Headlines
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
Pratinjau
Pratinjau
Pratinjau

DPRD Manado Konsultasi ke Kemendagri RI Terkait Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017

Suasana Konsultasi DPRD Kota Manado di  Kemendagri. Nampak terlihat Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Manado sedang mendapat arahan dari Staf ahli Kemndagri, Murwoto. (/Ist)

Manado, detiKawanua.com
- Dalam rangka penyusunan APBD tahun anggaran 2017 serta perubahan organisasi daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Manado melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Selasa (26/07) kemarin.

Konsultasi ini dipimpin lansung Nortje Henny Van Bone selaku Ketua DPRD Kota Manado, dan diterima oleh Staf ahli Direktorat Perencanaan Daerah Kemendagri RI, Murwoto.

Van Bone mengatakan, sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 31 tahun 2016 tentang pedoman penyusunan pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2017, maka, hal tersebut di atas perlu dikonsultasikan ke Kemndagri. Sebab, tambah Van Bone, anggaran belanja daerah yang selanjudnya disebut sebagai APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah serta DPRD, kemudian ditetapkan dengan peraturan daerah.

"Dari hasil konsultasi ini, pedoman penyusunan APBD akan menjadi pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah daerah dalam penyusunan, pembahasan, serta penetapan APBD," tutur Van Bone.

Dijelaskannya lagi, mekanisme penyusunan APBD 2017 meliputi sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah pusat.

"Seperti inilah hasil konsultasi kami ke Kemendagri. Jadi, mekanisme penyusunan ABPD 2017, meliputi sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah pusat. Selanjutnya mengenai urusan organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Maka penyusunan APBD tahun anggaran 2017 didasarkan pada urusan pemerintah dan organisasi perangkat daerah yang diatur dalam peraturan pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, serta peraturan pemerintah No. 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah,” kunci Srikandi Partai Demokrat ini.

(*/v1c)

Di Postkan Oleh Info detiKawanua | Rabu, 27 Juli 2016

0 komentar for "DPRD Manado Konsultasi ke Kemendagri RI Terkait Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017"

BERITA TERBARU

MITRA

KOTAMOBAGU

----->SOSIAL/BUDAYA

----->OLAHRAGA

Lingkungan

Internasional