Headlines
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
Pratinjau
Pratinjau
Pratinjau

DK&P Manado Diduga "Gelapkan" Upah Para Supir Pengangkut Sampah

Suasana Hearing antara Para supir pengangkut sampah dan Pemerintah Kota Manado melalui DK&P, di depan personil Komisi C DPRD Kota Manado. Foto ini diambil sebelum dewan menggelar hearing, dan dibuka dengan do'a bersama.

Manado, detiKawanua.com - Bagi setiap pekerja yang telah memenuhi kewajibannya di setiap perusahan swasta maupun di perusahan negeri, tentunya berhak menerima upah sebagaimana yang telah ditentukan oleh pemerintah. Terlepas apakah mereka mempunyai suatu kesepakatan tentang nominal pengupahan, ataupun mekekanisme yang disepakati secara bersama untuk mendapatkan upah yang dimaksud.

Namun naas yang dialami oleh para supir yang bertugas sebagai pengangkut sampah di setiap Tempat Pembuangan Akhir TPA di Kota Manado. Melalui agenda hearing Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado yang diselenggarakan di Ruang Gabungan Komisi, Senin (27/06), mereka mengeluhkan upah yang merupakan hak mereka namun tak kunjung dibayarkan pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Manado melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DK&P).

"Upah kami selalu bermasalah dalam setiap tahunnya. Dan yang paling parah, upah kami pada tahun 2013 silam yang hingga kini tak kunjung dibayarkan oleh Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Manado," kata Indri yang merupakan Ketua Koordinator Supir DK&P Kota Manado.

Dijelaskan Indri secara blak-blakkan di depan para Legislator Komisi C dan juga Kepala DK&P, Julises D Oulers, persoalan pengupahan ini sudah sempat di bawahnya ke pihak Kejaksaan Negeri Kota Manado. Namun tetap saja upah tersebut tidak mendapatkan titik terang sebagaimana yang diinginkan.

"Pada saat kami melaporkan hal ini ke pihak Kejaksaan Negeri Manado, dari pihak DK&P langsung menelpon kami dan meminta untuk diselesaikan di Kantor. Namun tetap saja yang mereka bayarkan hanya upah kami pada tahun 2014. Mereka beralasan bahwa upah kami tidak dapat dicairkan karena telah daluarsa. Sebab dana untuk membayar upah kami telah dikembalikan ke pihak Pemerintah," jelas Indri dan diiyakan oleh belasan temannya yang turut hadir dalam rapat dengar pendapat tersebut.

Mendengar pernyataan yang amat mencenangkan ini, Legislator Stenly Tamo langsung berang dan mempertanyakan mekanisme pengupahan kepada setiap supir pengangkut sampah yang diketahui berjumlah 64 orang.

"Sebenarnya mekanisme pengupahan kepada para supir itu seperti apa? Saya curiga, ada dugaan penggelapan di balik tertundanya upah mereka. Saya usulkan kepada Ketua Komisi C, agar supaya hal ini kita kawal terus hingga mendapat titik terang," tukas Tamo.

Sementara itu, selain persoalan pengupahan yang menjadi masalah utama dalam hearing tersebut, ternyata para petugas pengangkut sampah pun telah dialihkan ke pihak - pihak Kecamatan. Sehingga, Tamo juga meminta agar hal ini dikawal bersama dengan persoalan pengupahan yang menurutnya paling urgen untuk ditelusuri.

"Perlu diketahui, kami selaku dewan mempunyai fungsi sebagai badan pengawasan. Jujur, saya baru mendengar pengalihan ini di tempat ini. Saya minta agar hal ini juga menjadi skala prioritas kita ke Pemkot Manado," pinta Tamo kepada Lily Binti, dan diiyakan oleh para personil Komisi C yang turut hadir dalam rapat dengar tersebut.

Perlu diketahui, sejumlah supir pengangkut sampah tersebut di atas telah mengadukan polemik pengupahan mereka ini selama bertahun-tahun kepada DK&P, namun tetap tidak dindahkan.

(v1c)

Di Postkan Oleh Adhy Kambose | Rabu, 29 Juni 2016 ,

0 komentar for "DK&P Manado Diduga "Gelapkan" Upah Para Supir Pengangkut Sampah"

BERITA TERBARU

MITRA

KOTAMOBAGU

----->SOSIAL/BUDAYA

----->OLAHRAGA

Lingkungan

Internasional