Headlines
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
Pratinjau
Pratinjau
Pratinjau

LKPJ Walikota Kotamobagu, DPRD Apresiasi Pemkot dan Kritik Tim Penyusun

Ketua DPRD Kota Kotamobagu Hi Ahmad Sabir saat menandatangani LKPJ Walikota Kotamobagu TA 2015, yang disaksikan Walikota Tatong Bara dan Wakil Ketua DPRD Kotamobagu Diana Roring, Rabu (18/05) lalu. /Ist

Kotamobagu, detiKawanua.com
- DPRD Kota Kotamobagu melalui panitia khusus (Pansus) LKPJ dalam rekomendasinya pada rapat paripurna Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Walikota Kotamobagu Tahun Anggaran (TA) 2015 pada Rabu (18/05), memberi apresiasi atas ketaatan tim penyusun memasukan LKPJ tepat waktu.

Akan tetapi, Pansus juga mengkritik tim penyusun LKPJ diketuai Sekretaris Kota (Sekot) Tahlis Gallang, karena penyajian data dan fakta pada LKPJ, dianggap Pansus asal jadi, tidak beraturan dan tidak berkesinambungan.

“Pemasukan dokumen LKPJ ke DPRD sudah sesuai waktu sebagaimana titah PP 3/2007 pasal 17 ayat (1), berbunyi; LKPJ akhir tahun anggaran disampaikan ke DPRD paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Untuk ketaatan ini kami apresiasi tim penyusun, sekaligus kritik karena sajian data dan fakta tidak sesuai kenyataan setelah Pansus mengkaji LKPJ,’’kata juru bicara Pansus DPRD untuk LKPJ Walikota Meidy Makalalag, ST, saat membacakan rekomendasi Pansus di hadapan Ketua DPRD Kota Kotamobagu, Hi Ahmad Sabir, SE, Wakil Ketua DPRD Diana Roring SE, Walikota Kotamobagu, Tatong Bara, personel Pansus DPRD, anggota DPRD Kota Kotamobagu dan pejabat SKPD.

Pansus DPRD LKPJ Walikota, membeberkan sejumlah temuan dan rekomendasi kepada Pemkot Kotamobagu, guna perubahan, pengadaan, pembangunan dan peningkatan pekerjaan yang dibiayai APBD serta dimensi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar penerimaan meningkat.

Diantaranya, perubahan sewa Rumah Toko (Ruko) di Jalan Kartini yang harga sewanya dianggap tidak sesuai luas dan bentuk bangunan.

Pansus mencontohkan sewa Ruko ditempati Jayatex. 4 kios dijadikan satu oleh pengusaha toko Jayatex dengan harga sewa Rp 850 ribu/bulan. “Jika dikalikan 12 bulan atau 1 tahun maka harga sewa hanya Rp 10.200.000,-. Sangat tidak wajar sehingga perlu revisi harga sewa demi menambah pundi PAD,’’kata Meidy Makalalag.

Selain itu, Pansus meminta mutu SDM auditor Inspektorat ditingkatkan melalui Diklat. Mengingat fungsi pengawasannya pada internal pemerintahan.

Disebutkan pula, temuan kejanggalan pembangunan SDN 1 Gogagoman. Pansus menganggap pekerjaan struktur dan konstruksi sekolahan itu asal jadi. Sedangkan pembayaran kontraknya sudah 100 persen. Pansus meminta Walikota menelusuri kejanggalan itu agar tidak bermasalah hukum di kemudian hari.

Pansus juga meminta pengadaan koridor menghubungkan bangunan satu dengan lainnya di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pobundayan.

Pansus diketuai Agus Suprijantha, SE, juga menyatakan tidak tersedianya jalan penghubung penghancuran limbah RSUD dan meminta prioritas ditata pada APBD Perubahan 2016.

“Pemangkasan rumput halaman RSUD agar kontinyu supaya tidak terlihat seperti kebun. MCK di bangsal-bangsal yang rusak agar diperbaiki, penambahan MCK, penambahan dokter ahli dan kontrak tenaga dokter ahli, insentif dan fasilitasnya dievaluasi untuk ditingkatkan,’’.

Temuan dan rekomendasi lainnya adalah; pengadaan alat kesehatan (alkes) di 4 Puskesmas, khususnya peralatan gigi tidak didukung sarana penunjang gigi. Fasilitas lain seperti air dan AC (pendingin) tidak dimanfaatkan.

Dikatakan Pansus, pembangunan rumah dinas dokter di Puskesmas Motoboi Kecil asal jadi. Pembangunan Pos Pembantu (Pustu) di Biga tidak dilengkapi Septitank (lubang pembuangan tinja). Optimalisasi fogging (pengasapan) guna pencegahan DBD agar digiatkan di Desa/Kelurahan.

Menariknya, Dana Penyertaan Modal (DPM) Rp 10 miliar dari Pemkot Kotamobagu di Bank SulutGo juga disentil Pansus DPRD.

Pansus meminta evaluasi keikutsertaan DPM di Bank daerah itu. Seyogianya Kota Kotamobagu mendapat Deviden (insentif hasil) guna tambahan PAD.

Dana Kapitasi Rp 3 miliar bagi tenaga medis juga dikritisi Pansus DPRD. “Sejak Mei 2015 tidak dibayarkan kepada yang berhak. Ini perlu perhatian Pemkot dalam hal ini Dinas Kesehatan,’’kata Agus Suprijantha, usai rapat paripurna LKPJ Walikota 2015, Rabu.

Begitu pula Rp 4 miliar selisih dana bagi hasil pajak dari Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Sulut untuk Kota Kotamobagu. Dari total Rp 18 miliar bagi hasil pajak, realisasi baru Rp 14 miliar. Hasil kroscek Pansus di Dispenda Provinsi Sulut, ternyata Pemkot Kotamobagu belum ada perubahan data jumlah mobil di Kota Kotamobagu.

Pansus juga meminta Pemkot Kotamobagu meningkatkan kerjasama dan pelayanan pada BPJS, karena sejak Januari 2016 BPJS sudah melakukan layanannya di daerah ini.

Giliran pidato, Walikota Kotamobagu, Tatong Bara, mengklarifikasi rekomendasi Pansus DPRD. Kata Walikota Tatong, semua data dan fakta disaji dalam dokumen LKPJ dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi dan hukum. Rekomendasi Pansus DPRD juga diapresiasi Walikota Kotamobagu. (**/dkc)

Di Postkan Oleh Info detiKawanua | Jumat, 20 Mei 2016

0 komentar for "LKPJ Walikota Kotamobagu, DPRD Apresiasi Pemkot dan Kritik Tim Penyusun"

BERITA TERBARU

MITRA

KOTAMOBAGU

----->SOSIAL/BUDAYA

----->OLAHRAGA

Lingkungan

Internasional