Headlines
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
Pratinjau
Pratinjau
Pratinjau

Dispenda Minut Disinyalir Biarkan Coca-Cola Beroperasi Tanpa Bayar Pajak

PT. Bangun Wenang Beverage Company yang berlokasi di Jl. Manado-Bitung.
PT. Bangun Wenang Beverage Company yang berlokasi di Jl. Manado-Bitung. (Ist)

Minut, detiKawanua.com - PT. Bangun Wenang Beverage Company semakin
keras kepala dengan terus menjalankan operasi perusahaannya meski berbulan-bulan tanpa membayar pajak sepeserpun kepada Pemkab Minahasa Utara (Minut).

Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) bersama Dinas Pertambangan Kabupaten Minut merupakan dua SKPD Pemkab Minut terkait yang bertanggung jawab dalam persoalan ini.

Baik Dispenda maupun Dinas Pertambangan dituding tidak tegas melakukan penindakan, bahkan disinyalir sengaja membiarkan operasi perusahaan distribusi Minuman bersoda merk Coca-Cola tersebut.

Tokoh Pemuda Minut, Novel Lotulung angkat bicara terkait masalah ini kepada wartawan Rabu (20/04) kemarin. Berdasarkan aspirasi Warga, Novel menduga, kedua SKPD ini telah 'masuk angin' melihat belum ada ketegasan dari dua pimpinan SKPD tersebut terkait pencabutan izin operasi perusahaan.

"Sudah berbulan-bulan pihak Coca Cola tidak membayar pajak, harusnya izin produksi sudah dicabut. Tapi sampai sekarang baik Dipenda maupun Dinas Pertambangan tidak tegas. Apakah sudah dapat sesuatu dari pihak perusahaan?" Kecam Novel.

Ditempat terpisah, Sekretaris Dispenda Minut, Drs Roby Makadao MSi saat dikonfirmasi mengenai izin PT. Bangun Wenang Beverage Company membantah jika dituding satu-satunya pihak yang bertanggung jawab.

Tindakan berupa mengirim surat teguran kepada pihak perusahaan agar secepatnya membayar pajak sudah dialamatkan Makadao seperti dijelaskannya.

"Secara teknis izin Coca cola ada di Dinas Pertambangan karena mengenai air tanah. Tapi kami juga sudah memberi teguran kepada perusahaan," jelas Kadispenda.

Makadao menyayangkan pihak Coca-Cola sendiri yang menolak membayar pajak tanah sebesar Rp50 juta per bulan karena alasan tidak melakukan produksi selama beberapa bulan terakhir.

"Menurut perusahaan sudah beberapa bulan tidak beroperasi. Tapi menurut kami, tidak bayar pajak itu termasuk penyimpangan," beber Makadao.

Sayangnya Kadispenda Roby Makadao tidak dapat menjelaskan langkah tegas yang akan diambil jika perusahaan tetap tidak menyelesaikan masalah pajak. (Rafsan Damopolii)

Di Postkan Oleh Info detiKawanua | Kamis, 21 April 2016 , ,

0 komentar for "Dispenda Minut Disinyalir Biarkan Coca-Cola Beroperasi Tanpa Bayar Pajak"

BERITA TERBARU

MITRA

KOTAMOBAGU

----->SOSIAL/BUDAYA

----->OLAHRAGA

Lingkungan

Internasional