Headlines
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
Pratinjau
Pratinjau
Pratinjau

Dinilai 'Salahi' UUD 45, BPJS Kesehatan Bakal Digugat ke MK

Bupati Gowa, Adnan P. Ichsan.
Bupati Gowa, Adnan P. Ichsan. (Ist)

Jakarta, detiKawanua.com - Program Jaminan Kesehatan Nasional BPJS kembali disoal. Tak tanggung-tanggung, kali ini orang nomor satu di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan (Sulsel), Bupati Adnan P. Ichsan, Telah membulatkan tekatnya untuk menggugat BPJS Kesehatan.

Hal ini terlihat saat dirinya mencari dukungan dari daerah lain saat menghadiri rapat forum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di Sahid Sudirman Center, Jakarta, akhir pekan kemarin.

Bupati termuda di Indonesia Timur ini bahkan dengan tegas mengajak kepala daerah lain melakukan gugatan di MK.

Sebabnya, menurut mantan anggota DPRD Sulsel dua periode ini, BPJS Kesehatan yang diwajibkan pada warga dengan iuran per bulannya telah menyalahi UUD 1945.

"Di Kabupaten Gowa, yang sudah sejak lama menjalankan program kesehatan gratis, terganggu dengan BPJS Kesehatan. Kenapa tidak, warga yang selama ini bisa berobat dengan gratis hanya dengan menggunakan KTP dan KK, kini dihalangi mendapatkan pelayanan kesehatan gratis dari daerah dengan adanya aturan terkait BPJS," katanya dalam rilis yang diterima Tribun.

Menurutnya, BPJS kesehatan sangat memberatkan masyarakat. Bahkan sudah mengkebiri hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Belum lagi buruknya pelayanan untuk mereka yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS.

"Sudah kewajiban negara memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, bukan menambah beban masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan," ujarnya.

Atas dasar itu, Adnan mengajak seluruh kepala daerah untuk bergabung melakukan gugatan ke MK.

Ketua Apkasi, Mardani H Maming yang juga Bupati Tana Bumbu, mendengar hal itu langsung merespon dan dibahas dalam forum tersebut.

Apalagi di saat bersamaan, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan, Agus Hadian Rahim, juga menghadiri forum tersebut.

Berbagai respon positif memang datang dari anggota APKASI untuk merapatkan usulan Adnan tersebut, seperti Bupati Kulon Progo, Bupati Manggarai, Bupati Bangka Barat, Bupati Malaka dan kepala daerah lainnya.

Rapat pun langsung dilanjutkan untuk membahas ajakan Bupai Gowa tersebut. Pasalnya permasalahan BPJS Kesehatan ini, tak hanya dirasakan masyaraka di Gowa, melaikan hampir di seluruh daerah. (TE/dKc)

Di Postkan Oleh Adhy Kambose | Senin, 09 Mei 2016 , ,

0 komentar for "Dinilai 'Salahi' UUD 45, BPJS Kesehatan Bakal Digugat ke MK"

BERITA TERBARU

MITRA

KOTAMOBAGU

----->SOSIAL/BUDAYA

----->OLAHRAGA

Lingkungan

Internasional