Headlines
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
Pratinjau
Pratinjau
Pratinjau

DPRD Sulut Kebablasan Atasai Tumpukan Perda


Rapat Baleg Sedang Berlangsung
Manado, detiKawanua.com –  DPRD Sulawesi Utara (Sulut) akhir-akhir ini seakan kehilangan indepensi dan terkesan salah kaprah. Mengapa tidak, dalam menjalankan fungsi DPRD , salah satunya merancang peraturan daerah (Perda) bukan saja terbenkalai akibat menumpuknya Perda dan belum kunjung tuntas, apalagi sejumlah personil yang diamanatkan menjadi Panitia Khusus (Pansus) enggan mengikuti rapat Pansus.

Belum lagi beberapa perda yang diusulkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut membuat Badan Legislasi (Baleg) yang berperan dalam penetapan perda pusing tujuh keliling. Ketua Baleg Boy Tumiwa langsung mengadakan rapat bersama pimpinan DPRD dan seluruh anggota yang melibatkan Fraksi dan juga Komisi.

Dalam pengakuannya, Ketua Baleg dengan terbuka mengatakan kepada pimpinan DPRD bahwa selama dirinya menjadi ketua Baleg sejumlah agenda rapat terbengkalai dan hal itu membuatnya khawatir Baleg tidak mampuh mengakomudir seluruh Perda. “Pelatihan yang dijadikan Prolegda harus dituntaskan,”kata Tumiwa.

“Ada pun yang akan di revisi antara lain APBD dan RPJMD, namun sayangnya rapat Baleg kurang diminati padahal Baleg merupakan penentu dalam hal penetapan Ranperda,”keluh Ketua Baleg dalam Rapat bersama Pimpinan Dewan, Senin (01/08), Ruang Rapat III DPRD Sulut.

Sementara itu, Anggota Dewan Amir Liputo meminta agar masukan Ketua Baleg agar dipertimbangkan.”Penyampaian Ketua Baleg harus dipertimbangkan. Saya juga menghimbau agar semua kegiatan dewan harus dimasukan ke dalam RPJMD, agar supayan fungsi keungan bisa di beck up,”kata Liputo

Hal serupa disampaikan Edison Masengi terkait RPJMD dimana menurutnya, aturan  dan mekanisme tidak bisa disamakan.”Terkait RPJMD, Mekanisme dan aturan  tidak bisa dievaluasi agar supaya fungsi DPRD bisa terakomudir. APBD, RAPBD dan RPJMD merupakan kewajiban atau secara otomatis masuk dalam kinerja DPRD,”tandasnya.


Lain halnya dengan itu, Ketua Komisi I Ferdinand Mewengkang meminta ketegasan kepagda pimpinan fraksi agar kiranya dapat mengevaluasi kinerja anggota Fraksi yang masuk dalam struktur Baleg. Mewengkang menyadari bahwa semua itu merupakan kewenangan Fraksi terhadap anggotanya.

 “Baleg harus membuat daftar hadir setiap kali dilakasanakan rapat, daftar hadi kemidian diserahkan kepada komisis masing-masing  dan selanjutnya ditiundaklanjut oleg Fraksi,”pinta Mantan Kepala Kepegawaian Pemprov Sulut yang terkenal konsisten terhadap aturan di DPRD ini. (Aldi)

Di Postkan Oleh Info detiKawanua | Senin, 01 Agustus 2016 ,

0 komentar for "DPRD Sulut Kebablasan Atasai Tumpukan Perda"

BERITA TERBARU

MITRA

KOTAMOBAGU

----->SOSIAL/BUDAYA

----->OLAHRAGA

Lingkungan

Internasional