Headlines
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
Pratinjau
Pratinjau
Pratinjau

Dana Berbanderol Rp 6,7 Miliar, Komisi I Minta Kejelasan Karo Organisasi

Saat rapat Komisi I dan Biro Organisasi berlangsung.
Saat rapat Komisi I dan Biro Organisasi berlangsung.

Manado, detiKawanua.com - Biro Keorganisasian Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) mendapat kucuran dana APBD 2016 sebesar Rp 6,7 miliar. Memasuki akhir semester tahun ini, dana berbanderol Rp 6,7 miliar tersebut di atas wajib di laporkan kepada DPRD Sulut sebagai mitra kerja mengenai realisasi dan capaian program dari biro organisasi.

Dalam keterangannya, Kepala Biro (Karo) organisasi Farly Kotabunan mengatakan, pihaknya telah melakukan upaya melaksanakan beberapa kegiatan di internal biro organisasi Pemprov Sulut dan meliputi beberapa Kabupaten/Kota.

"Membawahi kepegawaian dengan dana Rp 6,7 miliar, telah terlaksana sebanyak 11 program dan 6 kegiatan dengan total dana yang sudah terpakai mencapai Rp 4,7 miliar,"kata Kotabunan saat tatap muka dengan Komisi I DPRD Sulut, Senin (13/06).

Dalam kesempatan itu, anggota Komisi I Julius Jems Tuuk menanyakan mengenai moratorium PNS. Dirinya menilai adanya perubahan Peraturan Pemerintah (PP) no.41 dapat memberikan konsekuensi APBD dan APBN serta berdampak pada karir Aparat Sipil Negara (ASN)."Perubahan PP 41 ada konsekuensi anggaran dan konsekuensi karir,"singkat Tuuk.

Menanggapi pertanyaan Tuuk terkait PP no.41, Karo Organisasi Farly Kotabunan membenarkan adanya isseu tersebut. Kotabunan justru lebih menaruh perhatian terhadap pelaksanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dimana Sulut merupakan daerah yang pertama kali dalam hal pelaksanaan OPD."Pelaksanaanksaan OPD pertama kali dilaksanakan di Sulut dan masi ada beberapa agenda ke depannya lagi yang akan dilakukan pertama-tama di Sulut.

Meski demikian, Tuuk tampak cemas dengan peryataan Farly, pasalnya kehadiran PP no.41 harus ada kejelasan akurat. Alasan Tuuk sebagai upaya menepis reasi sosial terutama PNS."Toh jika issue ini terus bergulir maka saya pun akan terus masa aksi dari teman-teman ASN,"katanya.

Apalagi, Lanjut Tuuk, dirinya ketahui dalam UU ASN tidak ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), namun sangat penting juga jika hal ini cepat ditanggapi Pemerintah Daerah dalam hal ini biro organisasi."Memang UU ASN tidak ada PHK namun perlu untuk disikapi, jangan sampai kelak mereka pegawai honorer bertanya manfaat apa saja yang dirasakan masyarakat atas kegiatan yang dilaksanakan oleh biro organisasi,"pungkas Tuuk. (Aldi)

Di Postkan Oleh Adhy Kambose | Selasa, 14 Juni 2016 ,

0 komentar for "Dana Berbanderol Rp 6,7 Miliar, Komisi I Minta Kejelasan Karo Organisasi"

BERITA TERBARU

MITRA

KOTAMOBAGU

----->SOSIAL/BUDAYA

----->OLAHRAGA

Lingkungan

Internasional