Headlines
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
Pratinjau
Pratinjau

Dewan Pers 'Instruksikan' Instansi Pemerintah, TNI/Polri Tidak Melayani Media Belum Terverifikasi ?

Foto Logo Dewan Pers. (ist)
Jakarta, detiKawanua.com - Informasi yang dikeluarkan Dewan Pers tertanggal 3 Februari 2017, tentang akan bekerjasama dengan pemerintah dan dalam waktu dekat berencana mengeluarkan aturan bersifat instruksi kepada seluruh jajaran instansi baik pemerintah, TNI/POLRI dan swasta diseluruh seluruh Indonesia untuk tidak melayani media yang tidak terverifikasi Dewan Pers berdasarkan Barcode. Demikian yang tertuang dalam press rilis mengetahui Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo. Berikut bunyi isi press rilis dimaksud,
DEWAN PERS
Jakarta, 3 Februari 2017
Nomor : 078/DP/K/2/2017
Lamp. : 1 Berkas
Perihal :
Kepada Yth.
Pemimpin Perusahaan (Daftar Terlampir)
Di Tempat
Dengan hormat,
Tim Ratifikasi Perusahaan Pers
Dewan Pers, telah melakukan ratifikasi perusahaan pers yang saudara pimpin dan MEDIA MASSA dinyatakan TERVERIFIKASI oleh Dewan Pers yakni:
1. Media Indonesia
2. Kompas
3. Bisnis Indonesia
4. Pikiran Rakyat
5. Cek & Ricek
6. Siwalima
7. Waspada
8. Analisa
9. Tribun Timur
10. Kedaulatan Rakyat
11. Harian Jogja
12. Suara Merdeka
13. Solo Pos
14. Koran Sindo
15. Sindo Weekly
16. Sumatera Ekspres
17. Radar Palembang
18. Tribul Sumsel
19. Sriwijaya Post
20. Palembang Ekspres
21. Palembang Post
22. Republika
23. Singgalang
24. Padang Ekspres
25. Haluan
26. Berita Pagi
27. Poskota
28. Majalah Investor
29. Suara Pembaruan
30. Kaltim Pos
31. Rakyat Merdeka
32. Balikpapan Pos
33. Tribun Kaltim
34. Jawa Pos
35. Femina
36. Tribun Pekanbaru
37. Bali Post
38. Riau Pos
39. Harian Fajar
40. Metro TV
41. Trans 7
42. ANTV
43. TVOne
44. MNC TV
45. Global TV
46. RCTI
47. iNews TV
48. SCTV
49. Indosiar
50. Trans TV
51. TA TV
52. CTV
53. Celebes TV
54. Balikpapan TV
55. Kompas TV
56. Bali TV
57. JTV
58. Berita Satu News Channel (TV)
59. Radio Elshinta
60. Radio Republik Indonesia
61. Radio DMS Ambon
62. Radio PR FM Bandung
63. Radio Sindotrijaya FM
64. Radio KBR
65. Radio Suara Surabaya
66. Radio Pronews FM
67. LKBN ANTARA
68. Detik.com
69. Okezone.com
70. Kompas.com
71.  Viva.co.id

72. Metronewstv.com
73. RMOL.co
74. Arah.com.
Penyerahan sertifikat TERVERIFIKASI oleh Ketua Dewan Pers yang akan disaksikan oleh Presiden RI  Joko Widodo yang akan dilaksanakan pada puncak perayaan Hari Pers Nasional (HPN) di Kota Ambon, Maluku pada: Rabu, 8 Februari 2017.
Media Massa yang TERVERIFIKASI DEWAN PERS akan diserahkan ke Pemerintah untuk selanjutnya dibuatkan peraturan dan Instruksi ke seluruh instansi pemerintahan pusat, daerah, TNI dan Polri untuk tidak melayani media tanpa TERVERIFIKASI DEWAN PERS. Media massa yang TERVERIFIKASI DEWAN PERS akan dicantumkan Barcode.
Demikian, atas perhatianya kami sampaikan banyak terima kasih
3 Februari 2017
Dewan Pers,
Yosep Adi Prasetyo
Ketua.
Sementara itu dalam pemberitaan yang dilansir detik.com edisi Minggu (05/02) 04:39 WIB dengan headline news 'Ini 74 Media Yang Terverifikasi Dewan Pers' menyatakan sebanyak 74 media massa di Indonesia sudah diverifikasi Dewan Pers. Dengan kata lain, media-media ini dianggap menegakkan kode etik jurnalistik dan pemberitaannya bisa dipercaya masyarakat.
Dalam siaran Dewan Pers yang diterima detikcom, Minggu (5/2), Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo alias Stanley menjelaskan program verifikasi perusahaan pers ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pendataan ini untuk memastikan komitmen media dalam menegakkan profesionalitas dan perlindungan terhadap wartawannya.
"Pers, dalam menjalankan perannya, harus menjunjung kemerdekaan pers, menyampaikan informasi kepada publik secara jujur dan berimbang, serta bebas dari tekanan kapitalisme dan politik. Namun pers tidak boleh menggunakan kebebasannya untuk bertindak seenaknya saja," kata Stanley.
Media yang terverifikasi merupakan media yang sudah memenuhi syarat penegakan kode etik jurnalistik. Media yang terverifikasi ini juga dianggap juga mensertifikasi, menyejahterakan, dan melindungi wartawannya. Sertifikasi wartawan ini penting karena wartawan Indonesia bakal bersaing dengan wartawan se-Asia Tenggara dalam lingkup Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
Verifikasi ini juga diharapkan bisa memperkuat media arus utama di tengah maraknya informasi yang tak bisa dipertanggungjawabkan.
"Media mainstream juga harus bisa mengembalikan kepercayaan publik dengan menjawab tantangan atas maraknya serbuan berita hoax atau informasi bohong yang dibuat seolah-olah sebagai karya jurnalistik," kata Stanley. (tim/dtk/dkc)
Rep/Editor: IsJo

Di Postkan Oleh Info detiKawanua | Minggu, 05 Februari 2017 ,

0 komentar for "Dewan Pers 'Instruksikan' Instansi Pemerintah, TNI/Polri Tidak Melayani Media Belum Terverifikasi ?"

BERITA TERBARU

KESEHATAN

SOSIALBUDAYA

Lingkungan

Internasional