Headlines
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
Pratinjau
Pratinjau

Ini 'Sikap' Pemprov Sulut Soal Lahan Gunung Tumpa Pandu

Foto lahan di Gunung Tumpa desa Pandu, lokasi pembangunan rumah bagi korban banjir Manado. (ist)

Manado, detiKawanua.com - Pemerintah provinsi (Pemprov) Sulut melalui Wakil Gubernur, Steven Kandouw dalam menanggapi aksi damai para warga mengatasnamakan Keluarga Korengkeng-Karungu asal Desa Pandu Manado dan Wori Kabupaten Minahasa Utara, Kamis (09/20) siang tadi Kantor Gubernur, pada intinya menerima proses penyampaian aspirasi tersebut namun harus disertai dengan bukti data yang lengkap.

"Silahkan saja, namun jangan mengganggu ketertiban umum. Saya menghargai setiap pendemo untuk menyatakan aspirasinya kepada kami. Namun, berorasilah dengan baik dan jangan berbuat anarkis," ungkap Wagub.

Kandouw juga mempersilahkan semua orang boleh menyatakan diri berhak memiliki lahan tersebut (Di Gunung Tumpa,red) namun semua harus disertai dengan data dan bukti-bukti kepemilikan.

"Di Pandu inikan sudah ada macam-macam fungsi disana yang kita limpahkan seperti, perumahan penggantian rumah untuk korban banjir. Namun, silahkan dibuktikan melalui jalur hukum apa betul milik anda (keluarga,red). Tapi pesan saya, jangan sampai memaksakan diri sehingga mengganggu ketertiban umum dengan menutup jalan untuk pengungsi korban banjir tersebut," himbau Wagub.

Sebelumnya melalui Ahli waris (Anak ke 3 keluarga Korengkeng-Karungu), Sovie Almabawuna dalam menyampaikan aspirasi tersebut hanya meminta jawaban kepastian pihak Provinsi Sulut dalam hal ini Gubernur Sulut, Olly Dondokambey sebagaimana pada tanggal 18 Oktober 2016 lalu pihaknya (Keluarga Korengkeng-Karungu) sudah menindaklanjuti surat pemberitahuan ke Presiden RI Joko Widodo.

"Setelah 20 hari kami menyurat belum ada respon Pemprov Sulut kami langsung ke Presiden kemudian melalui Sekertaris Kabinet (Sekskab) telah mendisposisikan ke Badan Pertanahan dan suratnya sampai sertifikat juga ada, semua lengkap," terang Sovie, sembari menunjukkan beberapa dokumen yang terbungkus map.

Lanjutnya maksud kedatangan tersebut ingin berdamai dengan pemerintah karena hanya meminta klarifikasi dari pemerintah baik itu Pemprov Sulut maupun Kota Manado.

"Kalu belum ada jawaban, kami hanya minta kesepakatan bersama agar saling menjaga untuk semua kegiatan yang ada dilokasi mulai hari ini dihentikan sampai kami semua menerima kejelasan soal tuntuntan kami dari Bapak Gubernur," ungkapnya yang merupakan anak ke 3 dari Keluarga Korengkeng-Karungu.

Adapun informasi yang ada bahwa timbulnya pertanyaan besar dari pihak keluarga Korengkeng-Karungu bahwa sebelumnya lahan di Gunung Tumpa itu hanya dipersiapkan 54 hektar lahan yang digunakan untuk pembangunan, namun pada Jumat lalu (Kedatangan Menteri Sosial RI, Khofifah) akan ada lahan 200 hektar lagi yang dipersiapkan untuk pembangunan di lokasi tersebut. Dimana para warga (pendemo) juga meminta agar semua bentuk kegiatan dilokasi tersebut agar dihentikan sampai ada kejelasan pemerintah kepada para warga pendemo.

Rep/Editor: IsJo

Di Postkan Oleh Info detiKawanua | Kamis, 09 Februari 2017

0 komentar for "Ini 'Sikap' Pemprov Sulut Soal Lahan Gunung Tumpa Pandu"

BERITA TERBARU

KESEHATAN

SOSIALBUDAYA

Lingkungan

Internasional