Headlines
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
Pratinjau
Pratinjau
Pratinjau

Demokrasi Milik Penguasa Berduit

Oleh: Juhlim 
(Sekretaris HMI-MPO Komisariat FKIP UHO)


detiKawanua.com - Berawal dari sejarah bangsa yang sangat menyakitkan, memilukan dan menyisahkan luka serta dieksploitasi hak-hak kemanusiannya oleh para kaum kafir yang datang tanpa diundang. Menguras habis sumberdaya alam serta pembodohan masyarakat, hingga penyakit itu masih tertular hingga saat ini bagaikan momok dan kutukan. Berkisar beberapa tahun kemudian, munculah beberapa pahlawan yang membawa bangsa ini dari keterpurukan menuju kemerdekaan. Sejak pembacaan teks proklamasi oleh Bung Karno, seluruh masyarakat bangsa ini tertumpah ruah dan terharu yang sekian lama hidup terbelengggu di bawah ketiak-ketiak penjajah. Kemerdekaan itu bukan hanya rakyat yang merasakannya, tetapi seluruh alampun meresponnya, hingga langit pun tak kuasa menjatuhkan air matanya. Ironisnya, kemerdekaan yang diraih dengan darah itu, tidak seperti kemerdekaan yang sebagaimana idealnya. Sudah 70 tahun Indonesia merdeka, namun rakyat masih dijajah oleh para penguasa  bangsa ini sendiri.

Sejak negeri ini digagas oleh para founding father bangsa, rancangan politik di Indonesia belum menemukan ruang makna yang baku. Etape-etape politik Indonesia masih diwarnai dengan berbagai citra rasa politik menurut selera para elit pemegang kendali kekuasaan. Oleh sebagian besar pelakunya, politik dianggap sekedar sebagai satu medan aktualisasi sehingga ia kerap tanpa substansi. Sepintas, hal ini dapat kita baca dari perilaku para politisi yang mengkristal menjadi opini publik: "politik itu kotor".

Sistem demokrasi di Indonesia sudah berjalan selama masa reformasi dimulai, namun belum sepenuhnya dinikmati oleh setiap warga negaranya. Demokrasi di Indonesia masih lebih memihak kepada kaum elite yang memiliki kekuasaan.

Penyebab timbulnya praktik politik yang menyimpang dari harapan rakyat, terjadi karena berbagai faktor. Misunderstanding tentang pengertian politik adalah salah satunya. Misalnya, mereduksi makna politik pada sekadar cara mencapai tujuan, cukup sampai disitu. Politik kerap dipersepsikan sebagai pekerjaan yang pada akhirnya mendorong publik untuk berlomba menjadi politisi, agar dapat meraih tampuk kekuasaan. Imajinasi bahwa politik menjanjikan kehidupan ekonomi yang lebih dari layak, membentuk paradigma dan menelikung mental secara destruktif para politisi untuk meraih profesi menjadi job seeker ‘pencari kerja’, dan worker ‘pekerja’.

“Kebebasan” yang merupakan makna dari demokrasi telah dibajak elite (penguasa), karena tidak adanya etika yang bisa mengatur atau membatasi seseorang dalam mengartikan “kebebasan” dalam berdemokrasi, dan peran penegak hukum yang masih bisa diperintah oleh para penguasa. Hal ini kemudian melahirkan sistem oligarki dan dinasti politik, dinasti politik merupakan contoh nyata dari kekuasaan yang disalah gunakan oleh pemimpin-pemimpin rakyat di suatu daerah yang kasusnya mencuat ke permukaan media beberapa waktu yang lalu.

Betapa miris melihat para pelaku kejahatan rusuah (korupsi) yang kerap cekikan dan tebar senyum di  depan media-coba membangun citra. Padahal, di kedalaman labirin hatinya, sesungguhnya dirinnya nelangsa. Langit serasa runtuh saat masyarakat memandangnya sinis, publik mengomentarinya nyinyir, dan media membongkar aibya.

Aktor-aktor politisi yang datang dalam setiap periodesasi bisa berbeda, tetapi dengan peran duplikatif-identik dari  para pendahulunya. Status quo, juga kamuflase perubahan, dijanjikan dalam jargon-jargon artifisial, tetapi tetap sangat paradoks. Profil mereka yang lahir dari rahim demokrasi liberal adalah menang di atas slogan dan citra. Berjaya karena persepsi dan tepuk sorai yang di-setting oleh pemberitaan, iklan, serta berbagai macam rupa promosi. Salah seorang tokoh di Indonesia pernah mengatakan, bahwa bangsa kita sedang berada di tangan rezim partai politik (parpol). Di negeri ini, semuanya harus melalui politik. Oleh  karena itu parpollah yang sesungguhnya memiliki kekuatan tanpa limitasi.

