Headlines
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
Pratinjau
Pratinjau

Gunung Tumpa, Dimana Keadilan? Korban Banjir Dibantu Hak Kami Dihilangkan

Manado, detiKawanua.com - Sebuah spanduk terbentang berwarna putih yang dibawah ratusan warga atas nama Keluarga Korengkeng-Karungu bertuliskan 'Mana Keadilanmu? Dimana pada dasarnya mendatangi kantor Gubernur Sulut pada Kamis (09/02) siang tadi untuk memintai kejelasan/klarifikasi atas persoalan tanah seluas 200 hektar di lokasi Gunung Tumpa Desa Pandu Kecamatan Bunaken, yang oleh pihak keluarga yang merasa tidak ada keadilan atas pemilik kedudukan lahan dimaksud yang pada nantinya akan dibangun rumah hunian bagi para korban banjir Manado, menurut mereka lahan tersebut milik keluarga Korengkeng-Karungu.

Ahli waris (Anak ke 3 Keluarga Korengkeng-Karungu), Sovie Almabawuna dalam menyampaikan aspirasi hanya meminta jawaban pihak Provinsi Sulut dalam hal ini Gubernur Sulut, Olly Dondokambey karena sebelumnya pada tanggal 18 Oktober 2016 lalu pihaknya (Keluarga Korengkeng-Karungu) sudah ditindaklanjuti ke Presiden RI Joko Widodo.

"Setelah 20 hari kami menyurat belum ada respon Pemprov Sulut kami langsung ke Presiden kemudian melalui Sekertaris Kabinet (Sekskab) telah mendisposisikan ke Badan Pertanahan dan suratnya sampai sertifikat juga ada, semua lengkap," terang Sovie, sembari menunjukkan beberapa dokumen yang terbungkus map.

Lanjutnya maksud kedatangan tersebut ingin berdamai dengan pemerintah karena hanya meminta klarifikasi dari pemerintah baik itu Pemprov Sulut maupun Kota Manado.

"Kalu belum ada jawaban, kami hanya minta kesepakatan bersama agar saling menjaga untuk semua kegiatan yang ada dilokasi mulai hari ini dihentikan sampai kami semua menerima kejelasan soal tuntuntan kami dari Bapak Gubernur," ungkapnya.

Kepala SatPol-PP Pemprov Sulut, Edison Humiang yang saat itu menerima ratusan masyarakat mewakili Pemprov Sulut mengatakan, Gubernur Sulut dan Wakil Gubernur (Steven Kandouw) sangat memperhatikan masyarakatnya dari semua aspek, karena itu aspirasi seperti ini pasti akan diperhatikan.

"Dan persoalan belum ada respon atas pemberitahuan yang lalu, pasti akan menelusuri sampai dimana kejelasannya pada sejumlah instansi terkait yang telah disebutkan mereka (keluarga). Kenapa tanah Gunung Tumpa belum ada realisasi? karena kalau soal tanah harus itu harus ada regisrasinya, Negara ini adalah negara hukum jadi semua harus sesuai mekanisme hukum," terang Humiang, menambahkan dalam proses tersebut tidak mungkin secepatnya akan diselesaikan dalam jangka 1-2 minggu. Apalagi jikansudah ada badan pertanahana itu akan diperjelas lagi.

Sementara itu Kepala Biro Hukum, Setdaprov Sulut, Glady Kawatu mengatakan pihaknya yang mempunyai tanggungjawab dalam memverifikasi persoalan hukum akan semua aset Pemprov Sulut, terkait dalam persoalan lahan 200 hektar di Gunung Tumpa Pandu itu diketahui memang milik Pemprov Sulut.

"Itu merupakan lahan Eks HGU dan juka ada bukti-bukti lain yang mereka (Keluarga) tunjukan kami akan memeriksa lagi. Nanti akan ada tim yang nantinta turun lapangan memeriksa disana," ungkap Kawatu.

Rep/Editor: IsJo

Di Postkan Oleh Info detiKawanua | Kamis, 09 Februari 2017 , , , ,

0 komentar for "Gunung Tumpa, Dimana Keadilan? Korban Banjir Dibantu Hak Kami Dihilangkan"

BERITA TERBARU

KESEHATAN

SOSIALBUDAYA

Lingkungan

Internasional