Headlines
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
Pratinjau
Pratinjau
Pratinjau

Pemprov Perketat dan Evaluasi Perusahaan Soal Perpanjangan Perizinan

Kepala BKPM Provinsi Sulut, Lynda Watania.

Manado, detiKawanua.com - Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah telah diatur soal kewenangan lintas Kabupaten Kota itu sudah diatur dan merupakan kewenangan Gubernur. Namum jika lokasi pengelolaan/perusahaan tidak bersinggungan dengan laut dan lokasi berada dalam lahan (Kabupaten Kota) itu bisa ada izin prinsip dari Bupati Walikota.

"UU Nomor 23 juga menyatakan khusus untuk sektor Pertambangan, Kelautan Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Mau jaraknya nol sampai 12 mil bersinggungan dengan laut apalagi akan ada reklamasi itu kewenangan Gubernur," terang Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Provinsi Sulut, Lynda Watania Rabu (12/10) siang tadi.

Lanjutnya sampai saat ini juga melalui petunjuk Gubernur secara hati-hati melakukan verifikasi/evaluasi administrasi bagi seluruh perusahaan yang menjadi kewenangan Pemprov soal keberadaan perusahaan tersebut dilokasi itu.

"Apakah rekam jejak dari perusahaan tersebut masih bisa diterima oleh masyarakat, taat terhadap UKL UPL atau Amdal serta tidak menggangu lingkungan, keamanan dan ketertiban," jelasnya.

Ditambahkan Lynda juga bahwa yang paling penting adalah memastikan nama pemegang perizinan tersebut tidak berpindah tangan.

"Terutama pemegang izinnya tidak ada yang dipindah tangankan dan update struktur dari perusahaan itu harus dilaporkan kembali ke pak gubernur mulai dari produksi enam bulan terakhir, ketaatan bayar pajak tiga bulan terakhir serta harus gambarkan investasinya diolah seperti apa dan dikirim kemana tujuannya," tambahnya.

Rep/Editor: IsJo

Di Postkan Oleh Info detiKawanua | Rabu, 12 Oktober 2016

0 komentar for "Pemprov Perketat dan Evaluasi Perusahaan Soal Perpanjangan Perizinan"

BERITA TERBARU

MITRA

KOTAMOBAGU

----->SOSIAL/BUDAYA

----->OLAHRAGA

Lingkungan

Internasional