Headlines
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
Pratinjau
Pratinjau
Pratinjau

Keluhkan Soal Pelayanan dan Dugaan Pungli di MTKP Sulut, Ini Kata Sek Dinkes

Foto Kepala MTKP Sulut, Djonni Matali /Foto postingan inbox akun FB, Gladz Ratuliu.

Manado, detiKawanua.com - Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi (MTKP) Sulawesi Utara (Sulut) yang merupakan bagian dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Sulut yang menangani pendaftaran atau pengurusan usulan Surat Tanda Registrasi (STR) bagi tenaga kesehatan (Perawat, Bidan, Ahli Gizi dan Tenaga Kesehatan Masyarakat) 'digoyang' permasaalahan pengurusan usulan STR mulai dari adanya keterlambatnya pengurusan berkas, kesalahan nomor registrasi dan nomor usulan STR pemohon, hingga adanya dugaan aroma pungutan liar (Pungli) dalam pengurusan berkas usulan STR tersebut.

Kepala MTKP Sulut, Djonni S Matali saat dikonfirmasi wartawan membantah bahwa dirinya sejak menjabat sebagai ketua MTKP Sulut pada tahun lalu (2015) tidak pernah memberikan kebijakan untuk memungut biaya dalam proses pengurusan usulan STR tersebut.

"Memang kadang-kadang mereka menyuruh fotocopy untuk legalisir kalau 10 lembar dikasih Rp25 ribu, dulu begitu. Tapi kita katakan sebaiknya yang bersangkutan saja yang fotocopy saja sendiri, jadi memang nda ada pungutan. Kalau soal kesalahan angka tulisan itu memang ada kesalahan operator (salah pengetikan)," ungkap Matali di Kantor Dinkes Sulut, Selasa (25/10) siang tadi.

Lanjutnya jika memang ada keluhan-keluhan dari para pemohon (seperti diatas), maka ada baiknya langsung mendatangi MTKP agar bisa diketahui dimana letak kesalahannya.

"Karena yang terungkap dalam rapat kami memang ada orang semacam maklar yang meminta uang yang alasannya untuk diberikan di MTKP yang malahan (uang) sebesar/lebih dari itu (Rp25 ribu)," bebernya sembari memastikan kembali bahwa memang ada orang-orang yang meminta (uang) lebih juga.

Ditambahkan Matali, bahwa dalam pengurusan STR hanya ada pembayaran sebesar Rp100 ribu (Administrasi) yang langsung melalui nomor rekening Bank BRI MTKI Pusat.

"Bukti setoran bank itu yang dilampirkan untuk syarat dikeluarkan STR karena yang mengeluarkan STR itu adalah MTKI," jelasnya yang juga merupakan Sekertaris Dinkes Provinsi Sulut.

Bantahan yang sama juga diungkapkan Kepala Dinkes Sulut, Jemmy Lampus bahwa setelah dilakukan apel pada dijajarannya dan ditanyakan persoalan tersebut memang tidak ada pungutan-pungutan seperti yang diinformasikan.

"Kalau soal STR itu tidak ada pungutan dan saya telah cek langsung ke staf yang mengurus pemberkasan. Dan untuk list data dari pemohon (bersangkutan) sudah ada di MTKI sebagai lembaga yang berhak mengeluarkan STR tersebut," ujar Lampus.

Mencuatnya informasi ini sebelumnya dari postingan dimedia soal (Facebook) grup Manguni Team 123 Reskrimum oleh salah satu akun bernama Gladz Konjongian-Ratuliu yang melampirkan foto surat keterangan STR beserta caption foto dari akun bernama Lydia Devie, dengan mempertanyakan apakah itu termasuk dalam kategori dugaan penipuan atau pungli yang dikarenakan dalam lampiran surat keterangan, nomor registrasi dan usulan STR tidak valid atau tidak sesuai tahun penerbitan surat keterangan STR.

Sementara itu salah satu pemohon STR, Elvira Ira Sinolang dalam postingan inbox dimedsos FB mengungkapkan, sejak tahun 2012 dan tahun 2015 dirinya melakukan pengurusan surat keterangan sedang membuat STR dirinya harus mengekuarkan biaya administrasi sebesar Rp25 ribu.

"Begitupun ditahun 2015 setelah dua kali sebelumnya mengurus STR, ketika mendapatkan STR itu dan harus dilegalisir saya harus membayar Rp25 ribu," kata Sinolang

Rep/Editor: IsJo

Di Postkan Oleh Info detiKawanua | Selasa, 25 Oktober 2016 , ,

0 komentar for "Keluhkan Soal Pelayanan dan Dugaan Pungli di MTKP Sulut, Ini Kata Sek Dinkes"

BERITA TERBARU

MITRA

KOTAMOBAGU

----->SOSIAL/BUDAYA

----->OLAHRAGA

Lingkungan

Internasional