Headlines
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
Pratinjau
Pratinjau
Pratinjau

Terkait Dugaan Reses Fiktif, Aktivisi BMR Apresiasi Langkah Berani Kejari Dasplin

Kantor Kejaksaan Negeri Kotamobagu. /Ist

Bolmong, detiKawanua.com
- Langkah hukum Kejaksaan Negeri Kotamobagu dalam menuntaskan kasus dugaan reses fiktif DPRD Bolmong pada tahun 2013 lalu, menuai dukungan dan apresiasi kalangan aktifis Bolaang Mongondow Raya.

Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Hukum dan Ekonomi Terapan, Sopianto, mengatakan, Kejari Kotamobagu telah mengambil langkah berani. Karena dugaan kasus ini terjadi pada salah satu lembaga pemerintahan yakni DPRD Bolmong periode tahun 2009-2014. “Langkah positif kejaksaan sebagai penegak hukum di negeri ini, Patut diberi apresiasi dan dukungan. Kalau saya lihat ini adalah terobosan yang sangat berani yang dilakukan Kejari Dasplin SH MM,” kata Sopianto, Selasa (12/04).

Apalagi lanjut Sopianto, penyelidikan kasus ini berjalan hampir dua tahun, yakni dari tahun 2014 hingga tahun 2016.  “Hampir dua tahun penyelidikan kasus ini berjalan di Kejari, dari tahun 2014 dan sampai saat ini tahun 2016. Kami berharap motivasi kejari dalam menangani kasus ini adalah benar-benar penegakan hukum,” ujar Sopianto.

Namun, dia berharap kasus tersebut tidak hanya sampai pada penahanan terhadap dua tersangka yakni AB dan VTS yang merupakan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Bolmong. “Tapi ini tidak boleh hanya sampai disini saja (Penahanan dua tersangka). Memang ada kekhawatiran, jangan sampai akan mandeg lagi. Karena kalau dibandingkan dengan tahun 2014 dan 2015, Kejari saat ini sangat tegas dalam penegakan hukum. Setiap orang berkedudukan sama dimata hukum, apalagi prinsip penegakan hukum adalah prinsip penegakan berkeadilan tanpa pandang bulu,” tegas Sopian.

Aktifis HMI Eko Satrio Paputungan mengatakan, pihaknya mendukung sepenuhnya upaya Kejari Kotamobagu, Dasplin SH MM. “Kasus ini sekaligus meluruskan isu yang berkembang dimasyarakat bahwa kejari tidak berani menyentuh lembaga DPRD Bolmong. Apalagi beredar informasi bahwa ada dugaan suap bernilai Rp600 juta sehingga kasus ini tidak jalan satu tahun terakhir ini. Dengan adanya penahanan terhadap dua tersangka, isu itu termentahkan. Ternyata kejari memang tegas dan berkomitmen menuntaskan kasus reses itu,”  kata Eko.

Seperti diketahui, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kotamobagu, Senin (11/04), resmi menahan dua staf Sekretariat DPRD Bolaang Mongondow (Bolmong) dalam kasus dugaan korupsi dana reses tahun 2013 masing-masing AB dan VTS. Penahanan dua staf tersebut dilakukan setelah sebelumnya keduanya ditetapkan tersangka berdasarkan surat dari Kejaksaan Nomor B 1563/R.1.12/Fd.1/11/2014 dan B 1564/R.1.12/Fd.1/11/2014 tertanggal 4 November 2014.

Penahanan dua Aparatur Sipil Negara (ASN) itu dilakukan Kejari Kotamobagu sekitar pukul 18.30 Wita. Pertimbangan penahanan kepada dua ASN yang kala itu menjabat sebagai Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam kegiatan itu karena penyidik khawatir tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan mengulangi tindak pidana. “Penahanan berdasarkan Pasal 21 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Saat ini keduanya kita titip di Rumah tahanan (Rutan) Kotamobagu sambil menunggu proses selanjutnya,” kata Kepala Seksi (Kasi) Intel Kejari Kotamobagu, Evans Sinulingga.

Untuk penuntutan kepada keduanya, Evans mengaku penyidik akan berupaya melakukan itu dalam waktu dekat. ‘Kita berupaya secepatnya,” ujarnya.

Selain itu, jika masih membutuhkan keterangan lain dalam proses pengungkapan dugaan kasus berbaderol 852 juta itu, pihaknya akan memanggil saksi lainnya. “Pemanggilan saksi lainnya bisa dilakukan jika tim penyidik membutuhkan lagi sejumlah keterangan,” katanya.

Kejari Kotamobagu sendiri mulai melakukan penyidikan dan penyelidikan kasus ini sejak 2014. Penyelidikan dilakukan karena ada indikasi kegiatan dilakukan tidak sesuai mekanisme. Apalagi, dalam hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan bahwa pertanggungjawaban atas realisasi belanja barang dan jasa pada kegiatan tersebut sebesar Rp852 juta terindikasi tidak sesuai dengan nilai realisasi pembayaran sebenarnya. (Tri Saleh)

Di Postkan Oleh Info detiKawanua | Selasa, 12 April 2016 , , ,

0 komentar for "Terkait Dugaan Reses Fiktif, Aktivisi BMR Apresiasi Langkah Berani Kejari Dasplin"

BERITA TERBARU

MITRA

KOTAMOBAGU

----->SOSIAL/BUDAYA

----->OLAHRAGA

Lingkungan

Internasional