Headlines
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
Pratinjau
Pratinjau
Pratinjau

Perusahaan Tak Daftar BPJS Dipastikan Kena Sanksi, Hingga ke Kejaksaan



Foto ilustrasi pelayanan BPJS bagi peserta.

Manado, detiKawanua.com - Manfaat jaminan kesehatan bagi tenaga kerja dinilai sangat penting sebagaimana program dari Presiden RI Joko Widodo dalam jaminan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat seluruh Indonesia melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulut, Marsel Sendoh mengatakan salah satu tuntutan dari para tenaga kerja atau buruh pada aksi damai Kamis (29/09) pagi tadi dihalaman kantor Gubernur, menuntut pihak perusahaan agar memperhatikan dan mendaftarkan para buruh kedalam BPJS.

"Jadi itu ada dasar aturannya itu Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2011, apabila ditemukan ada perusahaan yang tidak mendaftarkan para karyawan akan diberikan sangsi awalnya administrasi teguran bagi perusahaan tersebut," terang Marsel.

Sebelumnya juga menurutnya sudah ada Momerendum of Understanding (MoU) antara pihak Disnakertrans Sulut, BPJS, Serikat Pekerja dan APINDO pada peringatan hari buruh yang lalu.

"Jika ditemukan harus dilaporkan kepada pengawas dan ke BPJS kemudian langsung ditindaklanjuti diwilayah masing-masing," jelasnya.

Sebelumnya Kepala BPJS Cabang Manado, dr Greisthy Borotoding melalui Unit Hukum, Komunikasi Publik dan Kepatuhan, Ivana F Umboh bahwa pihaknya selaku yang bertanggungjawab di enam wilayah Kabupaten Kota (Manado, Bitung, Minahasa Utara, Sangihe, Talaud dan Kabupaten Biaro) juga tengah gencar-gencarnya bersama pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) dan istansi terkait lainnya untuk mensosialisasikan program JKN khususnga BPJS Kesehatan dan Tenaga Kerja yang juga telah melakukan MoU yang disaksikan oleh Kejari.

"Kami sebelumnya telah mengundang 160 badan usaha baik yang menunggak iuran pembayaran BPJS maupun yang sudah meregisrasi namun belum menindaklanjutinya membayar uang awal. Dimana sesuai pasal 17A, ayat 3-5 Perpres 19 Tahun 2016 dalam waktu 45 hari sejak status kepesertaan aktif kembali, peserta wajib membayar denda kepada BPJS Kesehatan untuk setiap pelayanan kesehatan rawat inap yang diperolehnya. denda sebesar 2,5 % dari biaya pelayanan kesehatan untuk setiap bulan tertunggak," terang Ivana.

Dikatakannya juga hal itu bukan bersifat 'menodong' namun merupakan aturan pemerintah untuk kesejahteraan kesehatan bersama. Mulai bulan September ini BPJS akan turun ke badan usaha bersama Disnaker dan Instansi terkait memberikan arahan sekaligus pembinaan, dan diberikan waktu selama 60 hari untuk badan usaha menindaklanjutinya.

"Jika tidak dilaksanakan dalan 60 hari maka, berkas badan usaha tersebut akan dilimpahkan secara hukum ke Kejaksaan," ungkapnya.

Diketahui pada aksi damai puluhan buruh dihalaman kantor Gubernur tadi telah menyodorkan 7 tuntutan atau pernyataan sikap yakni, 1. Cabut PP No.7 tahun 2015 tolak upah murah-naikan upah minimum tahun 2017 sebesar Rp. 650.000. 2, Cabut UU Tax Amnesty. 3, Hapuskan Outsourcing, 4. Mempidanakan pengusaha yang melakukan pemberangkusan serikat pekerja (UNION BUSTING). 5, Menindak tegas bagi pengusaha yang tidak mengikutsertakan pekerja sebagai peserta JKN (BJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. 6, Menindak tegas bagi pengusaha yang tidak membayar THR sebesar seratus persen dari UMP dan ke 7, Mwminta pengkatan Honorer dan Guru Honorer menjadi PNS.

Rep/Editor: IsJo

Di Postkan Oleh Info detiKawanua | Kamis, 29 September 2016 , ,

0 komentar for "Perusahaan Tak Daftar BPJS Dipastikan Kena Sanksi, Hingga ke Kejaksaan"

BERITA TERBARU

MITRA

KOTAMOBAGU

----->SOSIAL/BUDAYA

----->OLAHRAGA

Lingkungan

Internasional