Headlines
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
Pratinjau
Pratinjau
Pratinjau

Komisi I Pertanyakan Kurangnya Anggaran KIP di Dishubkominfo

Suasana Rapat Mitra Kerja Dishubkominfo dan Komisi I DPRD Provinsi Sulut.

Manado, detiKawanua.com
- Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Derah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) mengadakan rapat mitra kerja bersama  Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishub Kominfo) Sulut yang di pimpin oleh  ketua Komisi Ferdinand Mawengkang membahas Penggunaan anggaran perubahan APBD 2016 oleh  Dishub Kominfo, Rabu (28/09).

Anggota Komisi I, james Tuuk menanyakan anggran khusus Kominfo yang berhubungan dengan Komisi Informasi Publik (KIP) yang di pandang anggarannya terlalu kecil di badingkan dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Padahal kinerja dari KIP dianggap oleh Legislator PDI-P Mulai  terlihat bagus dan ingin dipelajarinya.

"Idealnya anggaran KIP itu berapa? karena KIP ini  salah satu komisioner yang bisa menjaga keseimbangan antara tuntutan rakyat kepada pemerintah supaya KIP bisa menyimpan data-data atau bisa menjadi jembatan agar tidak terjadi gugatan sampai ke pengadilan. Anggaran KIP terlalu kecil karena KPID saja kita mengalokasikan anggaran itu sekitar 2,4 Milyard, sedangkan anggaran Kominfo hanya 1,8 Milyard itupun bukan total anggaran KIP keseluruhan," tukasnya

menanggapi pertanyaan dari anggota Komisi I, Kepala Dishub Kominfo Joi Oroh Menjelaskan  alokasi anggaran untuk KIP setiap tahun mengalami Variasi sesuai dengan kebutuhan pengalokasian anggaran.

"Khusus untuk Komisi Informasi anggaran KIP setiap tahun selalu bervariasi, pada dua tahun sebelumnya justru malah tinggi berkisar 3 Milyard karena pada waktu itu kita anggarkan untuk pembelian kendaraan untuk operasional luar tapi dari Komisi sendiri hanya mengiinkan menyewa saja. anggaran kemudian turun menjadi 1,5 M, dan di tahun ini anggaran untuk KIP sendiri kurang lebih 800 juta sebagaimana tahun kemarin terdapat temuan dari BPK pada KIP terkait sewa kendaraan makanya anggaran tahun ini mendapat pemotongan. kalau kita berkaca pada daerah lain seperti di Jawa Idealnya anggaran untuk KIP 1,5 Milyard" terang Kadis .

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1, Kristovorus Deky Palinggi  memberi saran kepada kadishub Kominfo agar kedepan laporan pekerjaan dari KIP di serahkan pada Komisi I agar bisa dipelajari kinerja dari KIP tersebut.

"Kalau kita membahas anggaran KIP berikut di APBD induk, walalupun KIP bertanggung jawab pada Gubernur Sulut, minimal laporan tugas mereka disampaikan pada komisi I agar kami bisa melihat kinerja mereka," ujar Palingi.

(Enda)

Di Postkan Oleh Info detiKawanua | Rabu, 28 September 2016

0 komentar for "Komisi I Pertanyakan Kurangnya Anggaran KIP di Dishubkominfo"

BERITA TERBARU

MITRA

KOTAMOBAGU

----->SOSIAL/BUDAYA

----->OLAHRAGA

Lingkungan

Internasional