Headlines
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
Pratinjau
Pratinjau
Pratinjau

DPRD Sulut Gelar Rapat Paripurna Penjelasan Gubernur Terhadap KUA-PPAS APBD 2017

Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw ketika membuka Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Penjelasan Gubernur Sulut terhadap KUA-PPAS APBD 2017.

Manado, detiKawanua.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian penjelasan Gubernur Sulut terhadap Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran pendapatan Belanja Daerah (APBD) T.A 2017 yang dipimpin langsung oleh ketua DPRD Sulut Andrei Angouw, Jum'at (04/11).

Dalam Paripurna yang dihadiri 30 anggota DPRD ini, Gubernur Sulut Olly Dondokambey berterima kasih kepada DPRD Sulut karena telah menggelar Paripurna untuk mendengarkan penjelasannya terkait KUA-PPAS. "Saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang begitu tinggi kepada Ketua, Wakil Ketua dan segenap anggota DPRD Sulut, atas terselenggaranya rapat Paripurna ini, dan sekaligus memperkenankan saya untuk menyampaikan penjelasan terkait KUA-PPAS APBD T.A 2017," ucap Gubernur.


Gubernur Sulut menjelaskan, KUA-PPAS penjabarannya mengacu pada intruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) serta Peraturan Daerah (Perda) tentang perangkat daerah. "KUA-PPAS mengacu pada rencana kerja Pemda T.A 2017 dan  rencana pembangunan jangka menengah daerah 2016-2021, yang disinkronkan dengan rencana kerja pemerintah 2017 serta rencana jangka menengah nasional 2015-2019, dan penjabarannya mengacu pada intruksi Mendagri No 061/2911/SC Tahun 2016 serta Perda No 4 tahun 2016 tentang perangkat daerah," jelas Gubernur.

Dalam penyusunan KUA- PPAS, Gubernur Sulut menyampaikan, Pemerintah Provinsi menggunakan asumsi ekonomi makro secara nasional tahun anggaran 2017 untuk dijadikan proyeksi di Sulut. Di mana tingkat pertumbuhan ekonomi 5,5% s.d  5,9% dengan tingkat inflasi 4% diproyeksikan berkisar pada angka kemiskinan 8,5% s.d 9,5% dan tingkat pengangguran 5,8%.


"Proyeksi ekonomi Sulut tahun 2017 di mana tingkat pertumbuhan ekonomi di targetkan sebesar 6,8%, tingkat kemiskinan ditargetkan sebesar 8,1%, tingkat pengangguran ditargetkan sebesar 8%, dan tingkat inflasi ditargetkan sebesar 5%," terang Gubernur.

Gubernur juga menjelaskan, mengenai kebijakan pendapatan yang berhubungan dengan total pendapatan daerah yang ditargetkan 3,555 trilyun dan dana perimbangan ditargetkan 2,429 trilyun beserta masing-masing rinciannya.


"Total pendapatan daerah ditargetkan 3,555 trilyun, dengan rincian meliputi hak pendapatan asli daerah ditargetkan sebesar 1,075 trilyun, yang terdiri dari pajak daerah sekitar 902,3 milyar, retribusinya sekitar 85,215 milyar, hasil pengelolahan kekayaan daerah yang dipisahkan sekitar 50 milyar, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sekitar 37,505 milyar. Dana perimbangan ditargetkan sebesar 2,429 trilyun, yang terdiri dana bagi hasil, pajak bagi hasil sebesar 98,293 milyar, dana alokasi umum 1,349 trilyun, dana alokasi khusus 990,5 milyard, lain-lain pendapatan daerah yang sah 50,839 milyar," terang Gubernur Dondokambey.

Dirinya kemudian melanjutkan, terkait Kebijakan Belanja yang di targetkan pada tahun 2017. "Total kebijakan belanja yang ditargetkan pada tahun 2017 senilai 3,540 trilyun. Dengan rincian, belanja tidak langsung 2,119 trilyun, yang terdiri dari belanja total sebesar 1,175 trilyun, belanja subsidi 1,300 milyar, belanja hibah sebesar 547,6 milyar, belanja bantuan sosial 2,500 milyar, belanja bagi hasil kepada pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan desa 334,3 milyar, belanja bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi, kab/kota dan desa 53,200 milyar, belanja yang tidak terduga 4,500 milyar. Belanja langsung 1,420 triliyun, yang terdiri dari  belanja pegawai, belanja barang dan belanja jasa serta belanja modal," lanjut Gubernur.


Sedangkan kebijakan tahun 2017, Gubernur Sulut menambahkan, "Tahun 2017 pembiayaan ditargetkan sebesar 15 milyar, yang berasal dari penerimaan pembiayaan daerah yaitu sisa lebih dari perhitungan anggaran dari tahun anggaran sebelumnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan ditargetkan sebesar 30 milyar untuk penyertaan modal investasi Pemda," tambah Gubernur.

Mengacu pada tema rencana kerja pemerintah daerah, Gubernur Sulut menjelaskan, yaitu meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berkripabadian, berdaulat dan berdikari melalui pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi dan penguatan ekonomi lokal secara inklusif untuk prioritas untuk pembangunan Sulut tahun 2017.


"Di antaranya adalah Pembangunan dan pengembangan infrastruktur dasar, penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan, adaptasi dan igitasi perubahan iklim, revitalisasi pertanian untuk membangun ketahanan pangan, pengembangan kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil, pengembangan industri pariwisata, peningkatan daerah tujuan wisata, pelestarian budaya lokal, peningkatan iklim investasi ekonomi lokal kreatif, reformasi birokrasi tata kelola pemerintah yang baik, pengembangan kawasan ekonomi khusus," jelas Dondokambey.

Setelah mendengar penyampaian penjelasan Gubernur, Ketua DPRD Andrei Angouw menyampaikan, sesuai amanat Permendagri tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, bahwa pembahasan rancangan KUA-PPAS APBD dilakukan oleh tim anggaran pemda dan badan anggaran (Banggar) DPRD. "Untuk itu KUA-PPAS Sulut T.A 2017 akan dibahas oleh tim anggaran Pemda Sulut bersama Banggar DPRD Provinsi Sulut," tandas Angouw.

(Enda/Adv)

Di Postkan Oleh Info detiKawanua | Jumat, 04 November 2016 ,

0 komentar for "DPRD Sulut Gelar Rapat Paripurna Penjelasan Gubernur Terhadap KUA-PPAS APBD 2017"

BERITA TERBARU

MITRA

KOTAMOBAGU

----->SOSIAL/BUDAYA

----->OLAHRAGA

Lingkungan

Internasional