Headlines
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
Pratinjau
Pratinjau
Pratinjau

OPD Baru Untuk Pemprov, Tumbelaka Soroti Soal Performa dan SDM Pejabat

Foto Wakil Gubernur Sulut,  Steven Kandouw (kiri) dan Pengamat pemerintahan Sulut, Taufik Tumbelaka (kanan).

Manado, detiKawanua.com - Pemerintah provinsi (Pemprov) Sulut hingga Jumat kemarin masih terus mematangkan soal administrasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang sekaligus pos anggaran hingga pesrsiapan pengisian jabatan sesuai kepangkatan/eselon yang harus melalui proses assesment.
 
Wakil Gubernur Sulut, Steven Kandouw mengatakan semua masih akan disempurnakan lagi karena untuk OPD seperti Unit Pelayanan Terpadu Dinas (UPTD) di Pendidikan (Diknas)serta UPTD di Pendapatan (Dispenda) akan ada beberapa yang dilakukan pengabungan dan otomatis akan ada pengurangan eselon dalam UPTD yang hilang.

"Efektif semua pada Januari tahun 2017. Jadi seperti di UPT Diknas itu dari 13 UPTD akan jadi 8 jadi otomatis eselon III nya dikurangi 5 orang. Begitupun di UPT Dispenda dari 15 UPTD menjadi 9 sehingga memang masih akan berlanjut rapatnya pada hari Senin (17/10) pekan depan ini," kata Wagub.

Sementara itu melalui pengamat pemerintahan Sulut, Taufik Tumbelaka dalam mencermati soal OPD yang diprakarsai oleh pemerintah pusat dan kemudian akan ada 'bongkar pasang' pejabat eselon melalui asesment, menilai bahwa pelayanan birokrasi lebih pendek dan maksimal namun juga untuk pengisian pejabat harus berdasarkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang terseleksi.

"Syarat utama tentu SDM, nanti dilihat OPD ini betul-betul diisi dengan orang yang berkualitas, berkemampuan dan berkompeten. Karena prisip dari efesiensi itu dengan jumlah orang yang sedikit kinerjanya akan jadi luar biasa karena akan tidak ada kata santai," kata Tumbelaka.

Adapun dikatakannya secara objektif fakta bahwa beberapa pejabat eselon II tidak sesuai performanya dengan harapan, apakah memang kompetensi dan kwalitas kemampuannya hanya sampai disitu atau pas-pasan.

"Ini harus menjadi evaluasi kedepan, tidak boleh ada penempatan pejabat hanya berdasarkan 'like atau dislike', tapi bagaimana harus sesuai dengan kepantasan dan kemampuan. Namun disamping itu pula dengan adanya OPD ini, logikanya ketika masalah pemerintahan makin kompleks lalu dengan tuntutan masalah makin tinggi  contoh untuk jumlah staf ahli seharusnya banyak dibanding staf khusus, tapi untuk staf ahli ini bukan seperti lalu (hanya buangan,red), tapi dengan artian yang sebenarnya untuk berfungsi membackup persoalan seperti ahli ekonomi, keamanan, politik pemerintahan dan banyak lagi untuk difungsikan karena staf ahli juga rata-ratannya eselon II," pungkasnya.

Rep/Editor: IsJo

Di Postkan Oleh Info detiKawanua | Sabtu, 15 Oktober 2016 , , ,

0 komentar for "OPD Baru Untuk Pemprov, Tumbelaka Soroti Soal Performa dan SDM Pejabat"

BERITA TERBARU

MITRA

KOTAMOBAGU

----->SOSIAL/BUDAYA

----->OLAHRAGA

Lingkungan

Internasional