Headlines
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
Pratinjau
Pratinjau
Pratinjau

Godok Perda BUMD, Kumaat : Anggota DPRD Tidak Boleh Ikut FPT

Suasana Rapat Pansus BUMD. (Foto : FajarTotabuan.com)

Manado, detiKawanua.com - Setelah mendapat revisi dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), draf Peraturan Daerah (Perda) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) kembali lagi di godok oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulawesi Utara (Sulut),Senin (20/06) siang tadi di Ruang Rapat III DPRD. Pansus BUMD yang di nahkodai Teddy Alexander Kumaat, dalam pembahasan draf hasil revisi Kemendagri, Kumaat mengatakan, jika Ranperda sebelumnya setelah tuntas dibahas maka selanjutnya Ranperda dapat di paripurnakan. Akan tetapi kali ini tidak demikian,karena harus melalui proses konsultasi baru kemudian di paripurnakan.

"Pada hasil revisi hanya dua yang subtansial yang pertama terkait Fit and Proper Test (FPT) dan Modal dasar serta nama badan usaha harus dicantumkan," kata Kumaat.

Dimaksud Kumaat, draft Ranperda BUMD yang telah mendapat direvisi dari Kemdagri tidak dibenarkan para Anggota DPRD untuk melibatkan diri saat diadakannya Fit and propertest (FPT).
Selanjutnya, Ketua Pansus juga meminta Asisten II bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdaprov Sulut Drs. Sanny Parengkuan, untuk menjelaskan hasil yang dilakukannya saat mengunjungi di Kemendagri.

"Kami sudah konsul di kemendagri, mereka katakan secepatnya menurut mereka langsung dibuat nama, dan jumlah modal," ujar Parengkuan.

Sementara itu, Ketua Pansus Teddy Kumaat menyesalkan Ranperda BUMD ini tidak bisa dijadikan dasar BUMD lainnya. "Kan lucu kalau sudah di berikan nama, berarti setiap mau buat BUMD buat Perda lagi,  tapi Perda itu hanya di ganti nama saja," ujar Kumaat, sembari mengatakan ini sudah merupakan UU. 

"UU jadi, mau apa lagi," tambahnya.

Assisten II menjelaskan, memang harus dibuat Perda setiap mendirikan BUMD sesuai hasil konsultasi dengam Kemendagri."Harus ada Perda karena inu masalah dana. Karena juga, hak budjeting ada di DPRD jadi harus ada Perda," jelasnya.

Disisi lain pada darft telah berisikan nama, Sulut Maju Bersama dengan besaran modal dasar 100 Miliyard. "Nama bisa saja di rubah, sampai saat ini pun belum ada jawaban apakah nama ini sudah digunakan," kata Noldy Tuerah, tim ahli dari Pemprov Sulut.

Teddy menjelaskan, untuk modal, seperti pengalaman pada pendirian BUMD Bank SulutGo modal awal diminta 500 Miliard tapi itu belum bisa di kabulkan sepenuhnya.

"Modal awal harus dibahas di Badan Anggaran (Banggar) terlebih dahulu," tandas Teddy.(Aldi)

Di Postkan Oleh Adhy Kambose | Selasa, 21 Juni 2016

0 komentar for "Godok Perda BUMD, Kumaat : Anggota DPRD Tidak Boleh Ikut FPT"

BERITA TERBARU

MITRA

KOTAMOBAGU

----->SOSIAL/BUDAYA

----->OLAHRAGA

Lingkungan

Internasional