut juga sangat memberikan manfaat kepada semua pihak untuk hal meningkatkan kewaspadaan dalam rangka misi pemerintah melindungi segenap warga negara Indonesia. 

"Jadi ini merupakan suatu wujud aplikasi dari pemerintah," ujarnya, sembari menambahkan, kewaspadaan itu bukan hanya secara fisik adanya unsur-unsur teroris dari Marawi yang pindah ke Indonesia, tapi juga seperti masukan yang ada perlu diwaspadai adanya unsur-unsur yang bakal terpengaruh yang ada di Indonesia sehingga akan lahirnya radikalisasi. Untuk meredam yang mungkin bangkit, tapi itu sudah diwaspadai pemerintah daerah untuk meredam.

Hadir dalam rakor tersebut di antaranya Wakil Gubernur, Steven Kandouw, Sekertaris Provinsi Sulut Edwin Silangen, Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw, Pandam XIII Merdeka Mayjen TNI Ganip Warsito, Kapolda Sulut Irjen Pol. Bambang Waskito, Kasdam 13/Mdk Brigjen TNI Santos, Danlantamal VIII Laksma TNI Suselo, Danrem 131/Santiago Brigjen TNI Sabar Simanjuntak, Danlanud Sri Kol. Pnb Arifaini Nur Dwiyanto, Danlanudal Manado Letkol Laut Yulmintardi, R Gautama Wiranegara (Sekretaris Umum BNPT), Deputi Kementerian Dalam Negeri Soedarmo, Rendi Teguh Martono, Luthfi Rauf (Deputi II/Polugri), Marsudidjaja Sukamto, Walikota Manado GS Vicky Lumentut, Insmerda Lebang Hadi Prabowo (Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan), Alexander Federick, Khairul Alam (Kepala Biro Umum), Deputi V Kamtibnas Irjen Pol Carlo Tewu, Gubernur Sulteng H Longki L Djanggola, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, beserta sejumlah pejabat Eselon II Pemprov Sulut.

(IsJo)

Di Postkan Oleh Info detiKawanua | Kamis, 15 Juni 2017 , , , ,

0 komentar for "Ini Maksud Gubernur Soal 'Siaga Satu' di Sulut Akan Persoalan Marawi Philipina"

BERITA TERBARU

KESEHATAN

SOSIALBUDAYA

Lingkungan

Internasional