Headlines
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
Pratinjau

LKPD 2016 Pemprov Sulut Langsung Diserahkan Gubernur Olly ke BPK RI

Manado, detiKawanua.com - Diawali dengan penandatanganan berita acara serah terima dan penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2016, antara Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Sulawesi Utara, Tangga Muliaman Purba dan Gubernur Sulut, Olly Dondokambey yang dilanjutkan Kepala Daerah 15 Kabupaten Kota, berlangsung Senin (03/04) siang tadi di Aula gedung Perwakilan BPK-RI Sulut, jalan 17 Agustus Manado.

Gubernur dalam sambutannya, selain mengucapkan rasa terima kasih juga memberikan apresiasi kepada BPK RI Perwakilan Sulut atas kerjasama dalam artian 'kerjasama' memberikan arahan dalam mengawal pemeriksaan keuangan di pemerintah Kabupaten Kota dan Provinsi.

"Kerjasama ini bukan kerjasama membenarkan hal yang salah, tapi memberikan pendampingan dan bimbingan sesuai aturan perundang-undangan kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan administrasi keuangan," terang Gubernur.

Atas hal tersebut juga maka, Olly merasa bersyukur karena sudah tinggal 4 dari 15 Kabupaten Kota di Sulut yang belum mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas hasil pemeriksaan tahun 2015, yang diharapkan pada hasil pemeriksaan tahun 2016 bisa berubah menjadi WTP.

"Ini sederhana saja. Seperti yang dikatakan Kepala BPK RI bahwa pada dasarnya soal bagaimana melakukan pengelolaan dan laporan keuangannya sesuai aturan, maka mudah-mudahan kedepan semua boleh dapatkan WTP," ujarnya, sembari berharap mudah-mudahan 'kerjasama'bisa menyelesaikan bersama-sama, antara BPK RI dan pemerintah Kabupaten Kota/Provinsi bisa berjalan terus hingga kedepannya.

Sebelumnya dalam sambutan Kepala Perwakilan BPK RI Sulawesi Utara, Tangga Muliaman Purba mengatakan, penyerahan LKPD tersebut sesuai dengan amanat perundang-undangan Nomor 1 Tahun 2004, dimana pada sebelumnya pihak BPK RI sudah menerima soft copy LKPD 14 Kabupaten Kota sebelum menerima dokumen LKPD aslinya.

"Ada 4 aspek yang penting diperhatikan yakni, kesesuaian Standar Akutansi Pemerintah (SAP)  atau prinsip standar akutansi yang ditetapkan dalam perundang-undangan. Kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendaliam intern (SPI)," terang Purba, sembari menambahkan bahwa seauai aturan itu 60 hari sejak diterimanya LKPD itu nantinya akan ada pemeriksaan yang menjadi dasar mengeluarkan opini.

(IsJo)

Di Postkan Oleh Info detiKawanua | Senin, 03 April 2017 ,

0 komentar for "LKPD 2016 Pemprov Sulut Langsung Diserahkan Gubernur Olly ke BPK RI"

BERITA TERBARU

MITRA

TALAUD

KOTAMOBAGU

SOSIALBUDAYA

Lingkungan

Internasional