Headlines
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
Pratinjau
Pratinjau
Pratinjau

Yusril ; Apa Dasar Hukum, Gloria Ikut Penurunan Bendera !!



detiKawanua.com -   Keikutersertaan Gloria Hamel bergabung bersama Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Sang Saka Merah Putih di Istana Kepresidenan, Rabu (17/8) setelah diizinkan oleh Presiden Joko Widodo, menjadi polemik baru.




Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra, mempertanyakan dasar hukum yang digunakan presiden dan wapres sehingga membolehkan Gloria ikut serta menjadi anggota Paskibraka penurunan bendera Merah Putih di istana, bukan dari penaikkan bendera.
Kata dia, mustahil Gloria mempunyai status dwi kewarganegaraan, karena UU yang mengatur adanya dwi kewarganegaraan (UU 12/2006) baru disahkan tahun 2006, enam tahun setelah Gloria lahir.

"Berdasarkan Peraturan Menpora 0065/2015, syarat untuk dapat direkrut menjadi pasukan paskibraka adalah WNI. Gloria lahir tahun 2000 dari perkawinan campuran, ayahnya WN Perancis, ibunya WNI. 
Berdasarkan UU 62/1958 yang berlaku ketika itu, Gloria pasti WN Perancis dan bukan WNI. Sebab UU 62/1958 tentang Kewarganegaraan RI menganut asas ius sanguinis patriachat (kewarganegaraan berdasarkan pertalian darah menurut garis ayah)," jelas Yusril.

"UU tersebut tidak berlaku surut. Paspor Gloria seperti diakuinya adalah paspor Perancis. Mungkin saja dia punya KITAB atau Kartu Izin Tinggal Tetap mengingat orangtuanya tinggal di Indonesia," jelas Yusril.

"Tapi jelas dia bukan WNI, sehingga menurut hukum, Gloria tidak boleh menjadi anggota Paskibraka, walau hanya untuk menurunkan saja."

Bakal calon gubernur DKI Jakarta yang juga pernah ikut mengomentari terkait penyelenggaraan Pilkada Manado yang menyalahi aturan http://www.detikawanua.com/2016/08/pilkada-manado-dianggap-menyalahi.html beberapa waktu lalu, menegaskan bahwa Presiden Jokowi dan Wapres JK harus menjelaskan apa dasar hukum sehingga membolehkan Gloria ikut menurunkan bendera, setelah Gloria bertemu keduanya di Istana pagi ini.

"Gloria adalah korban kelalaian dan ketidakcermatan Menpora dalam melakulan rekrutmen anggota Paskibraka. Saya simpati pada Gloria karena dia adalah korban. Apakah dibolehkannya Gloria menurunkan bendera menunjukkan pengakuan bersalah Presiden dan Wakil Presiden, untuk menghindari gugatan Gloria dan orang tuanya karena merasa telah dipermalukan di depan publik?" kata Yusril.

"Pemerintah akhirnya bagai dihadapkan pada buah simalakama: membolehkan Gloria supaya terlihat bijaksana, tapi risikonya melakukan pelanggaran hukum. Pemerintah memang harus cermat dan hati2 dalam mengemban tugas agar tidak menjadi bahan cemooh dan tertawaan." *iBr.
Sumber : Litbang http://www.detikawanua.com

Di Postkan Oleh Info detiKawanua | Rabu, 17 Agustus 2016

0 komentar for "Yusril ; Apa Dasar Hukum, Gloria Ikut Penurunan Bendera !!"

BERITA TERBARU

MITRA

KOTAMOBAGU

----->SOSIAL/BUDAYA

----->OLAHRAGA

Lingkungan

Internasional