Headlines
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
Pratinjau
Pratinjau
Pratinjau

Palandung Buka Rakor Integritas dan Sinkronisasi Pemprov Sulut

Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdaprov Sulut Drs Jhon Palandung MSi yang juga selaku Pj Walikota Bitung saat Membuka Rakor Integritas dan Sinkronisasi Pemprov Sulut. /Ist

Bitung, detiKawanua.com
- Harapan Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan Wagub Sulut Steven Kandouw agar agenda pelaksanaan rakor-rakor SKPD  Provinsi digelar di Kabupaten/Kota, mulai terpenuhi.

Pada Kamis (10/03), Biro Pemerintahan dan Humas menggelar kegiatan Rakor Integritas dan Sinkronisasi Pelaksanaan Tugas Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan Pemprov Sulut, yang dilaksanakan di Kota Bitung, Kamis (10/03).

Rakor yang dibuka Gubernur melalui Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Sulut Drs Jhon Palandung MSi yang juga selaku Pj. Walikota Bitung ini, diikuti para Asisten Pemerintahan dan Kesra serta Kabag Pemerintahan Kabupaten/Kota se-Sulut.

Sambutan Gubernur Dondokambey yang disampaikan Palandung, dikatakan, antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota terjalin hubungan hierarkis, karena merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan, dan terkait dalam hubungan sebagaimana diatur dalam UUD 1945 serta UU 23 Tahun 2014.

"Oleh karena itu, adanya anggapan bahwa hubungan provinsi dengan kabupaten/kota terlepas satu sama lain, sangatlah mengingkari prinsip-prinsip NKRI yang secara sistematis jelas diatur oleh UUD 1945 dan UU Nomor 23 Tahun 2014," ujar Gubernur yang dikutip Palandung.

Sejalan dengan itu, dalam konteks peningkatan harmonisasi hubungan penyelenggaraan pemerintahan kab/kota, akan dilaksanakan antara lain dalam bentuk musrenbang provinsi yang diatur sesuai dengan peraturan UU dan raker pelaksanaan program/kegiatan serta penyelesaian masalah yang sekurang-kurangnya dilaksanakan tiga kali dalam setahun.

"Sementara terkait dengan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antar perintahan kab/kota di wilayah provinsi, melalui rakor yang mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan, penyelesaian perselisihan antar kabupaten/kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, harus sesuai kebutuhan dan pemerintah kabupaten/kota wajib menjalankan  hasil rakor pemyelenggaraan pemerintahan," terangnya.

Sehubungan penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota dapat dilaksanakan melalui pemberian fasilitas dan konsultasi penyelenggaraan urusan perintahan yang menjadi kewenangan kabupateb/kota di wilayah provinsi. "Pemberian fasilitas dan konsultasi pengolaan kepegawaian, penyelesaian perselisihan yang timbul dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan upaya kesetaraan kwalitas pelayanan publik antar kab/kota serta upaya kesetaraan kwalitas pelayanan publik antar kabupaten/kota serta upaya kesetaraan kualitas pelayanan publik kab/ko di wilayah provinsi," jelasnya, di Aula Kantor Walikota Bitung.

Sementara Karo Pemerintahan dan Humas, Dr Jemmy Kumendong MSi, mengatakan, kegiatan ini merupakan salah satu visi misi dari Gubernur Sulut, untuk meningkatkan perekonomian daerah. Selain itu rakor ini membicarakan pemberian Demokrasi Award terkait dengan tingkat partisipasi tertinggi pemilih, mendorong percepatan penyelesaian batas- daerah kabupaten/kota yang masih menjadi PR bagi kita semua seperti Minahasa-Tomohon, Minahasa-Minsel dan Minsel-Boltim yang masih berlarut-larut, kemudian masalah pemekaran kecamatan, termasuk penyelesaian KTP-Elektronik dan  penyerahan di bidang pendidikan juga di bawah tanggung jawab Asisten Pemerintahan dan Kesra.

Turut hadir Kasubag fasilitasi pejabat negara, hubungan antar lembaga dan evaluasi kinerja pemerintah daerah Annie Badar SSos, bersama Dra.Flora Sumolang MSi. (**)

Di Postkan Oleh Info detiKawanua | Kamis, 10 Maret 2016 ,

0 komentar for "Palandung Buka Rakor Integritas dan Sinkronisasi Pemprov Sulut"

BERITA TERBARU

MITRA

KOTAMOBAGU

----->SOSIAL/BUDAYA

----->OLAHRAGA

Lingkungan

Internasional