Headlines
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
Pratinjau
Pratinjau
Pratinjau

PKL Diperlakukan Tak Adil, APLI dan PPIM Mengadu ke DPRD Manado

Legislator Manado saat meneripa aspirasi dari APLI dan PPIM. /Ist

Manado, detiKawanua.com - Jumat (14/10) sore, Kantor DPRD Kota Manado, kembali didatangi warga yang ingin mengadukan keluh-kesah mereka. Kali ini rumah rakyat yang beralamat di Tikala, dikunjungi Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APLI) dan Persatuan Pedagang Ikan Manado (PPIM).

Dalam aduannya, APLI meminta kejelasan tentang nasib para pedagang kaki lima (PKL) yang biasa melakukan aktivitas di kawasan shopping centre, yang mana menurut mereka saat ini tidak bisa melakukan aktivitas perdagangan di lokasi tersebut.

"Kami meminta perhatian dari anggota Dewan terkait nasib para pedagang kaki lima yang ada di shopping centre, yang sampai saat ini mendapat perlakuan yang tidak adil dari pihak PD Pasar. Memang mereka mendapatkan lokasi baru untuk berjualan, tapi sayangnya lokasi tersebut, sangat bertolak belakang dengan apa yang telah dijanjikan oleh Dirut," ungkap Ketua APLI Manado.

Dikesempatan yang sama, APLI juga meminta DPRD melakukan pengusutan terkait dugaan lontaran kata-kata kotor yang berbau sara, yang dilakukan Direktur Utama PD Pasar Fery Keinjtem, terhadap para pedagang.

"Kami juga meminta DPRD Manado, untuk mengusut sampai tuntas, ungkapan Dirut PD Pasar, yang menyebut pedagang Gorontalo Huangango, dimana hal ini dirasakan sangat menyinggung, karena artinya sangat kasar," tambah mereka.

Berbeda disampaikan PPIM, dimana mereka menuntut hak mereka untuk berjualan kembali di area pasar percontohan, daripada dipindahkan lokasi berjualan mereka ke bawah kolong jembatan Soekarno, oleh PD Pasar.

"Kami para pedagang ikan disuruh berpindah lokasi berjualan di bawah kolong jembatan Soekarno, tapi sebagian besar menolak. Makanya kami meminta kepada DPRD agar bisa menjadi mediator antara pedagang dan pihak PD Pasar, untuk bisa mengembalikan kami ke lokasi semula, yakni di pasar percontohan. Hal ini perlu dilakukan, karena apabila kami pindah ke bawah kolong jembatan, tidak ada jaminan kami tidak akan digusur oleh Pemkot suatu-waktu," ungkap Ketua PPIM.

Menanggapi keluhan yang ada tersebut, Syarifudin Saafa selaku anggota DPRD, berjanji akan melakukan pengawalan dan akan memberitahukan hal tersebut kepada Pimpinan dan Komisi yang merupakan mitra PD Pasar.

"Hal ini tentunya akan menjadi prioritas kami, dan akan kami sampaikan apa yang menjadi keluhan dan tuntutan warga, kepada Pimpinan dan Komisi B, karena berhubungan dengan harkat hidup orang banyak. Meski PD Pasar bukan tupoksi kami di Komisi A, melainkan mitra Komisi B, tetapi merupakan kewajiban kami sebagai anggota DPRD, untuk menerima serta mengawal apa yang menjadi keluh-kesah warga," ungkap Saafa, sembari menambahkan terkait dugaan ada ungkapakan kotor berbau sara yang diungkapkan Dirut PD Pasar, dirinya meminta untuk dilakukan pemanggilan dan akan diklarifikasi langsung dengan para pedagang.

Menanggapi apa yang dialami para pedagang ikan yang ada di Pasar Bersehati, anggota Komisi B Nurrasyid Abdurahman, mengatakan bahwa pemindahan pedagang ke bawah kolong jembatan, tidak layak dilakukan.

"Kolong jembatan bukan tempat untuk melakukan kegiatan jual beli. kan dimana-mana, apapun bentuk kegiatan yang dilakukan di bawak jembatan, baik itu tinggal maupun berjualan, semua pasti dibongkar. Nah kenapa PD Pasar Manado, malah ingin memindahkan lokasi perdagangan ke bawah kolong jembatan?" ketus Abdurrahman.

Diapun mempertanyakan, bagaimana dengan pasar percontohan apabila para pedagang ikan dipindahkan.

"Meski kwalitas pasar percontohan sangat buruk, bahkan telah mengakibatkan pedagang kehilangan nyawa, tapi pasar percontohan tersebut, dibangun dengan biaya yang sangat besar, mencapai Rp11,5 Miliar, lantas mau dikemanakan, apabila seluruh pedagang ikan yang biasa beraktivitas di situ dipindahkan, bukankah itu berarti pemerintah, dalam hal ini PD Pasar, sengaja ingin merugikan negara," terang Abdurrahman yang biasa disapa dengan sebutan Ka' Tune.

Demo warga ini diterima oleh tiga legislator dari tiga komisi yang berbeda, yakni Syarifudin Saafa dari Komisi A, Nurrasyid Abdurrahman dari Komisi B dan Abdul Wahid Ibrahim dari Komisi D.

(*/v1c)

Di Postkan Oleh Info detiKawanua | Sabtu, 15 Oktober 2016

0 komentar for "PKL Diperlakukan Tak Adil, APLI dan PPIM Mengadu ke DPRD Manado"

BERITA TERBARU

MITRA

KOTAMOBAGU

----->SOSIAL/BUDAYA

----->OLAHRAGA

Lingkungan

Internasional