Headlines
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
Pratinjau
Pratinjau
Pratinjau

Pembayaran Gaji ABK 2 Kapal Feri Tak Bisa Dianggarkan dalam APBDP 2016

Bupati SWM saat Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud dalam rangka penyampaian Ranperda Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016.
Bupati SWM saat Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud dalam rangka penyampaian Ranperda Tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2016.

Talaud, detiKawanua.com - Asa dan Harapan puluhan Anak Buah Kapal (ABK) Feri Watunapato dan Berkat Porodisa yang dikelola Perusahaan Daerah Angkutan Penyeberangan (PDAP) Kabupaten Kepulauan Talaud untuk mendapatkan hak mereka atas gaji yang belum dibayarkan oleh PDAP Talaud tampaknya tidak akan terwujud.

Karena dalam pemandangan umum Fraksi saat rapat Paripurna DPRD Talaud dalam rangka penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Tahun Anggaran 2016, usulan Fraksi Ampera dan Demokrat supaya pembayaran gaji karyawan Perusda itu dianggarkan lewat APBD tidak diterima Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip (SWM).

Ketika menanggapi pandangan umum fraksi, Bupati Talaud mengatakan pegawai yang ada di PDAP baik darat dan laut, ABK dibiayai atas dasar kontrak yang merupakan dana subsidi Pemerintah Pusat kepada Perusahaan Daerah,bukan kepada Pemda. Sehingga dana subsidi yang dicairkan langsung masuk ke rekening perusda dan langsung dikelola direktur angkutan penyeberangan. 

Dari persidangan yang telah dilakukan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negeri Manado beberapa waktu lalu, bisa dibuktikan bahwa semua dana subsidi untuk operasional ke dua Kapal Fery telah dicairkan direktur sesuai ketentuan dalam kontrak, dimana di dalamnya dana untuk pembayaran gaji anak buah kapal.

"Karena gaji abk telah dianggarkan dalam APBN dalam bentuk subsidi melalui kontrak kepala satker dan direktur. Maka tidak dapat dianggarkan dalam APBD melalui penyertaan modal sebab akan terjadi tumpang tindih. Nantinya itu akan menjadi temuan BPK," ungkap Bupati.

Terkait pandangan umum Fraksi bahwa Pemda terlibat dalam hal ini.Menurut Manalip adalah sesuatu yang keliru. Untuk itu Manalip mengajak kepada Fraksi Ampera untuk bersama-sama memberikan penjelasan yang sebenarnya seperti apa. Karena selama ini berkembang ditengah masyarakat bahwa pemerintah itu salah dan tak ada perhatian pada angkutan penyeberangan termasuk gaji ABK.Meskipun mekanisme yang ada sudah disampaikan.

Jadi jangan menuntut kepada Pemerintah Daerah, karena Pemda tidak menganggarkan dalam APBD melalui penyertaan modal.Pemerintah Daerah tidak boleh mengambil alih dan menganggarkan gaji para ABK, Jelas Srikandi yang akrab disapa SWM.

Manalip menjelaskan bahwa tak ada intervensi pemerintah daerah dalam pengelolaan PDAP Talaud, khususnya pembayaran gaji ABK Watuna Pato dan Berkat Porodisa. (RhojakFM)

Di Postkan Oleh Info detiKawanua | Sabtu, 17 September 2016 ,

0 komentar for "Pembayaran Gaji ABK 2 Kapal Feri Tak Bisa Dianggarkan dalam APBDP 2016"

BERITA TERBARU

MITRA

KOTAMOBAGU

----->SOSIAL/BUDAYA

----->OLAHRAGA

Lingkungan

Internasional