Headlines
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
Pratinjau
Pratinjau
Pratinjau

Pansus Zonasi Ingin DPRD Dilibatkan dalam Sosialisasi RZWP-3-K

Suasana Rapat Pembahasan RZWP-3-K.

Manado, detiKawanua.com - Rapat pembahasan Ranperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) yang dilakukan oleh Pansus Zonasi dan Kelompok Kerja (POKJA) terjadi perdebatan persoalan cara mensosialisasikan perda supaya sampai ke masyarakat.

Pasalnya, dalam draff yang di bahas dalam RZWP-3-K, pemerintah daerah melimpahkan tugas dan tanggung jawab kepada dinas perikanan dan kelautan untuk memberikan Sosialiasi melalui media informasi sebagaimana tertuang dalam pasal yang mengatur wewenang untuk mensosialisasikan RZWP-3-K tersebut.

Felly Estelita Runtuwene yang merupakan legislator Nasdem mempertanyakan kekhawatirannya terhadap sosialisasi Perda tersebut  kalau hanya melalui media informasi dan DPRD tidak dilibatkan.

"Apabila sosialisasi hanya dilakukan melalui media informasi yang hanya satu kali terbit  tidak akan sampai ke masyarakat. Jangankan satu kali terbit, satu Minggu pun tidak akan sampai ke masyarakat kalau hanya dengan media informasi," ujar Felly Estelita Runtuwene, Senin (24/10) sembari  menyuarakan ini harus menjadi perhatian bagi kita semua.

Sementara itu, Edison Masengi selaku sekretaris Pansus menambahkan pengalaman mereka banyak Perda yang tidak di sosialisasikan sehingga dianggapnya sangat memprihatinkan.

"Secara moral kewajiban kita mensosialisasikan. Pengalaman kita banyak perda yang tidak disosialisasikan, hal ini sangat memprihatinkan," katanya.

Menanggapi pernyataan tersebut, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sulut, Glady N.L Kawatu menyampaikan, tidak adanya klausul penganggaran sehingga Perda tidak di sosialisasikan.

"Memang sering kesalahan kita dalam menyusun perda tidak mewajibkan untuk disosialisasikan karena tidak ada klausul penganggaran dalam perda yang mengamanatkan untuk mensosialisasikannya," terang Kawatu.

Mendengar jawaban dari POKJA yang disampaikan oleh kepala Biro Hukum, Legislator PAN Ayub Albugis menyampaikan, target perda harus sampai ke masyarakat, dan itu merupakan tugas dari SKPD-SKPD dan Lembaga legislatif untuk menyampaikannya.

"Dibentuknya setiap Perda adalah konsumsi masyarakat sekitar. Otomatis Secara serta Merta sifatnya mengikat,  untuk  mensosialisasikan adalah SKPD-SKPD  dan lembaga  legislatif terkait.  Targetnya perda adalah kepentingan masyarakat, konsumsi masyarakat. saya tidak setuju kalau tidak perlu ada klausul penganggaran seperti apa yang telah  disampaikan," tandas Albugis.

(Enda)

Di Postkan Oleh Info detiKawanua | Selasa, 25 Oktober 2016

0 komentar for "Pansus Zonasi Ingin DPRD Dilibatkan dalam Sosialisasi RZWP-3-K"

BERITA TERBARU

MITRA

KOTAMOBAGU

----->SOSIAL/BUDAYA

----->OLAHRAGA

Lingkungan

Internasional