Headlines
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
Pratinjau

PLN Sulutenggo dan Manado 'Dikeroyok' Para Lurah di Kantor Gubernur

PLN Suluttenggo Tak Kantongi Data Masyarakat, Hanya Tergantung Pusat.

Manado, detiKawanua.com - Bertempat di ruangan Tumbelaka kantor Gubernur Sulut, Selasa (14/02) siang tadi sosialisasi yang diselenggarakan pihak PLN Sulutenggo dan Manado bekerjasama dengan Dinas ESDM Provinsi Sulut yang bertema 'Sosialisasi Kebijakan Subsidi Tepat Sasaran dan Mekanisme Pengaduan' berlangsung hangat karena pihak PLN pada sesi tanya jawab 'dicecar' berbagai pertanyaan dari para Lurah di Kota Manado yang mewakili suara keluhan masyarakatnya.
Pantauan wartawan dalam kegiatan tersebut seperti halnya keluhan warga di Kelurahan Bumi Beringin Manado yang diketahui di kompleks tersebut juga merupakan kompleks tinggal para pejabat tinggi di pemerintahan provinsi Sulut dan Kota Manado (Gubernur, Wakil Gubernur, Sekprov, Ketua DPRD Sulut, Walikota Manado dan para pejabat Eselon II) itu oleh masyarakatnya yang menyampaikan aspirasi melalui Lurah Bumi Beringin, Janny Ohy bahwa akibat banyaknya pemadaman tiba-tiba dari PLN, membuat alat-alat elektronik milik warga rusak juga adanya pembayaran yang tiba-tiba naik serta beban yang tidak sesuai yang berhak menerima subsidi dan tidak berhak yang dinilai belum tepat sasaran.

"Sebagaimana baiknya PLN memberikan listrik sesuai data masyarakat. Ini menjadi pertanyaan besar seperti misalnya sama-sama memakai 900 watt tapi kenyataan bagi  yang subsidi yang tidak mampu itu kecil, dan yang mampu dengan penggunaan kulkas, laptop dan lain-lain besar. PLN kan berkilah bahwa datanya bukan mereka yang pegang, seharusnya tidak bisa. Ini saya sampaikan karena ini keluhan masyarakat, kalau memang data rumah tangga ini memang masuk dalam subsidi permohonan maka harus cepat layani jangan yang tidak (Subsidi) lebih dulu dilayani. Kalau begitu siapa lagi yang akan bertanggung jawab karena mereka (warga) selalu kami pemerintah setempat (kelurahan) yang menjadi pengaduhan," terang Janny.

Sementara itu melalui Manager Bidang Niaga PLN Sulutenggo, M Soffin Hadi, membenarkan bahwa data-data yang ada itu semua dari pusat dan pihak PLN Suluttenggo hanya menerima konfirmasi dari posko TNP2K di Jakarta. Pihaknya hanya bisa melalukan kroscek pada ID rekening (pembayaran) pada bulan berikutnya apakah menjadi bagian subsidi atau tidak.

"Jadi jika ada pengaduan silahkan isi form pengaduan di Kecamatan yang waktunya untuk diproses selama dua minggu yang form itu dikirim ke pusat, nanti akan dievaluasi dan kalau pada bulan berikutnya keluar rekeningnya jika berkurang pembayarannya berarti itu disetujui menjadi pelanggan bersubsidi," terang Soffi.

Setelah proses tersebut, hasil dari proses akan diteruskan ke Posko Penanganan Pengaduan Pusat. Hasil laporan tersebut akan ditampilkan langsung melalui website subsidi.djk.esdm.go.id dan juga akan diteruskan ke pihak kecamatan untuk disampaikan kepada rumah tangga yang melakukan pengaduan.

Diketahui sejumlah pertanyaan lainnya yang disampaikan para Lurah secara bergantian kepada pihak PLN diantaranya, soal voucher listrik pintar yang isi kuota tidak sesuai dengan harganya (100 ribu, isi kuota hanya 80 ribu), persoalan tiang listrik aktiv (wilayah Karombasan-Winangun) yang hampir roboh tapi sudah 2 tahun belum ditindak lanjuti laporannya yang mirisnya, kabelnya bisa sudah bisa dijangkau/dipegang orang dewasa, pemadaman listrik tanpa pemberitahuan yang mengakibatkan timbul kerugian kepada warga baik itu rusak alat elektronik hingga pembayaran yang meningkat (tapi sering listrik padam) dan juga permintaan penambahan genset buat warga kepulauan Manado Tua.

Rep/Editor: IsJo

Di Postkan Oleh Info detiKawanua | Selasa, 14 Februari 2017 ,

0 komentar for "PLN Sulutenggo dan Manado 'Dikeroyok' Para Lurah di Kantor Gubernur"

BERITA TERBARU

KESEHATAN

SOSIALBUDAYA

Lingkungan

Internasional