Headlines
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
Pratinjau
Pratinjau
Pratinjau

OD Hadiri Rakor Bersama Mendagri Bahas 'Rawan' Resiko Pilkada 2017

Gubernur Sulut, Olly Dondokambey (tengah) saat mengikuti rakor para Gubernur se-Indonesia yang dipimpin Mendagri RI Tjahjo Kumolo. (ist).

Jakarta, detiKawanua.com - Pertemuan rapat koordinasi (Rakor) para Gubernur se-Indonesia dan dialog terbuka di ruang Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri Jakarta, Kamis (24/11) siang tadi bersama Mendagri Tjahjo Kumolo dan juga dihadiri Gubernur Sulut, Olly Dondokambey itu termasuk pula termasuk rapat kerja para Gubernur (Rakergub) menjelang program kerja akhir tahun 2016.

Kepala Biro Pemerintahan dan Humas Setdaprov Sulut, Jemmy Kumendong melalui Kabag Humas, Roy Saroinsong mengungkapkan dari sebagaimana terinformasi bahwa rakor dan raker para Gubernur se-Indonesia itu selain dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menitik beratkan pada pembahasan atas dinamika politik dalam negeri menjelang Pilkada serentak pada tahun 2017 mendatang.
"Selanjutnya juga sebagai penguatan tata kelola pemerintahan untuk menjamin terselenggaranya pelayanan publik yang baik dalam program implementasi Kinerja Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar ( Satgas Saber Pungli)," terang Saroinsong dalam mengutip arahan sambutan dari Mendagri.

Lebih lanjut, Mendagri menginstruksikan kepada seluruh Gubernur untuk berkoordinasi dengan aparat keamanan guna melakukan deteksi dini melalui pemetaan potensi instabilitas dan dinamika politik lokal serta aspek  pemanfaatan modal sosial, guna  mempererat komunikasi dengan tokoh agama, adat dan tokoh masyarakat.
"Langkah tersebut sebagai upaya menjaga stabilitas politik dalam negeri menjelang Pilkada serentak tahun 2017," jelasnya.

Lebih jauh dijelaskan Mendagri bahwa Pemerintah memandang perlu perhatian Kepala Daerah atas 4 (empat) Area  Rawan Resiko terhadap Pemilihan Kepala Daerah serentak 2017 diantaranya : 1). Faktor gangguan alam dengan cuaca buruk, gunung meletus, gempa bumi, banjir ; 2). Faktor keamanan :terorisme, separatisme, radikalisme, unjuk rasa, konflik komunal, penyalahgunaan senjata api dan bahan peledak: 3). Faktor Politik Hukum :Permasalahan daftar pemilih tetap (DPT) 4). Faktor lainnya seperti : distribusi logistik terhambat, rendahnya partisipasi, netralitas penyelenggara juga adanya kemungkinan intervensi asing.

Disamping itu kata Mendagri yang turut di dampingi Ketua KPK RI Agus Rahardjo pada Rakorgub ini, menghimbau para Gubernur se Indonesia disamping tugas menjaga stabilitas politik dalam negeri, juga wajib mengsukseskan Program Saber Pungli yang ditetapkan Presiden RI dalam Keppres No. 87/2016,  di daerah masing-masing dengan meningkatkan pembinaan dan pengawasan, khususnya terhadap Penyelenggaraan Pemda yang memiliki resiko terjadinya pungli.

"Terdapat area yang perlu mendapat perhatian tersendiri meliputi : 1). Perizinan, dengan fokus : penerbitan izin mendirikan bangunan, penerbitan izin gangguan, penerbitan izin trayek, penerbitan izin pertambangan, penerbitan izin sektor perhubungan darat, rekomendasi  sengketa tanah dan penerbitan izin usaha; 2). Hibah dan Bantuan Sosial, dengan fokus;  pencairan dana hibah, bantuan sosial dan pemotongan dana bantuan sosial. 3). Kepegawaian, dengan fokus: mutasi pegawai, kenaikan pangkat, promosi jabatan dan pemotongan gaji guru, tenaga kesehatan serta Pegawai Tidak Tetap. 4). Pendidikan, dengan fokus: pencairan bantuan operasional sekolah dan pemotongan uang makan guru; 5). Dana Desa dengan fokus; Pemotongan dana desa, pengambilan bunga bank pada penempatan dana desa; 6). Pelayanan Publik, dengan fokus: Penyaluran beras miskin, pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil, pelayanan di bidang kesehatan dan pendidikan, retribusi pedagang kaki lima dan pelayanan SAMSAT; 7). Pengadaan barang dan jasa, dengan fokus: Perencanaan pengadaan dan penentuan pemenang. "Untuk mengsukseskan program Saber Pungli, diharapkan Para Gubernur segera melakukan sosialisasi, pencegahan serta penindakan atas area-area yang dianggap beresiko terhadap pelayanan publik," tandas Mendagri.

Para penyaji dan nara sumber lainnya dalam pengarahan tersebut diantaranya sejumlah Kementerian dan Lembaga diantaranya, Menkopolhukam, Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, Kepala BIN Komjen Pol Budi Gunawan, Kepala BNPT Suhadi. (hm/dkc).

Rep/Editor: IsJo

Di Postkan Oleh Info detiKawanua | Kamis, 24 November 2016 , ,

0 komentar for "OD Hadiri Rakor Bersama Mendagri Bahas 'Rawan' Resiko Pilkada 2017"

BERITA TERBARU

MITRA

KOTAMOBAGU

----->SOSIAL/BUDAYA

----->OLAHRAGA

Lingkungan

Internasional