Headlines
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
Pratinjau
Pratinjau
Pratinjau

(OPINI): Tanda (?) Pilkades Serentak di Halsel

Tanda (?) Pilkades Serentak di Halsel



Penulis: Rifaldi Rahalus
Mantan Ketua Hipma Halsel Manado Periode 2014-2015, Ketua Umum HMI-MPO Cabang Manado Periode 2016-2017


Mengawali tulisan ini, perlu saya sampaikan bahwa kehadiran kita semua saat ini berada di era digital, era serba komplit dari sudut pandang teknologi. Artinya bahwa, dengan adanya fasilitas teknologi yang memadai seperti sekarang ini, kejadian dalam bentuk apa saja yang terjadi dibelahan dunia barat sekejab saja bisa diketahui oleh mereka yang berada di belahan dunia timur karena kemajuan teknologi tentunya. Termasuk perkembangan di daerah sampai ke pelosok Desa. Meskipun sebagian besar daerah pelosok saat ini terbukti masih belum bersentuhan langsung dengan teknologi secara merata hingga mengakibatkan keterbatasan akses informasi secara memadai.

Tak bisa dimungkiri, kondisi demikian masih dirasakan oleh masyarakat Desa Wayaua, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kab.Halmahera Selatan. Desa yang secara administratif adalah Ibu Kota Kecamatan Bacan Timur Selatan itu, menjadi layak tampil sebagai sebutan Ibu Kota jika dilihat dari aspek geografis dan jumlah penduduknya semata, akan tetapi tidak demikian jika dilihat dari aspek yang lain misalnya; fasilitas informasi dan komunikasi yang ada disana, Desa Wayaua dan kehidupan didalam tidak bedanya dengan sebuah kelompok manusia yang hidup di jaman primitif yang belum bersentuhan dengan dunia modern sehingga sangat tidak layak disebut sebagai sebuah Desa apalagi sebagai Ibu Kota Kecamatan karena sangat jauh dari kemajuan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi. 

Bukan bermaksud menjelek-jelekan tempat kelahiran saya, namun ini bagian dari bentuk kegelisahan saya selaku generasi muda dan juga bagian dari masyarakat atas kondisi dan realita yang ada di Desa tersebut. Tetapi sangat disayangkan karena persoalan itu belum ada perhatian serius dari pemerintah meskipun sudah menjadi keluhan panjang masyarakat disana. Pun, saya dan kita semua putra-putri Desa Wayaua yang saat ini masih berada di rantau (Study dll), merasa bahwasanya daerah kami bukanlah yang paling terbelakang/ketinggalan akan akses informasi dan komunikasi karena masih banyak daerah lain di Halsel yang masih jauh tertinggal. Karena kita masih bisa membaca informasi atas kejadian yang terjadi di Desa Wayaua juga Kabupaten Halsel.

Oleh karena itu, jangan sampai ada ungkapan bahwa kita (dirantau) tidak mengetahui perkembangan Desa yang sesungguhnya, jadi jangan berbicara ngawur atau asal-asalan. Apalgi menegenai perkembangan daerah baik dari segi ekonomi, sosial dan budaya serta politik. Termasuk momentum Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara serentak. Dari sumber yang saya rangkum, Pilkades terpaksa ditundah hingga 12 November dari jadwal yang sebelumnya ditetapkan 19 Oktober lalu. Sebenarnya pembatalan jadwal Pilkades bukan pertama kali terjadi. Pilkades seharusnya sudah terlaksana sejak 2014 akhir menyusul beberapa Desa yang masa jabatan Kepala Desa-nya (Kades) dinyatakan habis dan Desa bersangkutan dibawah pimpinan carateker, akhirnya ditunda hingga sempat dijadwalkan pada 2015 lalu. Namun lagi-lagi kembali tertunda hingga 12 November 2016 mendatang. Sampai sejauh ini saya belum mengetahui secara pasti alasan mengapa Pilkades harus ditunda lagi.

Terus terang, banyak sumber yang sampai detik ini membantu saya mengikuti proses dan perkembangan Pilkades di Halsel pada umumnya dan Desa Wayaua khususnya. Saya tidak saja mengamati perkembangan Pilkades dari sumber berita, akan tetapi secara langsung juga sewaktu saya kembali ke kampung halaman (Wayaua) Oktober lalu. Saya melihat fenomena sosial masyarakat Halsel dan Wayaua menjelang Pilkades saat itu dan perkembangannya sampai hari ini tampaknya seperti ada "predator" yang siap dan saling memangsa antara satu sama lain. Pertarungan antar kelas (borjuis dan proletar) terus menghangat, bahkan aksi adu fisik sempat hampir terjadi, saking panasnya moment yang digelar lima tahun sekali itu. Peristiwa ini saya saksikan dengan mata telanjang sewaktu berada di kampung. Hal ini tak lain hanya karena demi tahta dan kekuasaan yang diperebutkan, karena legitimasi dan status sosial dimata masyarakat, bagi mereka yang haus akan kekuasaan ketimbang sebuah kekeluargaan dan keharmonisan yang sudah lama terjaga ditengah perbedaan suku, agama, ras dan kebudayaan yang beragam di Halsel terkhusus di Desa Wayaua
.
Bulan lalu bahkan mungkin sampai hari ini, jika saudara/i berkunjung ke Ibu Kota Kabupaten (Labuha), banyak sekali tuntutan yang disampaikan masyarakat dalam bentuk aksi unjuk rasa ke Pemda Kabupaten dari berbagai Desa. Tuntutan mereka masih seputar Pilkades, dan saya beberapa kali bertemu dengan massa saat tengah aksi di sepanjang jalan Kota Labuha dan pusat aksi mereka tepat di depan Kantor Bupati. Mereka adalah pemuda/i dari Desa Tawa Kec.Kasiruta Timur yang berharap keadilan bisa ditegakkan di Bumi Halsel. Mereka "Menuding" bahwa Pilkades serentak kali ini sarat kepentingan pengendali kekuasaan di Halsel saat ini. Dan saya sangat sepakat dengan analisis intelektual mereka, disamping bukti dan data akurat yang mereka sertakan berupa SK panitia Pilkades yang tidak jelas dan ada beberapa poin lagi yang menurut mereka bertentangan dengan UU, dan menurut mereka juga persoalan tersebut turut melibatkan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Halsel.

