Headlines
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
Pratinjau
Pratinjau
Pratinjau

Gubernur Usulkan Baleg DPRD Sulut Rubah Prolegda

Rapat Baleg Bersama pimpinan Komisi.

Manado, detiKawanua.com - Badan Legislasi (Baleg) DPRD Sulawesi Utara (Sulut), seolah menerima tugas baru dalam mematangkan Program Legislasi Daerah (Prolegda) Sulut Tahun 2016. Meskipun, berdasarkan keputusan DPRD Sulut Nomor 4 Tahun 2016, telah di tetapkan Prolegda sebanyak 16 buah Ranperda yang merupakan prakarsa dari Gubernur dan DPRD Sulut. Namun saat ini, DPRD Sulut khususnya Baleg menerima surat Nomor.180/1161/Sekr.Ro-Hukum, yang dikeluarkan Gubernur dimana, isi surat tersebut adalah usulan Gubernur kepada Baleg agar merubah Prolegda Tahun 2016.

Ketua Baleg DPRD Sulut Boy Tumiwa saat dikonfirmasi, Tumiwa mengatakan, soal surat usulan Gubernur, Baleg telah adakan rapat dengan pimpinan Komisi dan sudah memilih sebanyak 7 poin dari total 16 untuk kemudian akan dirubah.

"Baleg dan pimpinan Komisi sudah gelar rapat dan hasilnya 7 poin akan mengalami perubahan, berikut akan disepakati dalam rapat bersama Biro Hukum Pemprov Sulut)," kata Tumiwa, Senin (20/06).

Berjumlah 7 poin Ranperda dimaksud antara lain, Perda BUMD, Urusan Pemerintah Wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan Pemprov Sulut, Organisasi dan tata kerja Sekertariat Daerah dan sekertariat Dewan Sulut, Organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Sulut, dan Organisasi dan tata kerja inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga teknis dan Lembaga lain di Sulut serta Perlindungan perempuan, kemudian Pengelolaan Pelabuhan Perikanan dan yang terakhir adalah Keadilan dan Kesetaraan Gender.

Selanjutnya, sebagaimana hasil kesepakatan bersama antara Biro Hukum dan Baleg DPRD Sulut pada tanggal 18 Maret 2016 bahwa masih ada Perda yang bersifat normatif (Perintah Perundang-undangan lebih tinggi) yang selama ini tidak masuk dalam program legislasi daerah, karena mekanisme penyusunan anggaran diatur dalam peraturan tersendiri yaitu Permendagri nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Akan tetapi diusulkan agar dimasukan pula dalam prolegda Sulut 2016, sesuai amanah Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah.

Adapun uraian Permendaagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagai berikut:
- Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Sulut TA 2015;
- Perubahan APBD Sulut TA 2016
- APBD Sulut TA 2017, dan
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021. (Aldi)

Di Postkan Oleh Adhy Kambose | Selasa, 21 Juni 2016 ,

0 komentar for "Gubernur Usulkan Baleg DPRD Sulut Rubah Prolegda"

BERITA TERBARU

MITRA

KOTAMOBAGU

----->SOSIAL/BUDAYA

----->OLAHRAGA

Lingkungan

Internasional