Terlepas dari hal itu, pengaruh politik kolonial nampaknya masih menyetir otak pemerintahan kita di Era Reformasi saat ini. Sepanjang sejarah kemiskinan di Indonesia, yaitu pada masa pemerintahan kolonial, kita masih mengenal yang namanya “politik etis” alias balas budi. Nalarnya, Indonesia adalah negeri kaya raya, tetapi rakyatnya miskin dan bodoh. Karena kaum kolonialis merasa telah “merampok” kekayaan itu, sehingga diluncurkanlah politik balas budi itu melalui pendidikan, irigasi, dan kependudukan. Gaya politik yang demikian itu juga dilanjutkan ketika masa Orde Baru dengan menggunakan program pembangunan. Soeharto menjadi pandega yang mengatur jalannya pembangunan. Melihat hal ini, jelas yang diuntungkan adalah penguasa, sedangkan rakyat msikin menjadi tumbalnya. Politik semacam ini dinamakan tickle down effect.

Mencermati demokrasi di Indonesia, satu sisi kita memang patut bangga karena Indonesia merupakan negara terbesar di dunia yang mampu menjalankan sistem demokrasi dengan baik. Namun di sisi yang lain, kita juga patut memperhatikan, bahwa demokrasi yang sedang berjalan saat ini apakah juga memberikan ruang pada kaum miskin untuk mendapatkan hak-hak hidup layak dan sejahtera? Selama ini, demokrasi masih didominasi sekaligus menjadi milik para penguasa yang memberikan ruang selebar-lebarnya bagi penguasa dan golongan kaya. Sebab, secara tidak langsung merekalah yang menikmati demokrasi.

Hari ini kita saksikan pancasila mengalami desakralisasi yang mencerabut nilai-nilai filosofinya sebagai dasar negara. Pancasila terdekonstruksi oleh politk materialistis. Sari pati kehidupan bangsa seketika menguap oleh budaya suap yang kian menggurita. Nilai-nilai filosofis pancasila yang telah menjadi praktik kehidupan masyarakat nusantara-sebelum menjadi Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sudah mengakar dalam urat nadi, menyatu dalam karakter, mewujud dalam keagungan budaya; tapi mendadak hilang kesakralannya.

Momentum transisi demokrasi saat letupan-letupan aspirasi masyarakat yang dalam data statistk, pada periode ini, sebagian besar merupakan masyarakat tidak mampu, menyebabkan biaya politik menjadi lebih mahal. Upaya membawa aspirasi untuk menyejahterakan dengan menempuh kebijakan-kebijakan kalah lebih dini oleh praktik politik uang (money politic). Gairah berdemokrasi, membangun sistem terbaik sebagai corong aspirasi sekaligus ujung tombak kebijakan, pada akhirnya mengalami stagnasi. Persoalan kedua yang mendera demokrasi kita dewasa ini adalah absurditas sistem politik. Politik jadi barang multitafsir yang penafsirannya tentu saja hanya sesuai dengan kepentingan penguasa sebagai pemegang dominasi dalam dinamika politik. Ini terjadi secara telanjang mata pada politik periode transisi di Indonesia, khususnya dua periode kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang merupakan pemilihan paling demokratis karena dipilih langsung oleh rakyat.

Partai politik sebagian besarnya terjebak pada pragmatisme dalam rekrutmen. Kapasitas kerap tak menjadi standar. Popularitas didewakan. Seleberiti tiba-tiba disulap menjadi politisi serba bisa. Bagi yang tidak populer dan bukan dari kalangan selebritis, jika dirinya mempunyai banyak rupiah, akan dikejar-kejar. Ditawari kursi, dengan ketentuan harus melalui fase pengarbitan di dalam parpol agar cepat ‘matang’ dan siap dipasarkan.

Jika di masa Soeharto Pancasila menjadi instrumen politik yang mengonstruksi keganasan kuasa. Kini justru terbalik, Pancasila tersudut oleh perilaku desakralisasi yang secara sengaja ataupun tidak dilakukan oleh anak bangsa. Maraknya kasus korupsi yang mengitari kekuasaan, memperlihatkan potret nyata tercerabutnya nilai-nilai Pancasila dari ruang sosial perpolitikan kita.

Setiap kita, secara kolektif, harus memiliki kontrol baik sebagai mitra kritis maupun sebagai oposisi yang senantiasa mengingatkan penguasa. Di dalam Islam, oposan memiliki tempat yang mulia, semulia pemimpin yang adil. Tercatat di dalam sejarah, sepeninggal Rasulullah SAW, sahabat Abu Dzar al-Ghifari memilih menjadi oposan yang berkelana dari satu wilayah ke wilayah lain, menyampaikan tadzkirah kepada para penguasa. Sikap oposisi dilakoni Abu Dzar, dengan tetap menjaga kesucian niat yang melatari pilihannya menjadi seorang oposan. (#)

Di Postkan Oleh Info detiKawanua | Jumat, 13 Mei 2016

0 komentar for "Demokrasi Milik Penguasa Berduit"

BERITA TERBARU

MITRA

KOTAMOBAGU

----->SOSIAL/BUDAYA

----->OLAHRAGA

Lingkungan

Internasional