Headlines
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
Pratinjau
Pratinjau
Pratinjau

Antara Aset Daerah dan 16 Ranperda Sulut 2016

Rapat Baleg dan Biro Hukum sedang berjalan.
Rapat Baleg dan Biro Hukum sedang berjalan.

Manado, detiKawanua.com - Menggiurkan, aset yang dimiliki Sulawesi Utara (Sulut) menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Sulut. Wajar saja, jika Gubernur Olly Dondokambey kemudian memberikan usulan kepada Badan Legislasi Daerah (Baleg) DPRD Sulut untuk membentuk Perda baru khusus pengelolaan aset daerah yang mencapai Rp 3 triliun.

Hal ini disampaikan Kepala Biro Hukum Pemprov Sulut Glady NL Kawatu saat menghadiri undangan Baleg terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Sulut Tahun 2016.Dalam kesempatan itu, Kawatu membeberkan terkait aset daerah sangat perlu untuk dibuat perda khusus.

"Ini usulan Gubernur mengingat aset Daerah cukup besar untuk itu, perlu dibuat perda khusus," kata Karo Hukum, Selasa (21/06).

Sayangnya, anggota Baleg, usulan Gubernur itu masih menjadi pertimbangan mengingat hingga saat ini Baleg belum juga menuntaskan satu buah perdapun dari total jumlah 16 Perda masih dalam penggodokan."Kalaupun aset Sulut sebesar Rp 3 triliun namun, kita tidak bisa langsung mengambil keputusan karena sampai sekarang satu perda saja belum kita tuntaskan," kata Herry Tombeng menanggapi usulan Gubernur tadi.

Tombeng khawatir, jika Perda tersebut diterima dan kemudian masyarakat tahu akan hal itu sementara perda lainnya yang sudah cukup lama dibahas namun belum kunjung selesai, dengan sendirinya kehadiran DPRD Sulut pun akian dipertanyakan."Saya takut masyarakat pertanyakan kinerja kita di dewan, karena tugas kita yang lain belum juga kita tuntaskan," tambah Tombeng.

Sementara itu, Ketua Baleg Boy Tumiwa mengaku bahwa, faktor terhambatnya pembahasan perda di karenakan ada empat pansus yang didalamnya ada anggota yang sama.

"Seharusnya komisi-komisi menempatkan anggota ke pansus terlebih dahulu melihat tugas yang sudah diemban setiap anggota. Kan ada anggota komisi yang bertugas di dalam dua pansus yang berbeda, makanya ketika pembahasan pansus secara serentak maka akan terjadi tabrakan agenda sehingga mau tidak mau harus korbankan yang lainnya," kata Tumiwa.

Lain halnya dengan itu, anggota Baleg Felly Runtuwene justru menganggap telah terjadi tumpang tindih diantara 16 Ranperda.

"Saya rasa untuk perda pohon itu sudah kewenangan kota, kemudian Perda perlindungan anak dan Perda perlindungan terhadap perempuan. Ini suda terjadi tumpang tindih, jadi alangkah baiknya dihilangkan saja,"pinta Runtuwene. (Aldi)

Di Postkan Oleh Adhy Kambose | Rabu, 22 Juni 2016 ,

0 komentar for "Antara Aset Daerah dan 16 Ranperda Sulut 2016"

BERITA TERBARU

MITRA

KOTAMOBAGU

----->SOSIAL/BUDAYA

----->OLAHRAGA

Lingkungan

Internasional