Headlines
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
Pratinjau

Diskop UKM Sulut Setara Polri, Memeriksa dan Penyidikan Untuk di Pidana

Manado, detiKawanua.com - Menindaklanjuti seluruh lembaga koperasi bermasalah hingga ke ranah hukum pun pada nantinya terobosan/inovasi tersebut bisa dilakukan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Provinsi Sulut yang sekarang ini dinakodahi Christian Talumepa (Kepala Dinas) dan Benny Kalonta (Sekertaris), yang pada dasarnya tetap tidak akan keluar dari Tupoksi instansi (Diskop UKM Sulut) yang pada kewenangannya sebagai pengawas, pembina dan rekomendasi bagi pemerintah di Kabupaten Kota.

"Kami nantinya akan membentuk tim Satuan Tugas (Satgas) pengawas dilapangan untuk memantau perkembangan lembaga koperasi yang ada di 15 Kabupaten Kota. Dan selain itu juga kami sudah mengusulkan dalam rapat koordinasi (Rakor) bersama Kementerian untuk membentuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari pihak kami (Diskop UKM Sulut) minimal dua orang untuk mengikuti pelatihan penyidik di Mega Mendung di Kota Bogor," terang Talumepa diruang kerjanya.

Dirinya (Christian Talumepa) yang saat itu didampingi Benny Kalonta pun menjelaskan bahwa PPNS yang akan dilatih itu nantinya akan setara dengan Kepolisian karena selain memakai Peraturan Kapolri (PERKA) juga ada kerjasama antara Kementerian Koperasi, KumHAM, dan Polri.

"Kepolisian ini nantinya menjadi Koordinator pengawas (Korwas) PPNS. Dimana kerja PPNS ini nantinya menindaklanjuti temuan, data/dokumen hasil dari Satgas pengawas lapangan kemudian oleh PPNS dibuatkan laporan kejadian (LK) yang kalau di Kepolisian dan Kejaksaan itu laporan Polisi (LP), setelah itu dilakukan proses pemanggilan sesuai PERKA," ujar mantan Karo Hukum Pemrov Sulut itu.

Lebih lanjut dikatakannya oleh PPNS langsung membuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan dengan membuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Kejaksaan yang tembusan (surat) kepada Polda Sulut selaku Korwas PPNS Provinsi.

"Hal ini supaya diketahui Polda bahwa kami (Diskop UKM) sedang melakukan proses penyidikan. Nah sewaktu-waktu kalau kami membutuhkan bantuan, maka Polda selaku Korwas berkewajiban membackup secara taktis maupun teknis. Artinya, meminta bantuan Polda untuk memperkuat eksistensinya dari Dinas Koperasi UKM contohnya dalam proses melakukan penangkapan, itu di BKO-kan di Koperasi, setelah ditangkap kami tidak mempunyai sel, melakukan peminjaman (Sel) di Polda. Begitupun dengan melakukan pemanggilan, jika pihak bermasalah tidak mengindahkan (pandang enteng) kami juga dalam surat pemanggilan bisa pinjam (mencantumkan) nama ruangan pemeriksaan di Polda misalnya melakukan pemeriksaan di ruang Sat Tipikor I Polda Sulut, jadi otomatis mereka (oknum) juga pasti akan merasa takut," ungkap Talumepa, sembari menambahkan setelah itu sampai pelimpahan berkas ke Kejaksaan (proses P18 dan P19) ada petunjuk-petunjuk Kejaksaan yang harus dilengkapkan ketika sampai pada P21 itu nah sudah selesai tugas dari PPNS dan kita tinggal menunggu Jaksa menggelar penuntutan Jaksa.

Dikatahui untuk klasifikasi perizinan koperasi itu ada 3, dari Kementerian, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dan jumlah Koperasi pada bulan Februari ini, Diskop UKM Sulut sudah melakukan pembubaran 2.508 Koperasi untuk di Kota Manado ada 300 lebih dimana nama-nama koperasi yang sudah dibubarkan sesuai SK Menteri sudah diteruskan ke Dinas Kabupaten Kota selanjutnya disampaikan juga ke alamat Koperasi bersangkutan. Selanjutnya diberikan kesempatan selama 6 bulan untuk melakukan penyanggahan (kalau izin di Provinsi silahkan di Provinsi dan Kabupaten Kota juga sama) apapun sanggahannya oleh pemerintah sudah seperti itu keputusannya (Dibubarkan).

Rep/Editor: IsJo

Di Postkan Oleh Info detiKawanua | Minggu, 26 Februari 2017 ,

0 komentar for "Diskop UKM Sulut Setara Polri, Memeriksa dan Penyidikan Untuk di Pidana"

BERITA TERBARU

KESEHATAN

SOSIALBUDAYA

Lingkungan

Internasional