Headlines
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
Pratinjau
Pratinjau
Pratinjau

Ketua DPRD Bolmut: Perda Tata Ruang Minim Koordinasi dari Pemprov Sulut

Karel Bangko, Ketua DPRD Bolmut Tengah Bicara dalam Rapat Pimpinan DPRD se-Sulut.

Manado, detiKawanua.com
- Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Kabupaten/Kota adalah daerah otonom yang mengatur sendiri urusan rumah tangga masing-masing. Meski demikian, azas sentralisasi juga ikut disertakan oleh Pemprov sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat ke Kabupaten/Kota. Namun, tidak demikian pada aspek regulasi daerah Kabupaten/Kota.

Kabupaten/Kota tentunya memiliki regulasi tersendiri dan tidak bergantung pada Provinsi. Hal ini wajib diketahui oleh Pemmprov sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, tanpa mengesampingkan Kabupaten/Kota dalam hal negosiasi investasi asing yang masuk ke Kabupaten/Kota dan terlebih dahulu diketahui oleh Pemprov.

Hal ini menjadi persoalan mendasar bagi Kabupaten Bolaang Mongondouw Utara (Bolmut). Sebagaimana diungkapkan Ketua DPRD Bolmut Karel Bangko, kepada Gubernur Olly Dondokambey dan Wagub Steven OE.Kandouw dalam rapat pimpinan (Rapim) DPRD Kabupaten/Kota se-Sulut pada Selasa (22/03) di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sulut.

"Dalam kasus perda tentang tata ruang ada regulasi yang mengatakan bahwa perda tata ruang Kabupaten/Kota harus disesuaikan dengan perda tata ruang provinsi. Contoh ada investor yang datang investasi di Bintauna dan Sangkub," tutur Bangko.

Kemudian mengenai Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tata batas wilayah, karena terdapat batas wilayah antara Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) dan Bolmut hanya menggunakan batas wilayah alami yakni sungai. Namun, yang menjadi persoalan adalah hulu sungai masih memasuki wilayah Bolmut sementara hilir sungai sudah memasuki wilayah Bolmong.

Karel Bangko dalam kesempatan tersebut, juga menyampaikan permohonannya terhadap Gubernur, agar lebih melakukan koordinasi dengan DPRD Bolmut jika ada investor baru yang masuk ke wilayah mereka.

"Kedua, harus ada koordinasi antara perda perda tata batas. Pemerintah Provinsi ke depannya apabila ada invenstor yang masuk, maka kiranya gubernur harus awali pertemuan dengan DPRD Bolmut," pungkasnya.

Menanggapi hal itu, Gubernur Olly Dondokambey mengatakan, pihaknya akan membentuk tim dan memantau langsung kondisi riil di lapangan dan kemudian dilanjutkan dengan pertemuan dengan Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

"Kami akan buat tim dan tim ini akan melakukan pantauan di lapangan. Setelah itu, kami akan mengundang pimpinan daerah untuk tatap muka dan membahas persoalan ini," kata OD sapaan akrab Gubernur.

(Rifaldi Rahalus)

Di Postkan Oleh Info detiKawanua | Kamis, 24 Maret 2016 ,

0 komentar for "Ketua DPRD Bolmut: Perda Tata Ruang Minim Koordinasi dari Pemprov Sulut"

BERITA TERBARU

MITRA

KOTAMOBAGU

----->SOSIAL/BUDAYA

----->OLAHRAGA

Lingkungan

Internasional