Secara struktural pemerintahan di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), terdapat 30 kecamatan dan telah ditetapkan sebelumnya 183 Desa yang akan melaksanakan Pilkades serentak. Akan tetapi terjadi perubahan hingga hanya terdapat 172 Desa yang akan menggelar hajan Pilkades (Nusantaratimur.com). Hal ini dikarenakan faktor kesiapan Pilkades yang belum memadai, entah kesiapan dari segi apa hingga bisa mempengaruhi jadwal yang sudah ditetapkan berulang kali itu. Tentu hal ini menjadi tanda tanya besar bagi masyarakat, mengapa bisa demikian, kenapa Pilkades terus ditundah? Yang pasti pengaruh terbesarnya ada dalam lingkup politik dan kekuasaan, artinya bahwa hajatan ini bisa berjalan dengan cepat tanpa hambatan jika dilaksanakan secara politis. Dengan kata lain, intervensi Pemda dalam hal ini adalah wajar jika seluruh masyarakat Halsel terutama Desa yang akan menggelar Pilkades ingin agar agenda tersebut berjalan mulus dan cepat. Dan ini merupakan ciri praktek "politik kotor" yang sesungguhnya sebagaimana stigma masyarakat umum ketika menilai politik, padahal bukanlah politiknya namun pelaku didalamnya yang seharusnya dijustis demikian.

Atas dasar itu maka saya sangat yakin ragam pertanyaan akan terus lahir di tengah masyarakat belum ada kejelasan pasti. Maka dari itu dalam kesempatan ini saya mencoba berikan sedikit penjelasan mengenai politik. Sejatinya bahwa, politik itu adalah seni. Seni untuk mempengaruhi orang banyak melalui sebuah ungkapan kata, sikap dan keberanian seseorang melalui prediksinya terhadap sebuah kemajuan daerah dan masyarakat didalamnya sekarang dan dimasa mendatang. Politik juga adalah proses kemampuan seseorang atau kelompok dalam melihat perkembangan sosial masyarakat kedepan melalui gejala sosial masyarakat hari ini. Selebihnya politik adalah aturan-aturan berupa strategis dan kebijakan yang dibuat oleh orang atau kelompok tertentu dan diharapkan dapat dilaksakan bersama untuk mencapai tujuan bersama.

Kaitannya dengan itu, politik yang diduga saat ini dimainkan pihak Pemerintah Daerah melalui momen Pilkades, atau dengan kata lain intervensi Pemda adalah politik jangka panjang. Yang dalam bahasa trennya adalah proses penciptaan bangunan "Politik Dinasti" yang hanya mementingkan keluarga dan kerabat terdekat mereka saja lalu mengabaikan hak demokrasi orang lain, dan ini jelas-jelasnya bertentangan dengan amanat UU di negara yang masyarakatnya begitu menjunjung tinggi akan praktek demokrasi. Lebih jelas lagi, permainan politik Pemda hari ini adalah demi memperkuat basis menuju Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2018 mendatang. Disini saya tidak sekedar mengait-ngaikan antara Pilkades dan Pilgub, bukan pula sekedar berwacana, tetapi ini berdasarkan analiisis saya secara sehat juga berdasarkan data akurat, dan yang demikian itu saya kira sudah menjadi budaya politik kita di negeri ini. Bayangkan saja jika seluruh Desa yang tersebar di 30 Kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan kemudian tidak mengikuti garis politik Pemda Kabupaten saat ini, terutama Desa yang sedang diperhadapkan dengan Pilkades maka menjadi sebuah ancaman besar bagi kepentingan penguasa saat ini atas pleaning prospek politik mereka ke depan yaitu Pilgub. Itulah salah satu alasan menurut saya kenapa Pilkades terus diulur, bahkan ada kemungkinan jadwal yang sudah ditetapkan pada 12 November mendatang bisa juga dirubah. Percaya atau tidak, namun sekali lagi karena itu adalah kebijakan politik penguasa di Kabupaten.(***)

Di Postkan Oleh Info detiKawanua | Senin, 07 November 2016 ,

0 komentar for "(OPINI): Tanda (?) Pilkades Serentak di Halsel"

BERITA TERBARU

MITRA

KOTAMOBAGU

----->SOSIAL/BUDAYA

----->OLAHRAGA

Lingkungan

Internasional