Headlines
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
Pratinjau
Pratinjau
Pratinjau

47 Perda Kabupaten Kota Digugurkan Pemprov Sulut Karena Dinilai Menghambat Investasi‬

Para ASN di Bagian Keasistenan I Setdaprov Sulut ketika mengikuti apel yang dipimpin Karo Hukum, Glady NL Kawatu. (Ist)

‪Manado, detikawaanua.com - Gubernur Sulut, Olly Dondokambey melalui Kepala Biro Hukum Setdaprov Sulut, Glady NL Kawatu, meminta 15 Kepala daerah Kabupaten Kota di Sulut untuk menindak lanjuti instruksi pembatalan 47 peraturan daerah (Perda) Kabupaten Kota dari Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, sesuai dengan Instruksi Mendagri No.582/476/SJ Tanggal 16 Pebruari 2016, tentang pencabutan/perubahan Perda, Peraturan Kepala Daerah, dan Keputusan Kepala Daerah yang menghambat birokrasi dan perizinan investasi.

"Pembatalan 47 Perda yang masing-masingnya ada di 15 Kabupaten Kota tersebut berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 132 Tahun 2016 tentang pembatalan beberapa Perda Kabupaten Kota di Provinsi Sulut, tertaanggal 4 Mei 2016 lalu, karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Perpu) yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan," terang Kawatu, dalam apel bersama Aparatur Sipil Negara (ASN) di Keasistenan I Pemerintahan dan Kesra Setdaprov Sulut, di halaman Kantor Gubernur Sulut, Senin (16/05).

Lebih jelasnya isi instruksi keputusan Gubernur tersebut, dimintakan kepada Bupati Walikota sesegera mungkin menghentikan pelaksanaan Perda yang telah dibatalkan itu, dan selanjutnya para Bupati Walikota bersama DPRD Kabupaten Kota mencabut Perda yang sebagaimana telah dibatalkan paling lambat 7 hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Gubernur Sulut ini.  

"Jenis Perda dimaksud adalah, pajak daerah 8 item, retribusi jasa umum 10, retribusi perizinan tertentu 7, pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) 1, pengelolaan pertambangan 3, retribusi daerah 1, retribusi terminal 1, Pajak mineral bukan logam dan batuan 1, retribusi jasa usaha 1, retribusi pengendalian menara telekomunikasi 1, Penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 1, perhitungan nilai perolehan air tanah 1, perizinan pemanfaatan air 1, retribusi izin usaha perikanan 1, adminisrtrasi kependudukan 3, Izin usaha kehutanan dan retribusi atasnya 1, retribusi tempat pelelangan perikanan 1, retribusi izin pelayanan jasa Informasi 1, punggutan kepada penyelenggaraan usaha pertambangan 1, retribusi 1, serta perizinan dan rekomendasi yang dikelola pada KP2T, 1," urainya.

Dimana jumlah pembatalan 47 Perda itu dibagi 15 Kabupaten Kota di antaranya Manado 3 Perda, Minahasa 4, Tomohon 3, Bolmong 3, Sangihe 5, Sitaro 3, Minut 2, Boltim 2, Mitra 3, Kotamobagu 2, Bitung 6, Bolmut 1, Talaud 5, serta Kabupateb Minsel 3 Perda. (hms/dkc)


Rep/Editor: Isjo

Di Postkan Oleh Info detiKawanua | Senin, 16 Mei 2016 , ,

0 komentar for "47 Perda Kabupaten Kota Digugurkan Pemprov Sulut Karena Dinilai Menghambat Investasi‬"

BERITA TERBARU

MITRA

KOTAMOBAGU

----->SOSIAL/BUDAYA

----->OLAHRAGA

Lingkungan

Internasional