Headlines
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
Pratinjau
Pratinjau
Pratinjau

AMAN Sulut Desak Pemerintah Seriusi RUU PPHMA

Logo AMAN. /Ist

Minahasa, detiKawanua.com
- Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Wilayah Sulawesi Utara Lefrando Andre Gosal mendesak Pemerintah baik Weksekutif maupun legislatif, untuk menseruisi Rancangan Undang-undang Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat (RUU PPHMA).

"RUU PPHMA sudah masuk dalam program legislasi 2014-2019, tapi sayangnya tidak dimasukan dalam prioritas di tahun 2015 dan 2016. Jadi kami minta keseriusan pemerintah atas perlindungan bagi masyarakat adat sesuai amanat konstitusi," ujar Gosal, usai pertemuan pengurus AMAN SULUT di Tondano, Rabu (23/11).

Menurutnya, Undang-undang ini menjadi penting karena melindungi hak dasar masyarakat adat di seluruh Indonesia, terutama di Sulawesi Utara. "Sudah menjadi kewajiban negara untuk melindungi masyarakat adat, namun sampai hari ini penghancuran identitas masyarakat adat terus terjadi. Konflik atas wilayah adat dan kedudukan hukumnya belum tuntas," jelas Gosal.

"Bagi kami, tidak pernah akan meminta yang bukan hak masyarakat adat dan tidak akan pernah meminta lebih, tapi hak kami jangan dikurangi," tegas Gosal, sembari mencontohkan soal wilayah adat yang telah ada sebelum negara ini terbentuk.

Tak hanya amanah konstitusi yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 18, janji Nawacita Joko Widodo dan Jusuf Kalla pun jelas soal pengesahan RUU PPHMA. "Kita sudah memasuki tahun ke-3 kepemimpinan Jokowi-JK. Presiden berjanji kalau tahun ke-3 kepemimpinannya, beberapa poin janji yang tertulis dalam Nawacita akan direalisasikan. Kita butuh pembuktian," pungkas Gosal.

Untuk diketahui, daftar Prolegnas Prioritas 2017 masih akan dibahas di BAMUS DPR-RI.

(*/Sandy)


Berikut isi Tuntutan Lengkap AMAN Sulut:

Sejak Republik Indonesia berdiri, Masyarakat Adat dan sekumpulan hak yang melekat pada Masyarakat Adat selalu diabaikan oleh Pemerintah. Bahkan pemerintah telah secara aktif melahirkan serangkaian peraturan perundang-undangan yang tidak saja mempersulit status hukum Masyarakat Adat, tetapi juga secara massif mengambil alih wilayah-wilayah adat untuk diserahkan kepada sektor swasta atau peruntukan lain.

Padahal keberadaan Masyarakat Adat dan sekumpulan hak yang melekat pada masing-masing Masyarakat Adat itu telah diakui oleh para pendiri negara Indonesia, sebagaimana ditunjukkan dalam Pasal 18 UUD 1945 (sebelum amandemen) khususnya Penjelasan II Pasal 18.

Pengakuan yang sama ditunjukkan pemerintah paska Reformasi. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 sebagai hasil amandemen kedua menyebutkan: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.” Ketentuan itu menghendaki bahwa pengakuan dan penghormatan terhadap Masyarakat Adat diatur dalam undang-undang.

Bagaimana Negara mau mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sementara belum ada undang-undang yang mengatur tentang hal tersebut?Amanah konstitusi hingga kini belum diwujudkan oleh Pemerintah dan DPR.

Rancangan Undang-Undang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat (RUU PPHMA) telah dibahas pada tahun 2014. Tapi sikap setengah hati Pemerintah dan DPR menyebabkan RUU PPHMA gagal disahkan hingga akhir tahun 2014. Sikap setengah hati pula yang membuat Pemerintah dan DPR abai memasukan RUU tersebut dalam Prioritas pembahasan tahun 2015 dan kemudian tahun 2016. Apakah sikap ABAI ini berlanjut ke tahun 2017?

Menunda pengesahan RUU Masyarakat Adat sama dengan mengabaikan amanat UUD 1945, membiarkan Masyarakat Adat terus kehilangan hak tanpa perlindungan hukum, menunda 70 juta Masyarakat Adat menjadi warga NKRI yang seutuhnya!

Menunda pengesahan RUU Masyarakat Adat sama dengan menutup mata dan telinga terhadap tumpukan masalah yang dihadapi Masyarakat Adat, membiarkan konflik, pelanggaran HAM, kekerasan, intimidasi dan kriminalisasi terus terjadi di komunitas!

Menunda pengesahan RUU Masyarakat Adat sama dengan membiarkan perampasan tanah, wilayah dan kerusakan SDA terus terjadi!

Menunda pengesahan RUU Masyarakat Adat sama dengan membiarkan identitas budaya, seni dan tradisi, serta pengetahuan tradisional tanpa perlindungan hukum!

Menunda pengesahan RUU Masyarakat Adat sama dengan membiarkan UU dan berbagai kebijakan terkait Masyarakat Adat, berjalan tanpa pijakan!

Menunda pengesahan RUU Masyarakat Adat sama dengan membiarkan ketidakadilan sosial dan hukum terus berlangsung di republik ini!

Masyarakat Adat sudah terlebih dulu ada jauh sebelum NKRI. Masyarakat Adat adalah sumber identitas budaya, kaya tradisi, bahasa, seni, sejarah, pengetahuan tradisional. Sistem pengelolaan sumber daya alam yang secara turun temurun dijaga, terbukti mampu menjaga keseimbangan alam, menjaga hutan, sumber daya air serta keanekaragaman hayati. Begitu banyak sumbangan Masyarakat Adat bagi negara ini, namun mereka justru belum mendapatkan keadilan yang sesungguhnya, serta mengalami berbagai penindasan yang terjadi puluhan tahun sejak negara ini terbentuk.

Di Postkan Oleh Info detiKawanua | Rabu, 23 November 2016 , , ,

0 komentar for "AMAN Sulut Desak Pemerintah Seriusi RUU PPHMA"

BERITA TERBARU

MITRA

KOTAMOBAGU

----->SOSIAL/BUDAYA

----->OLAHRAGA

Lingkungan

Internasional